Rabu, 11 Desember 2019


Bongkar Pasar Babi Butuh Dana dan Sosialisasi

Editor:

K Balasa

    |     Pembaca: 592
Bongkar Pasar Babi Butuh Dana dan Sosialisasi

Ilustrasi. (net)

NANGA PINOH, SP - Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Diskumdag) Melawi, Alexander membenarkan perihal penghapusan aset Pasar Babi yang berada di wilayah Kompleks Pasar Nanga Pinoh, Dusun Laja Permai Desa Paal, tepatnya di depan Vihara Iddi Maitreya.

Menurutnya, itu sudah sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 030/29 Tahun 2018 yang ditetapkan pada 7 Maret 2018.

“Memang aset itu sudah dihapuskan. Hanya untuk melakukan pembongkaran tentu kita harus ada dana, namun belum tersedia,” katanya.

Menurutnya, Diskumdag tak bisa langsung bertindak gegabah dan semaunya dengan membongkar lokasi pasar usai terbitnya SK Bupati Melawi tersebut. Pihaknya tentu harus melakukan sosialisasi dengan pedagang yang berjualan di sana.

“Pedagang kita panggil dulu, kita harus koordinasi nanti, ke mana dia akan berjualan. Jangan sampai begitu dibongkar, giliran kita yang dikomplain pedagang. Kita harus hati-hati,” ujarnya.

Solusi untuk para pedagang daging babi ini tentu harus ada. Apakah nanti mereka berjualan menggunakan keranjang atau seperti apa. Bagaimanapun instansinya tak bisa mengabaikan kepentingan masyarakat karena pedagang ini juga berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

“Memang tidak banyak yang berjualan di Pasar Babi ini. Paling tiga atau empat pedagang saja. Itupun kalau pagi biasa hanya dua saja yang buka. Ke depan tentu akan kita bongkar setelah ada sosialisasi pada para pedagang tersebut,” katanya.

Terkait status tanah tempat berdirinya Pasar Babi ini, Alexander mengakui bahwa lahan bukan aset Pemkab, tapi bangunannya merupakan aset Pemkab. Banungan pasar tersebut pertama kali dibuat pada 2007 silam dan dua kali direhab pada  2012 dan 2016.

“Penghapusan aset ini juga karena adanya pengaduan warga, dimana tanah tempat pasar ini berdiri disebut milik penggugat. Hanya saat dibangun pertama kali, tanah itu bukan milik siapa-siapa karena sertifikat penggugat baru ada tahun 2012. Kita juga pertanyakan kenapa komplain ini baru muncul sekarang,” pungkasnya. (eko/pul)