Sabtu, 14 Desember 2019


Masa Tenang, Panwaslu Melawi Awasi Kampanye Terselubung di Medsos

Editor:

Indra W

    |     Pembaca: 358
Masa Tenang, Panwaslu Melawi Awasi Kampanye Terselubung di Medsos

Ilustrasi. (Net)

MELAWI, SP - Tahapan Pilgub Kalbar saat ini sudah memasuki masa tenang hingga Selasa (26/6). Namun, untuk mengantisipasi masih adanya oknum tertentu yang melakukan kampanye terselubung, Panwaslu Melawi terus melakukan pengawasan, termasuk di antaranya kampanye di media sosial seperti Facebook dan Twitter.

Anggota Panwaslu Melawi, Johani memaparkan medsos memang menjadi salah satu wahana yang rentan dengan kampanye terselubung, utamanya saat masa tenang. Karena itu, pihaknya terus melakukan pemantauan.

"Sejauh ini untuk medsos, kami terus melakukan pantauan. Bagi yang melanggar tentu akan kami tindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku," tegasnya, Senin (25/6).

Johani melanjutkan, dalam aturan penyelenggaraan pemilu, jelas diatur bahwa Paslon dan tim sukses dilarang melakukan kampanye di masa tenang. Pihaknya siap menindaklanjuti bila ada temuan dan laporan terkait kampanye di masa tenang ini.

"Memang belum ada laporan atau temuan yang masuk terkait kampanye melalui medsos oleh akun resmi tim paslon," katanya.

Sementara, untuk kampanye yang dilakukan secara pribadi, Johani menegaskan pihaknya akan menyerahkan pada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti.

" Kalau perseorangan dan tidak ada sangkutan dengan paslon atau tim pemenangan maka akan kita serahkan kepada kepolisian," tegasnya.

Johani pun mengharapkan semua pihak baik tim pemenangan Paslon atau masyarakat umum untuk menjaga kondisi aman dan damai selama masa tenang ini. Jangan sampai ada perilaku atau tindakan yang bisa memicu terjadinya konflik atau gesekan antar pendukung.

"Yang terpenting awasi masa tenang ini dan laporkan pada kami dan jajaran panwas di bawah bila memang ada indikasi pelanggaran pemilu," imbaunya.

Satu hal yang juga rentan terjadi di masa tenang yakni adanya politik uang. Untuk hal tersebut, Johani menegaskan sanksi yang akan diberikan pada pelaku bila terbukti melakukan politik uang. 

"Sanksinya bisa hukuman penjara maksimal 72 bulan serta denda hingga Rp1 miliar. Kita sudah sosialisasi serta menggelar deklarasi tolak politik uang sejak jauh jauh hari sehingga Pilgub kali ini benar benar berintegritas," pungkasnya. (eko)