Kamis, 19 September 2019


DPRD Gunakan Hak Interpelasi, APBD Melawi 2018 Jadi Fokus Persoalan

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 205
DPRD Gunakan Hak Interpelasi, APBD Melawi 2018 Jadi Fokus Persoalan

MENYERAHKAN - Anggota Fraksi PDI perjuangan, Edysun Bundajono menyerahkan usulan hak interpelasi kepada pimpinan DPRD sebagai landasan meminta keterangan pada bupati terkait persoalan APBD 2018. (SP/Eko)

Wakil Ketua DPRD Melawi, Kluisen
“Kami meminta tim pengusul menyampaikan pada bupati, sehingga bupati bisa langung menyampaikan jawabannya secara langsung kepada DPRD melalui sidang paripurna"
 
NANGA PINOH, SP - DPRD memutuskan akan menggunakan hak interpelasi (permintaan keterangan kebijakan) pada Pemkab Melawi, terkait pelaksanaan APBD Melawi 2018 yang belum sepenuhnya berjalan.

Persetujuan penggunaan hak interpelasi ini digelar dalam Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Melawi, Kluisen. Adapun sebagai pengusul untuk memberikan penjelasan yakni Mulyadi (Golkar), Edysun Bundajono (PDIP), Alexander (PDIP), Ardeni (Gerindra), Pose (Gerindra), dan Kulan AR (PAN).

Melalui juru bicara hak interpelasi, Edysun Bundajono menyampaikan, yang dimintai keterangan dari Pemkab Melawi antara lain, pembangunan yang belum dilaksanakan pada APBD Melawi 2018, mengingat waktu tersisa beberapa bulan lagi, serta kepastian hukum pelaksanaan kebijakan Bupati Melawi dalam APBD Melawi 2018.

Edysun juga mengatakan, pihaknya mempertanyakan dasar penyusunan APBD Melawi 2018 terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) belum mengetahui yang mana dipakai, karena DPRD Melawi hingga saat ini belum menerima KUA/PPAS yang besifat final.

“DPRD Melawi juga meminta keterangan Bupati Melawi terhadap buku APBD Melawi 2018 yang digunakan saat ini, karena pelaksanaan APBD Melawi 2018 sudah sebagian berjalan. Dan juga mempertanyakan pelaksanaan APBD Melawi saat ini, apakah menggunakan APBD murni atau APBD hasil penyempurnaan atau Peraturan Bupati,” katanya.

Dikatakannya, sampai saat ini DPRD belum menerima buku APBD Melawi 2018 baik, APBD murni atau hasil penyempurnaan, yang digunakan sebagai dasar bagi Pemkab Melawi.

“Kenapa APBD Melawi 2018 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan?, mengingat ada kegiatan proyek yang bersumber dari DAU dan DAK yang sudah ditender dan ada yang belum,” tanya Edysun.

Wakil Ketua DPRD Melawi, Kluisen mengatakan, pimpinan DPRD menyetujui pengusul hak interpelasi. Nanti pimpinan akan meminta tim pengusul secara administrasi dan menyampaikan hal yang ingin ditanyakan terkait dengan persoalan APBD pada Bupati Melawi. 

“Kami meminta tim pengusul menyampaikan pada bupati, sehingga bupati bisa langung menyampaikan jawabannya secara langsung kepada DPRD melalui sidang paripurna,” katanya.

Menurut Kluisen, nanti bupati akan menjawab secara tertulis dan langsung. Sidang paripurna juga akan dijadwalkan oleh DPRD. Pertanyaan ini, menurutnya meliputi persoalan APBD 2018, karena sampai hari ini, pelaksanaan APBD belum seutuhnya berjalan.

“Ada yang ditender, ada yang tidak bisa ditender. Ada hak-hak orang yang belum jelas pembayarannya. Begitu pula KUA PPAS APBD 2018, saya selaku pimpinan sudah menyampaikan harus ada perbaikan. Hanya kita tanya melalui tim anggaran, katanya sudah, tapi sampai sekarang belum pernah kita lihat,” katanya.

Menurut Kluisen, sudah beberapa kali digelar rapat bersama oleh DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selain itu, sudah bertemu langsung dengan bupati dan membuat kesepakatan yang difasilitasi Pj Gubernur beberapa waktu lalu.

“Saya pun tidak paham kondisi APBD sampai saat ini. Masyarakat kita sekarang masih menunggu, karena banyak jembatan putus, jalan putus, kok APBD kita belum juga berjalan,” pungkasnya. (eko/pul)

Dua Anggota Pilih Abstain

Keputusan DPRD Melawi tidak bulat didukung anggota, karena dalam sidang paripurna internal ini, ada dua anggota yang tidak menentukan sikap (abstain). Yakni Malin dari PDI Perjuangan serta Alexius dari PKPI.

Dikatakan Malin, dirinya tidak mendukung atau menolak hak interpelasi tersebut. Namun menurutnya agenda pembahasan APBD Melawi tentu tak bisa terlepas dari DPRD juga.

“Karena bagaimana pun, DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah, selain tugasnya mengawasi kinerja pemerintah,” katanya.

Sepanjang periode DPRD ini, Malin menilai sudah beberapa hak yang digunakan DPRD Melawi untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah. Lagi pula ia mempertanyakan, sebelum digunakan hak interpelasi, sudahkah DPRD membangun komunikasi dengan pemerintah melalui rapat bersama terkait persoalan yang muncul di permukaan.

“Pertengkaran ini sudah cukup panjang dan melelahkan. Sudah bertahun-tahun ini kita terus memperdebatkan APBD. Saya memilih abstain. Dan ini bukan keputusan fraksi, tapi lebih secara pribadi,” katanya.

Malin menyarankan, bila DPRD memang serius menggunakan hak interpelasi, diharapkan benar-benar dilakukan dengan serius. Dalam pengalamannya, perjalanan hak interpelasi dan hak angket tak jarang dihadiri oleh dua atau tiga anggota DPRD saja. 

“Jangan hanya rapat di satu minggu pertama saja, kemudian kita sibuk urusan masing-masing. Itu yang tidak baik,” pungkasnya. (eko/pul)