Perda Hutan Adat Melawi Terganjal Registrasi Penomoran di Pemprov Kalbar

Melawi

Editor Indra W Dibaca : 273

Perda Hutan Adat Melawi Terganjal Registrasi Penomoran di Pemprov Kalbar
Ilustrasi. (Net)
NANGA PINOH, SP – Peraturan Daerah yang sudah disahkan oleh Pemkab dan DPRD Melawi terkait Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayah Adat di Kabupaten Melawi,  sampai kini terganjal registrasi penomoran di Provinsi Kalbar.


Lembaga Bela Binua Talino (LBBT) bersama komunitas masyarakat adat lima desa di Melawi pun terus mendorong legalitas penetapan hutan adat tersebut.

Koordinator Program  Advokasi Kegiatan dan Layanan Hukum LBBT, Dunasta berharap, Pemkab Melawi bisa lebih proaktif untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hutan adat dan wilayah adat yang akan disahkan nantinya.

“Kita juga sudah menggelar diskusi terfokus yang melibatkan Pemda, serta masyarakat adat dari lima desa pada Selasa (24/7) lalu. Diskusi ini untuk menindaklanjuti upaya perlindungan dan penetapan hutan adat di Melawi,” katanya, Kamis (26/7).

Penetapan hutan adat ini sendiri, menurut Dunasta memang belum bisa berjalan karena masih menunggu penomoran registrasi Perda Pengakuan Hutan Adat yang belum keluar di tingkat provinsi.

“Padahal lima desa yang sudah masuk dalam wilayah hutan adat ini tinggal menunggu penetapan. Luasnya mencapai 23.833 hektare,” paparnya,

Dalam diskusi kelompok, Dunasta menjelaskan pihaknya memaparkan tahapan prosedur dan materi penyusunan penerbitan surat keputusan bupati tentang penetapan hutan serta tata cara kelengkapan dokumen serta kesiapan masyarakat dalam penetapan hutan adat .

“Karena sebelum ada penetapan hutan adat, harus ada perdanya dulu bagi wilayah adat yang ada di dalam kawasan hutan,” jelasnya.

Kasubag Produk Hukum pada Sekretariat Daerah (Setda) Melawi, Rumirir Nainggolan mengungkapkan khusus untuk Perda Pengakuan Hutan Adat sebenarnya sudah disampaikan ke provinsi untuk dikoreksi dan dievaluasi. Perda ini sendiri tinggal menunggu proses penomoran.

“Hanya sampai sekarang memang registrasi penomoran ini belum ada dari Provinsi,” paparnya. (eko)