Cegah Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Melawi Surati Parpol, Bupati hingga DPMD

Melawi

Editor Indra W Dibaca : 651

Cegah Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Melawi Surati Parpol, Bupati hingga DPMD
Ilustrasi. (Net)
NANGA PINOH, SP – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Melawi menyurati sejumlah instansi dan partai politik terkait larangan berkampanye di luar jadwal hingga soal menjunjung tinggi netralitas. Surat berisi imbauan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang bisa berujung pada sanksi administrasi.

Ketua Bawaslu Melawi, Johani, Jumat (31/8) mengungkapkan, larangan berkampanye di luar jadwal sudah disampaikan langsung ke seluruh jajaran Parpol yang ada di Melawi.

“Kita mengingatkan pengurus parpol agar menyampaikan pada Bacaleg agar tidak melakukan curi start kampanye,” katanya.

Menurut Johani, seluruh bacaleg dari masing-masing parpol jangan sampai melanggar ketentuan pasal 1 nomor 35 tentang citra diri, yaitu dengan memasang spanduk atau baleho yang menampilkan logo partai, nomor urut dan dapil.

“Karena jika itu dilanggar, maka akan berakibat pada sanksi administrasi, baik pada bacaleg, maupun parpol. Dimana sanksi terberat yang bisa dijatuhkan adalah didiskualifikasi dari peserta pemilu atau caleg,” tegasnya.

Johani menegaskan, bila nantinya didapati adanya bacaleg yang memasang spanduk seperti ucapan selamat atau ucapan tertentu dan terdapat simbol parpol seperti logo, nomor urut dan dapil, maka Bawaslu akan melakukan penertiban secara langsung.

“Kalau masih juga ditemukan setelah kita tertibkan, maka akan kami jadikan temuan yang nantinya akan dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi dengan sanksi terberatnya yakni didiskualifikasi sebagai caleg,” ujarnya.

Bawaslu, lanjut Johani juga menyurati Bupati Melawi terkait pengawasan proses tahapan Pemilu 2019. Dalam surat tersebut, Bawaslu mendorong agar Bupati Melawi bisa memberikan imbauan kepada seluruh ASN untuk bersikap netral.

“Tahapan pemilu saat ini sedang berjalan, harapan kita ASN juga bisa bersikap netral sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menpan, beberapa waktu lalu,” katanya.

Satu pihak lagi yang juga disurati Bawaslu yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Melawi. Johani menerangkan, surat yang disampaikan pada DPMD bertujuan agar dinas tersebut dapat menyampaikan pada seluruh kepala desa dan aparatur desa untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Seperti dalam ketentuan pasal 29 huruf b,c dan j undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dimana dalam tahapan pemilu 2019, para kades juga mesti bersikap netral terhadap semua caleg yang akan melakukan sosialisasi,” pungkasnya. (eko)