APBD Molor, Melawi Terancam Digabungkan Kembali ke Sintang

Melawi

Editor Angga Haksoro Dibaca : 1385

APBD Molor, Melawi Terancam Digabungkan Kembali ke Sintang
Nanga Pinoh, SP - Sudah memasuki pertengahan November, belum ada tanda-tanda APBD Melawi tahun anggaran 2019 akan dibahas. Padahal pemerintah pusat memberikan tenggat waktu penandatanganan APBD 2019, pada 30 November mendatang.  

Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin, Rabu (21/11) mengungkapkan sampai saat ini draft nota keuangan dari Pemkab Melawi belum disampaikan kembali secara resmi ke DPRD.  

“Nota keuangan sesuai dengan aturan semestinya disampaikan pada Minggu pertama September. Sekarang pemda baru akan memasukkan draft APBD di penghujung November. Artinya sangat terlambat dari waktu yang ditetapkan pusat,” kata Abang Tajudin.  

Tajudin mengakui Pemkab Melawi sudah menyampaikan draft APBD tahun anggaran 2019 pada Senin (19/11) lalu. Namun, karena draft yang disampaikan tidak disertai sejumlah dokumen pendukung, DPRD mengembalikannya ke pemerintah.  

“Kami minta semua data yang diminta harus dilengkapi. Lagipula ini bukan salah dewan. Pemerintah menyampaikannya sudah sangat terlambat. Dengan waktu yang minim, bagaimana proses pembahasan APBD dilakukan oleh badan anggaran,” ucapnya.   

Tajudin mengatakan, DPRD baru dapat menjadwalkan pembahasan APBD Melawi setelah Bupati melengkapi seluruh dokumen pendukung yang diperlukan.  

DPRD Melawi memilih fokus membahas pelaksanaan APBD 2018 yang dianggap bermasalah. DPRD membentuk pansus pelaksanaan APBD 2018, mengingat adanya sejumlah ketentuan yang tidak dipatuhi Pemkab Melawi.   

Sengkarut APBD Melawi ini mendapat perhatian sejumlah mahasiswa Melawi yang menuntut ilmu di Pontianak. Membawa nama Himpunan Mahasiswa Kabupaten Melawi (HMKM) mereka mengirimkan surat permohonan audiensi ke Gubernur Kalbar Sutarmidji agar ikut turun tangan menyelesaikan persoalan APBD.  

Ketua HMKM, Nasrullah mengatakan mahasiswa Melawi ingin Gubernur Sutarmidji sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah membantu menyelesaikan polemik APBD yang berlarut-larut.  

“Karena yang merasakan dampak masalah APBD adalah masyarakat Melawi. Kami sebagai perwakilan mahasiswa serta masyarakat, berharap jangan sampai APBD Melawi tidak bisa berjalan optimal gara gara persoalan ini, kata Nasrullah.   

Nasrullah juga meminta Pemkab dan DPRD Melawi menjelaskan mengapa terjadi defisit anggaran dalam beberapa tahun terakhir. “Kami takut jika persoalan ini tidak teratasi membuat Melawi kena sanksi. Jangan sampai Melawi dikembalikan lagi ke Kabupaten Sintang karena dianggap gagal mengelola pemerintahan.”

Sebagai informasi, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji pada 16 November 2018 mengeluarkan surat teguran kepada Bupati dan DPRD Melawi agar segera menyelesaikan pembahasan APBD 2019. Gubernur akan menjatuhkan sanksi teguran dan administratif, jika hingga batas akhir pembahasan Bupati dan DPRD gagal menyusun APBD.

Gubernur akan menjatuhkan sanksi administratif antara lain, tidak dibayarkannya hak-hak keuangan yang diatur dalam UU selama 6 bulan, mengambilalih kewenangan perizinan bahkan sampai penataan kembali daerah otonom (dalam hal ini menggabungkan kembali kabupaten pemekaran ke kabupaten induk). (eko)