Melawi Terancam Kembali ke Sintang

Melawi

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 3257

Melawi Terancam Kembali ke Sintang
Grafis Koko (Suara Pemred)
Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin 
"Sekarang tersisa kurang lebih delapan hari saja. Kita juga permasalahkan karena penyampaian APBD oleh Pemkab begitu terlambat."

Bupati Melawi, Panji
"Sekarang apakah mau Melawi bermasalah, atau sama-sama berpuasa, menahan diri dengan menunda sejumlah pembangunan."

MELAWI, SP - Persoalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melawi 2018 belum selesai. Hal ini membuat Kabupaten Melawi terancam dicabut status otonominya. Jika terjadi, Melawi akan kembali ke kabupaten asal, Kabupaten Sintang.

Sengkarut ini jadi penambah catatan buruk penyusunan APBD sepanjang tiga tahun terakhir. Harus tiga gubernur Kalbar yang turun tangan memfasilitasi persoalan antara legislatif dan eksekutif akibat perselisihan pendapat soal APBD.

APBD Melawi 2018 bermasalah sejak awal tahun. DPRD mempersoalkan piutang pihak ketiga senilai lebih dari Rp58 miliar tak masuk dalam APBD murni. Permasalahan itu menemui titik terang setelah difasilitasi Pemprov Kalbar. PJ Gubernur Kalbar, Dody Riyadmadji saat itu sampai turun ke Melawi, hingga kesepakatan kedua pihak tercapai.

Kini, polemik APBD 2018 kembali muncul jelang ujung tahun. Penundaan pelaksanaan paket fisik dengan alasan defisit jadi penyebab. Permintaan fasilitasi kembali dilayangkan kepada Pemprov Kalbar untuk kembali menyelesaikan sengketa. Gubernur Sutarmidji akhirnya mengeluarkan titah.

Dalam surat bernomor 188.54/3739/UM-B tertanggal 16 November 2018, ditujukan pada Bupati dan Ketua DPRD Melawi itu, Gubernur mengintruksikan dua hal. Pertama, DPRD dan Pemda harus segera menyelesaikan pembahasan terkait pelaksanaan APBD Melawi secara internal, dan melaporkan hasilnya pada Gubernur. Kedua, apabila kedua pihak tak mampu menyelesaikan, maka Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat memberikan sejumlah sanksi. 

Setidaknya ada empat poin sanksi yang bisa dikenakan. Pertama, pembatalan APBD Melawi 2018, dan memberlakukan belanja di kabupaten setinggi-tingginya sebesar APBD 2017. Pengeluaran itu pun diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan bersifat wajib, seperti pendidikan, kesehatan dan atau kewajiban pada pihak ketiga.

“Yang mengakibatkan pengeluaran yang telah dibayarkan sepanjang tahun anggaran berjalan selain yang sifatnya wajib dan mengikat, tidak dapat diakui karena tidak ada dasar hukumnya dan harus dikembalikan ke kas daerah,” tertulis di surat tersebut.

Kedua, sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sanksi administratif yang bisa diberikan adalah, tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama enam bulan. 

Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, menyebut provinsi bisa memberikan teguran tertulis bahkan sampai mengambil alih kewenangan perizinan, dan penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau dana bagi hasil.

Terakhir, sanksi paling berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, kabupaten pemekaran bisa digabung kembali ke kabupaten induk. 

Terkait surat Gubernur Kalbar tersebut, Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin mengatakan pihaknya selalu membuka ruang untuk penyelesaian secara internal masalah APBD 2018. Namun, DPRD menganggap sikap Pemkab Melawi terkesan dingin atau kurang merespon pembicaraan masalah APBD.

"Kami siap berdiskusi, dan berharap ditemukan solusi terbaik atas masalah APBD Melawi. Tentunya kita berkeinginan agar pelaksanaan APBD, seharusnya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan seharusnya," ujarnya.

Tajudin menilai, perbedaan soal angka defisit jadi salah satu poin masalah APBD. Pemkab mengungkap adanya potensi defisit kurang lebih Rp143 miliar. Namun, perhitungan defisit ini kerap kali berubah dalam beberapa pertemuan, antara DPRD dan Pemkab Melawi.

"Pemerintah lalu tidak melaksanakan seluruh kegiatan fisik termasuk pokok pikiran DPRD karena potensi defisit yang sejatinya belum terjadi. Ini yang jadi salah satu persoalan yang membuat penyelesaiannya harus melibatkan Pemprov," katanya.

Ketua DPRD ingin setiap pembahasan APBD bisa dihadiri langsung Bupati atau pejabat yang bisa memberikan keputusan. Karena dalam beberapa kali pertemuan, yang hadir hanya pejabat yang sama sekali tak berwenang untuk ambil keputusan.

"Kita ini menunggu komunikasi dengan Pemkab. Bagaimana agar sejumlah kegiatan yang sudah masuk dalam APBD bisa dilaksanakan," ucapnya.

Terkait APBD 2019, Tajudin mengungkapkan sudah ada pertemuan kembali dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pemkab sendiri sudah menyerahkan draf APBD 2019 pada 16 November lalu, namun dikembalikan DPRD karena belum lengkapnya lampiran dokumen pendukung.

"Pada 22 November ini sudah ada pertemuan dengan eksekutif terkait kelengkapan dokumen APBD 2019. Hanya dengan waktu yang tersisa ini kita belum bisa pastikan selesai tepat waktu. Karena kita juga tak ingin dewan bekerja asal," katanya.

APBD semestinya jadi produk bersama DPRD dan Bupati yang disepakati dan dibahas sesuai dengan aturan dan mekanisme. Tidak bisa sekadar dibahas dalam waktu singkat. Dalam aturan, waktu pembahasan APBD maksimal 60 hari. 

"Sekarang tersisa kurang lebih delapan hari saja. Mampukan dewan bahas APBD dengan waktu sesingkat ini. Apa mesti 24 jam bahas APBD. Kita juga permasalahkan karena penyampaian APBD oleh Pemkab begitu terlambat," ucapnya. 

Sebelumnya, Bupati Melawi, Panji menegaskan tak suka dengan yang namanya defisit. Menurutnya, hal ini menimbulkan dampak luar biasa. Bisa menjadi masalah hukum dan pelaksanaan kegiatan fisik, tentunya akan melibatkan pihak ketiga.

“Sekarang dengan pihak ketiga, apa mau tidak dibayar. Kalau sudah kerja, tentu harus dibayar dong. Nah, kalau kita tidak punya duit untuk membayar, ini tentu jadi sumber keributan antara pemerintah dengan pihak ketiga,” ujarnya.

Dikatakan Panji, persoalan piutang jangka pendek tentu ada ambang batasnya. Dalam APBD diatur maksimal tiga persen. Bila melampaui angka tiga persen, evaluasi di provinsi sudah pasti tidak lolos.

“Apalagi membuat utang atau defisit lebih besar kalau lebih dari tiga persen,” katanya.

Dalam APBD 2017, jumlah defisit sudah riil dan masuk dalam pengakuan utang di tahun 2018. Utang ini terdiri dari sejumlah paket DAK maupun DAU yang mestinya dibayarkan dari APBD 2018. Sementara di APBD 2018 baru sebatas potensi. Namun dia sudah menghitung matang.

“Perjalanan belanja APBD 2018 akan memakan angka sekian, kemampuan anggaran juga sudah saya hitung semuanya. Maka ada ketidakmampuan anggaran kita senilai lebih dari Rp100 miliar itu,” katanya.

Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Melawi dipaksakan harus defisit. Bila itu dilakukan, Melawi akan berhadapan dengan banyak masalah pada 2019. Sekarang apakah mau Melawi bermasalah, atau sama-sama berpuasa, menahan diri dengan menunda sejumlah pembangunan.

“Termasuk saya yang sudah menunda tiga pembangunan jembatan baja, beberapa jembatan kecil ada yang ditunda. Kenapa, karena Melawi mulai 2019, APBD sehat dan tidak dililit utang. Sekarang apa yang ada kita atur sesuai dengan prioritas yang kita pilih sesuai kemampuan yang ada,” katanya. 

Terlalu Jauh

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suriansyah menilai langkah Gubernur Sutarmidji yang turut serta dalam kisruh APBD Melawi sudah terlalu jauh. Menurutnya, saat ini otonomi daerah juga berlaku untuk daerah tingkat II. Gubernur tidak boleh campur tangan terlalu jauh, kecuali sesuai peraturan dan ketentuan.

“Jadi apa yang dilakukan di tingkat kabupaten, tidak serta merta Pak Gubernur bisa mencampurinya, karena pengesahan APBD itu adalah kewenangan pemerintah kabupaten dan DPRD masing-masing kabupaten,” kata Suriansyah.

Meski begitu tidak dipungkirinya bahwa, gubernur sebagai pimpinan tertinggi di tingkat provinsi, punya hak untuk membina pemerintah daerah di lingkup kekuasaannya. Namun dengan batasan-batasan yang telah diatur dalam undang-undang.

“Gubernur sebagai pembina memang punya hak pembinaan dalam hal pengesahan APBD, namun ini tentu ditempuh dengan cara-cara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018,” jelasnya.

Merujuk undang-undang dan peraturan tersebut, yang bisa dilakukan seorang gubernur adalah melakukan asistensi dalam penyusunan, dan melakukan komunikasi serta koordinasi termasuk dengan DPRD.

“Karena kalau tidak, mereka akan menjadi organ gubernur, sedangkan daerah memiliki otonomi masing-masing,” katanya.

Jika masih tak bisa diselesaikan, mekanisme selanjutnya adalah dikeluarkannya peraturan kepala daerah tingkat II dalam hal ini bupati. 

“Nanti prosesnya harus mendapat persetujuan dari gubernur sebagai perpanjangan tangan Menteri Dalam Negeri di tingkat provinsi. Menurut kami hanya itu yang bisa dilakukan,” jelasnya.

Namun demikian, keinginan gubernur untuk ikut terlibat menyelesaikan persoalan disebutnya hal baik.

“Kita sambut baik juga, tapi dengan melakukan pembinaan, dengan melakukan asistensi  dan dengan melakukan koordinasi dan komunikasi politik sehingga dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya. (eko/nak/bls)

Rugikan Masyarakat

Sekretaris Wilayah Jaringan Independen Masyarakat Transparansi Indonesia (JARI) Borneo, Yudith Evametha Vitranilla mengatakan polemik yang terjadi antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Melawi harusnya tidak perlu. Pasalnya, konflik ini merugikan masyarakat.

“Yang akan merasakan dampaknya tentu masyarakat, pembangunan yang sudah direncanakan akan terhambat,” kata Yudith, Kamis (22/11).

Yudith mengatakan banyak kegiatan pembangunan yang bersifat fisik tidak akan bisa dijalankan sesuai rencana, karena anggaran yang belum diketuk palu. Hal ini sangat disesalkan. APBD Melawi memang seringkali mengalami masalah.

Dirinya mengatakan hal ini bisa terjadi karena salah satu pihak yang berwenang dalam penyusunan APBD Melawi pasti tidak mematuhi waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Yudith berharap ke depan seluruh OPD di Kabupaten Melawi punya komitmen untuk melakukan perencanaan pembahasan pembiayaan daerah agar lebih baik.

“Seharusnya OPD punya batas waktu yang tepat agar hal semacam ini tidak terjadi,” katanya.

Jari juga menyoroti persoalan asistensi dalam proses penyusunan anggaran. Karena asistensi yang berkualitas tentu akan berdampak pada proses penyusunan anggaran.

“Asistensi tidak maksimal juga tidak akan memberikan hasil yang baik terkait apa yang direncanakan dalam RPJMD,” ucapnya.

Dalam pantauan JARI, hal seperti ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Melawi. Beberapa kabupaten lain yang ada di Kalimantan Barat ini juga mengalami permasalahan dalam proses penyusunan APBD. (din/bls)