Strategi Bupati ‘Puasa’ Pembangunan untuk Hindari Utang

Melawi

Editor Angga Haksoro Dibaca : 528

Strategi Bupati ‘Puasa’ Pembangunan untuk Hindari Utang
Nanga Pinoh, SP - Bupati Melawi Panji menegaskan berusaha menghindari defisit anggaran. Selain dapat menjadi masalah hukum, defisit anggaran akan berpengaruh pada pihak ketiga sebagai pelaksanaan kegiatan fisik.  

“Sekarang dengan pihak ketiga, apa mau tidak dibayar. Kalau sudah kerja, tentu harus dibayar. Nah, kalau kita tidak punya duit untuk membayar, ini tentu jadi sumber keributan antara pemerintah dengan pihak ketiga,” kata Panji.  

Menurut Panji, ambang batas piutang jangka pendek dalam APBD maksimal tiga persen. Bila melampaui tiga persen, evaluasi APBD d Provinsi sudah pasti tidak akan lolos.  

“Apalagi (akan) membuat utang atau defisit lebih besar, jika (piutang jangka pendek) lebih dari tiga persen,” katanya.  

Dalam APBD 2017, kata Panji jumlah defisit yang ada sudah riil dan masuk dalam pengakuan utang di tahun 2018. Utang ini terdiri dari sejumlah paket DAK yang mestinya dibayarkan dari APBD 2018.  

“Defisit pada APBD 2018 itu baru sebatas potensi. Ini sudah berhasil saya hitung. Perjalanan belanja APBD 2018 akan memakan angka sekian, kemampuan anggaran juga sudah saya hitung semuanya. Maka ada ketidakmampuan anggaran kita senilai lebih dari Rp 100 miliar,” katanya.  

Pertanyaannya sekarang, kata Panji, apakah Melawi dipaksakan harus defisit. Bila itu dilakukan, Melawi akan berhadapan dengan banyak masalah pada 2019.  

Bupati menawarkan pilihan, anggaran Melawi bermasalah di tahun depan atau sama-sama ‘berpuasa’ menahan diri dengan menunda sejumlah pembangunan.  

“Termasuk yang sudah saya tunda tiga pembangunan jembatan baja dan beberapa jembatan kecil. Kenapa? Karena Melawi mulai 2019 APBD sehat dan tidak dililit utang. Sekarang apa yang ada kita atur sesuai prioritas. Kita pilih sesuai kemampuan yang ada,” katanya. (Eko)