Tarik Ulur APBD Melawi

Melawi

Editor Angga Haksoro Dibaca : 343

Tarik Ulur APBD Melawi
Nanga Pinoh, SP - Persoalan APBD Melawi terus bermasalah sepanjang 2018. Bahkan, harus 3 tiga Gubernur Kalbar turun tangan memfasilitasi persoalan legislatif dan eksekutif akibat beda pendapat soal APBD.  

APBD Melawi bermasalah sejak awal tahun ini. DPRD mempersoalkan soal piutang pihak ketiga senilai lebih dari Rp 58 miliar yang tidak masuk APBD murni.  

Pejabar (Pj) Gubernur Kalbar, Dody Riyadmadji sampai harus turun ke Melawi hingga kesepakatan kedua pihak tercapai.   Kini polemik APBD 2018 kembali muncul menjelang penghujung tahun. Penundaan pelaksanaan paket fisik dengan alasan defisit aggaran menjadi penyebabnya. Bahkan permintaan untuk fasilitasi kembali dilayangkan kepada Pemprov Kalbar untuk menyelesaikan sengketa APBD 2018.  

Terkait surat Gubernur Kalbar yang dilayangkan ke DPRD dan Bupati Melawi, Ketua DPRD, Abang Tajudin mengatakan pihaknya selalu membuka ruang untuk penyelesaian secara internal. Namun DPRD menganggap sikap Pemkab Melawi terkesan dingin atau kurang merespon pembicaraan masalah APBD.  

“Kami siap berdiskusi dan berharap ditemukan solusi terbaik atas masalah APBD Melawi. Tentunya kami berkeinginan agar pelaksanaan APBD seharusnya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan," ujarnya.  

Tajudin menilai, perbedaan soal angka defisit ini yang menjadi salah satu poin masalah APBD. Pemkab mengungkapkan adanya potensi defisit APBD Melawi Rp 143 miliar. Namun, perhitungan defisit ini kerap berubah-ubah dalam beberapa kali pertemuan antara DPRD dan Pemkab Melawi.  

“Soal defisit ini kan sebenarnya belum terjadi. Tapi pemerintah lalu tidak melaksanakan seluruh kegiatan fisik, termasuk pokok pikiran DPRD karena potensi defisit yang sejatinya belum terjadi. Ini salah satu persoalan yang membuat penyelesaiannya harus melibatkan Pemprov,” katanya.  

Tajudin menginginkan dalam tiap kali pembahasan APBD bisa dihadiri langsung Bupati atau pejabat pengambil keputusan. Karena selama ini dalam beberapa kali pertemuan, yang hadir pejabat yang tidak berwenang mengambil keputusan.  

"Kita ini menunggu komunikasi dengan Pemkab. Bagaimana agar sejumlah kegiatan yang sudah masuk dalam APBD bisa dilaksanakan," kata Tajudin.  

Terkait APBD 2019, Tajudin mengungkapkan sudah ada pertemuan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pemkab sendiri sudaha menyerahkan draft APBD 2019 pada 16 November lalu, namun dikembalikan karena belum dokumen pendukung belum lengkap.  

“Pada 22 November ini sudah ada pertemuan dengan eksekutif terkait kelengkapan dokumen APBD 2019. Hanya dengan waktu yang tersisa ini kami belum bisa pastikan bisa tidak pembahasan selesai tepat waktu. Karena kami juga tak ingin kalau dewan bekerja asal-asalan dalam membahas APBD,” katanya.  

Menurut Tajudin, APBD semestinya menjadi produk bersama DPRD dan Bupati yang disepakati dan dibahas sesuai aturan dan mekanisme. Tidak bisa sekedar dibahas dalam waktu yang singkat. Dalam aturan juga mestinya waktu pembahasan APBD maksimal 60 hari.   

“Sekarang tersisa kurang lebih delapan hari. Mampukah dewan bahas APBD dengan waktu sesingkat ini. Apa mesti 24 jam bahas APBD. Kita juga permasalahkan karena penyampaian APBD oleh Pemkab begitu terlambat,” ucapnya. (eko)