FPK Kikis Konflik Antar Etnis

Melawi

Editor Admin Dibaca : 214

FPK Kikis Konflik Antar Etnis
SOSIALISASI - Pelaksanaan sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan yang digelar di Emaus dan dihadiri camat, kades, sejumlah pengurus organisasi etnis serta ormas di Melawi. Suara Pemred/Eko Susilo
NANGA PINOH, SP – Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) kini telah terbentuk di Kabupaten Melawi. Forum yang berisikan pimpinan organisasi berbagai etnis itu, diharapkan bisa mengikat erat persatuan serta mengikis potensi konflik antar etnis.  

Asisten I Setda Melawi, Imansyah saat membuka Sosialisasi FPK di Emaus, Senin (17/12), mengatakan, karakteristik Indonesia adalah kemajemukannya. Dimana ada ribuan suku bangsa yang bermukim dengan segala budaya dan bahasanya.  
“Pembauran kebangsaan ini menjadi bagian penting dari kerukunan nasional yang akan memperkokoh integrasi bangsa,” ujarnya.  

Imansyah yang hadir mewakili Bupati Melawi, Panji menegaskan, tugas pemerintah daerah dalam pembauran kebangsaan. Yakni, membina dan memelihara ketenteraman serta ketertiban masyarakat, terhadap kemungkinan timbulnya ancaman gangguan keamanan di daerah, akibat persoalan etnis dan suku bangsa.  

“Tujuan forum ini untuk menumbuhkembangkan keharmonisan, toleransi, saling pengertian, saling menghargai dan menghormati, serta saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai suku, ras, dan agama,” katanya.  

Imansyah minta pada seluruh camat dan kades yang ikut menghadiri sosialisasi FPK, segera membentuk forum tersebut di tingkat kecamtan dan desa, sesuai dengan Permendagri Nomor 34 Tahun 2006.  

“Karena FPK merupakan amanah dari surat edaran Mendagri, serta Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 46 Tahun 2014,” ujarnya.  

Sementara itu, Ketua FPK Melawi, Zubir Saidi mengatakan, seluruh etnis yang ada di Melawi, dilibatkan dalam struktur kepengurusan forum ini. Terbentuknya forum ini juga sebagai realisasi atas Peraturan Mendagri, serta berbagai aturan yang telah dibuat sebelumnya.  

“Kemudian selain karena sudah diamanatkan dalam peraturan, juga diharapkan wadah ini bisa ikut menciptakan kedamaian dan keharmonisan,” katanya.

Karena itu, upaya sosialisasi keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan, diperlukan sehingga masyarakat memahami bagaimana bisa hidup dalam keberagaman. Bagaimana menciptakan kedamaian, persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat.  

Nantinya, FPK di tingkat kabupaten juga harus mampu membuat rekomendasi pada bupati, sebagai bahan dan langkah beliau-beliau untuk menciptakan rasa kedamaian dan ketenteraman di wilayah kabupaten.  

“Begitu juga pada wilayah kecamatan. Karena nanti FPK juga dibentuk di tingkat kecamatan. Camat juga diminta menjaga keharmonisan di daerahnya,” ujarnya. 

Dalam sosialisasi perdana yang digelar oleh FPK, Zubir mengatakan, pihaknya menghadirkan Kapolres dan LO Dandim 1205 Sintang, serta dihadiri sejumlah kades, pimpinan ormas dan organisasi etnis.  

“Bagaimana jangan sampai terjadi gesekan di dalam kehidupan masyarakat. Berbeda pilihan boleh-boleh saja, yang penting jangan sampai terjadi perselisihan,” pungkasnya.  

Kapolres Melawi, AKBP Ahmad Fadlin yang ikut menjadi pembicara dalam sosiasilasi Forum Pembauran Kebangsaan mengungkapkan, persatuan merupakan hal yang sangat penting dan betapa berbahayanya perpecahan.  

“Banyak isu-isu perpecahan dan berbeda-beda di tiap daerah. Ada clue-clue tertentu dan ini yang selalu kita upayakan untuk deteksi, analisis dan kemudian dicarikan formulanya,” katanya.  

Fadlin menyebut, ego menjadi potensi dasar konflik. Bila ego bisa tertutupi oleh nalar dan rasionalitas, maka ego ini sebenarnya bisa dikelola. Tapi kalau ego menjadi persoalan harus menang sendiri, ini yang bisa berujung pada konflik.   Konflik yang muncul kerap berawal dari sebuah kepentingan tertentu. Ada yang menaikkan isu tertentu, seolah demi masyarakat, bangsa dan negara, padahal untuk tujuan sendiri.  

“Ada konflik murni untuk kepentingan masyarakat, tapi ada juga konflik kepentingan pribadi dan golongan yang dibungkus untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.  

Fadlin juga mengimbau seluruh masyarakat, untuk bisa menahan diri, termasuk membuat statemen yang berbau SARA di medsos karena berpotensi konflik. Mengingat di tahun politik perbedaan pilihan saja bisa membawa pada perselisihan.  

“Yang harus dipahami bahwa persepsi tiap orang berbeda-beda. Melihat sesuatu tidak bisa kita interpretasi sama, termasuk dalam menilai kebijakan pemerintah,” pungkasnya. (eko/lis)