Partai Diminta Pandai Bersosialisasi

Melawi

Editor elgiants Dibaca : 57

Partai Diminta Pandai Bersosialisasi
BANTU - Petugas membantu penyandang disabilitas mengikuti sosialisasi pendidikan pemilih dan simulasi Pemilu bagi penyandang disabilitas di Aula Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (14/2). Hanya pemilih disabilitas netra yang boleh didampingi dalam bilik s
 NANGA PINOH, SP – Pemilih buta aksara atau niraksara tak boleh didampingi ketika memilih di bilik suara nanti. Mereka tentu akan kesulitan, lantaran dalam Pemilu 2019 hanya surat suara DPD RI dan Pilpres yang memuat foto.

Sisanya hanya nama dan angka.
Kades Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Sugimiarto mengungkapkan, persoalan masyarakat penyandang buta aksara memang cukup kompleks. “Mereka ini memiliki hak untuk memilih. Namun, tentu akan kesulitan mengingat dalam surat suara, khususnya untuk surat suara DPRD Provinsi maupun Kabupaten, hanya ada nama, tak ada foto,” katanya kemarin.

Dikhawatirkan kelompok masyarakat ini justru kebingungan saat berada di dalam bilik suara. Padahal, sebagai bagian dari warga negara Indonesia, mereka juga ikut menentukan arah bangsa ke depan. “Karenanya, saya pikir perlu ada sosialisasi yang lebih intens, terkhusus untuk mereka yang buta aksara.

Mungkin bisa dilakukan oleh relawan yang dibentuk KPU. Kalau nanti sosialisasi oleh kades, takutnya dianggap kades ikut berpolitik,” katanya. Sugimiarto juga mempertanyakan boleh tidaknya penyandang buta aksara didampingi saat proses pemungutan suara. Seperti halnya penyandang disabilitas netra, yang bisa didampingi untuk membantu dalam proses pencoblosan.

“Aturan soal ini bagaimana, khususnya untuk para penyandang buta huruf,” tanyanya. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Melawi, Dedi Suparjo menegaskan selain penyandang disabilitas netra, tak boleh seorang pemilih didampingi di bilik suara. Termasuk masyarakat yang buta aksara. “Makanya kami mendorong agar parpol rajin memberikan pendidikan politik untuk seluruh kalangan masyarakat. Termasuk di kalangan buta aksara,” katanya.

Pemilih buta aksara dianggap masih bisa mengenali angka. Di masa kampanye yang masih cukup panjang inilah, momentum para calon legislatif (caleg) untuk menyosialisasikan dan mengenalkan dirinya pada masyarakat. “Ya pandai-pandailah mengarahkan calon pemilih saat proses pendidikan politik. Yang penting tak keluar dari batas aturan yang sudah dibuat,” ucapnya.

KPU menjaga ketat kerahasiaan pemilih saat berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Karenanya pemilih tak boleh didampingi. Khusus disabilitas netra pun, pendamping harus membuat pernyataan yang formulirnya sudah disediakan oleh Kelompol Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). “Ada form pernyataan yang isinya tidak membuka rahasia terhadap apa yang dipilih atau dicoblos oleh si penyandang disabilitas netra,” terangnya. (eko/bls)  

Masih Ribuan Warga


SEBANYAK 73.070 warga Kalimantan Barat masih buta huruf. Angka itu didapat dari persentase melek huruf usia di atas 15, berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar tahun 2017/2018 sebesar 98,30 persen. Sementara, jumlah penduduk Kalbar dengan rentang usia sama di periode tersebut berjumlah 4.298.225 orang.

Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar mencatat persentase melek huruf penduduk usia 10 tahun ke atas di Kalbar pada 2017 di poin 93,25 persen. Masih adanya warga buta huruf tentu akan berpengaruh pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Suprianus Herman menjelaskan faktor utama buta huruf adalah akses pendidikan yang jauh. Padahal, membaca dan menulis merupakan kebutuhan dasar manusia.   Untuk mengentasnya, pemerintah mendorong sebanyak-banyaknya pembangunan pendidikan formal dan non formal.

Terlebih Gubernur Kabar punya program sekolah gratis 12 tahun.   "Kita memperbanyak PKBM, untuk menuntaskan buta aksara ini. Termasuk memperbanyak akses untuk mereka bersekolah," jelasnya.   Sementara anggaran Disdikbud Kalbar tahun ini lebih fokus pada SMA/SMK gratis, saranan dan prasarana, termasuk mebeler, dan beasiswa untuk anak-anak swasta.   

"Melalui dana yang ada, alokasi khusus, APBD untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kalbar. Untuk program buta aksara tahap ini kita hanya mendorong bagaimana di daerah, PKBM dan SD mini di kabupaten yang ada di masyarakat dibuat," jelasnya. (eko/bls)