Senin, 23 September 2019


Melawi Didorong jadi Kabupaten Peduli HAM

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 128
Melawi Didorong jadi Kabupaten Peduli HAM

Peduli HAM Pemkab Melawi dan Kemenkum HAM mengadakan diseminasi HAM di Melawi, Rabu (20/3). Disemeninasi HAM penting, agar kegiatan pembangunan tetap memperhatikan aspek HAM.

Nanga Pinoh, SP – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Provinsi Kalbar, mendorong Pemkab Melawi menjadi bagian dari Kabupaten Peduli HAM. Pelaksanaan Diseminasi HAM yang dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Melawi, menjadi salah satu upaya agar kegiatan pembangunan tetap memperhatikan aspek HAM.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalbar, Toman Pasaribu dalam pertemuan tersebut mengatakan, salah satu target kabupaten/kota untuk menjadi kabupaten peduli HAM adalah Melawi.

“Kita melihat terakhir ini, untuk laporan kabupaten/kota peduli HAM, Melawi ini selalu mendapat rapor merah. Setelah kita lakukan monitoring dan evaluasi, ternyata bukan karena tidak melaporkan. Sudah melapor, tapi sebenarnya memang ada hambatan dalam pelaporan itu sendiri,” katanya, Rabu (20/3).

Toman melanjutkan, sejumlah persoalan dalam pelaporan tersebut diantaranya, data-data yang dihimpun terlambat waktunya. Kemudian memasukkan data-data yang sudah dihimpun, juga tidak dilengkapi dengan data-data pendukung. Sehingga diadakan monitoring dan verifikasi, Melawi kerap dalam posisi “merah”.

Laporan peduli HAM merupakan aplikasi, ada beberapa indikator yang harus dipenuhi. Hal itu yang membuat Melawi tak mencapai indikator Kabupaten Peduli HAM tadi. Karenanya, pihaknya memberikan penguatan dan pendampingan pada Melawi, bagaimana untuk menghimpun data yang harus dilaporkan dengan data pendukung sesuai aplikasi yang telah disiapkan. 

Pada 2019, Toman berharap Melawi bisa meraih predikat Kabupaten Peduli HAM. Tentunya dengan dukungan data OPD yang dihimpun oleh Bappeda yang memiliki program perencanaan.

“Pelaporan juga rutin dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dalam satu tahun. Penyerahan predikat Kabupaten Peduli HAM dilaksanakan setiap 10 Desember atau saat peringatan Hari HAM sedunia,” katanya.

Data yang disampaikan, terkait dengan data-data seperti hak mendapat pendidikan, kesehatan, termasuk disabilitas, apakah sudah terpenuhi hak-haknya. Kemudian hak administratif, seperti apakah masyarakat sudah mendapatkan KTP gratis. Data ini menyangkut hak manusia, mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan, termasuk penyediaan sarana dan infrastruktur pendukung oleh pemerintah.

Termasuk masalah anak. Bila ada anak yang belum masuk usia produktif ternyata sudah diperkerjakan. Mungkin karena persoalan ekonomi. Dalam hal ini Pemda harus menyikapi hal tersebut. 

“Karena itu, dalam data yang disampaikan, ada rencana dan aksi pemerintah menanggulangi berbagai persoalan tersebut,” katanya.

Implementasi dari rencana aksi atas sejumlah persoalan tersebut, juga harus sesuai dengan data yang disampaikan. Dengan rencana yang telah disusun, kabupaten/kota berkompetisi untuk pembangunan HAM.

Pembangunan HAM yang dimaksud, bagaimana kehadiran negara atau pemerintah, memberikan pemahaman dan kemajuan penegakan HAM itu sendiri pada masyarakat. “Sehingga mereka tahu punya hak dan kewajiban. Begitu pula kewajiban pemerintah,” jelasnya.
 
Sementara itu, Asisten I Setda Melawi, Imansyah saat membuka Diseminasi HAM oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalbar mengatakan, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dijabarkan dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa pemerintah wajib dan bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM, sebagaimana diatur dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan serta hukum internasional tentang HAM.

“Kami harapkan kegiatan ini dapat bermanfaat, membuka wawasan mengenai penerapan nilai-nilai HAM di Melawi, menuju Kabupaten Melawi yang peduli HAM,” katanya.

Imansyah berpesan, agar dalam implementasi peduli HAM tersebut, ia berharap dalam perancangan pembangunan daerah, agar senantiasa mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan perlindungan terhadap HAM. 

“Sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengabaikan atau mengorbankan hak serta kepentingan masyarakat, dan kelompok-kelompok tertentu. Melainkan memperkuat dan berpihak pada kepentingan orang banyak,” ujarnya. (eko/lis)

Kendala Proses Upload Data

Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Setda Melawi, Plorius mengungkapkan penyebab rapor merah laporan aksi HAM Pemkab Melawi, bukan karena Melawi tidak menyampaikan data rencana aksi HAM. Namun ada kendala teknis yang membuat pelaporan dilakukan secara manual, tidak melalui aplikasi online.

“Kita tidak bisa membuka password user (untuk mengakses aplikasi laporan tersebut). Password dan user ini berada di Bappeda. Bagian hukum ini mengumpulkan dan mengolah data. Sedangkan teknis pelaporannya ini ada di Bappeda. Hanya Bappeda tidak menyimpan passwordnya,” terangnya.

Hanya laporan secara manual selalu disampaikan, baik ke Pemprov Kalbar maupun Kanwil Kemenkumham. Hanya hasil penilaian harus dari pusat, sehingga Melawi mendapat keterangan yang menyebabkan adanya beberapa nilai merah tersebut.

“Jadi bukan karena tak sampaikan data. Hal ini juga sudah beberapa kali dikomunikasikan setiap kali digelar rakor. Nanti untuk perbaikan kedepan, kita akan ambil langkah untuk mendapatkan user dan password,” katanya.

Terkait rencana aksi Pemkab Melawi soal HAM pun, kata Plorius sudah dibuat oleh jajarannya. Bahkan sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. (eko/lis)