Oknum ASN Hentikan Pleno Rekapitulasi

Melawi

Editor elgiants Dibaca : 1820

Oknum ASN Hentikan Pleno Rekapitulasi
RAPAT PLENO - Potret rekapitulasi Tingkat PPK di Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi, beberapa waktu lalu. Ist
NANGA PINOH, SP – Di tengah kesibukan jajaran PPK melakukan rekapitulasi suara hasil Pemilu 2019, sempat terjadi insiden di Kecamatan Tanah Pinoh Barat. Seorang oknum yang diketahui merupakan ASN setempat ditenggarai menghentikan pleno rekapitulasi yang digelar di Desa Ulak Muid, Senin (22/4) sore.

Ketua KPU Melawi, Dedi Suparjo dikonfirmasi melalui seluler, Selasa (23/4) membenarkan perihal kejadian tersebut. Kejadian ini sendiri sudah ditangani komisioner KPU Melawi serta aparat kepolisian di Tanah Pinoh Barat.

“Oknum yang menghentikan pleno ini kebetulan ASN setempat. Tapi sudah kembali dilanjutkan oleh PPK Tanah Pinoh Barat dengan penjagaan aparat kepolisian setempat,” terangnya.

Dedi memaparkan kejadian ini bermula sekitar Senin sore pukul 15.15 WIB, oknum tersebut masuk ke ruangan rapat pleno dan meminta seluruh peserta rapat termasuk saksi untuk keluar ruangan. Seusai menutup pintu, yang bersangkutan disebut mengumpulkan PPK dan Panwascam.

“Ada upaya memindahkan suara caleg dari salah satu partai ke nomor caleg lainnya di partai yang sama. Namun, PPK sudah tegas menolak permintaan tersebut,” paparnya.

Rapat pleno pun sempat diskor. Namun, menurut Dedi, proses rekapitulasi di Tanah Pinoh Barat sudah kembali berjalan aman dan lancar. PPK setempat, kata Dedi, juga sudah menyatakan tak mau diajak untuk kompromi.

“Kita tetap menjalankan pleno sesuai dengan aturan. Dan sejauh ini seluruh proses rekapitulasi di 11 PPK masih berjalan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Melawi, Johani mengungkapkan, jajarannya sudah menurunkan anggota Bawaslu ke Tanah Pinoh Barat untuk melakukan supervisi terkait laporan dari Panwascam setempat.

“Kami masih menunggu hasil investigasi di sana. Jika memang terbukti adanya pelanggaran, maka kami akan lakukan penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Johani mengatakan, pihaknya sudah memberikan instruksi langsung agar terus melakukan pengawasan terhadap seluruh proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Untuk kasus di Tanah Pinoh Barat, diketahui memang muncul insiden yang melibatkan pejabat publik setempat.

“Setelah adanya jaminan keamanan dari pihak kepolisian, maka proses rekapitulasi dapat dilanjutkan kembali,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Melawi yang juga Ketua DPC Gerindra, Iif Usfayadi pun menyesalkan kejadian tersebut dalam proses rekapitulasi yang masih berjalan di tingkat kecamatan. Apalagi salah satu saksi yang juga diusir merupakan saksi dari partai Gerindra yang bertugas dalam proses pleno rekapitulasi di Kecamatan Tanah Pinoh Barat.

“Indepedensi penyelenggara harus tetap dijaga dalam melaksanakan tugasnya. Apalagi ini seorang ASN, seharusnya dia menjaga netralitasnya dalam pemilu,” tegasnya. (eko/lha)
 
Polisi Siaga 24 Jam

Kapolres Melawi, AKBP Ahmad Fadlin menegaskan, jajarannya akan bekerja ekstra mengawasi proses rekapitulasi suara hasil pemilu 2019 yang saat ini masih berjalan di 11 PPK. Ia pun meminta petugas kepolisian yang berjaga untuk tidak lengah dan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait.

“Tugas kami belum selesai. Sekarang masih proses rekapitulasi di tingkat PPK, nantinya rekan-rekan yang PAM TPS ini juga harus melaksanakan tugas pengamanan pergeseran kotak suara dari PPK hingga ke KPU Melawi. Personel harus siaga 24 jam penuh di PPK, jangan sampai lengah," tegasnya.

Fadlin juga mengingatkan kepada jajarannya dalam pengamanan rekapitulasi di tingkat PPK, agar saling berkoordinasi dengan pihak PPK dan bersinergi dengan TNI.

"Mengingatkan Personel yang melaksanakan pengamanan agar saling berkoordinasi dengan baik dengan pihak PPK, serta saling bersinergi dengan rekan kita TNI saat melaksanakan pengamanan rekapitulasi surat suara di setiap Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)," ujarnya.

Sebelumnya, Fadlin menginstruksikan kepada seluruh Polsek jajaran Polres Melawi, untuk menjaga kotak suara selama proses rekapitulasi di PPK. Pihaknya juga akan menindak tegas jika ada yang menganggu proses rekapitulasi.

"Seluruh personel saya perintahkan agar all out dengan SOP yang telah ditentukan. Saya sudah perintahkan apabila ada yang menganggu proses perhitungan, akan kita tindak tegas," ucapnya. (eko/lha)