Minggu, 22 September 2019


Bawaslu Tangani Kasus Politik Uang

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 104
Bawaslu Tangani Kasus Politik Uang

MEMAPARKAN - Publikasi dan Sosialisasi Hasil Pengawasan Pemilu Serentak oleh Bawaslu Melawi. Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu mengatakan telah menangani delapan kasus pelanggaran pemilu.

NANGA PINOH, SP – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Melawi merilis hasil pengawasan Pemilu Serentak 2019 dalam kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Hasil Pengawasan Pemilu, Kamis (23/5) di Nanga Pinoh. 

Soalisasi ini meliputi laporan kinerja pengawas Pemilu dan jajaran hingga penanganan laporan pelanggaran Pemilu pada seluruh tahapan.

Komisioner Bawaslu Melawi, Hamka, dalam paparannya mengungkapkan sejumlah upaya Bawaslu dan jajaran dalam melakukan pengawasan sudah dilakukan sejak tahapan Pemilu Serentak 2019 berjalan.

“Mulai dengan memantau jumlah pemilih terdaftar yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam DPT. Kami sudah mengurangi lebih dari seribu pemilih yang TMS dan sudah direkomendasikan ke KPU untuk dicoret. Ini salah satu yang kita lakukan semaksimal mungkin dalam pemutakhiran data pemilih,” katanya.

Pengawasan lain Bawaslu, yakni dalam penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. Hamka mengatakan, pemantauan dilakukan untuk memastikan kepatuhan peserta pemilu melakukan kewajibannya melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dari awal hingga akhir.

“Kami juga mendata APK maupun bahan kampanye setiap peserta pemilu. Kami tak ingin kecolongan di sini. Misalnya ada kontestan tak melaporkan APK dalam LPPDK, padahal barang itu ada. Maka ini akan kami laporkan ke KPU. Sejauh ini 12 partai sudah tuntas dalam penyampaian laporan dana kampanye,” paparnya.

Yang utama, lanjut Hamka, jajarannya mengedepankan upaya pencegahan dalam Pemilu 2019.  Misalnya, budaya adanya pemilih yang diwakilkan atau pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Hal ini terus diupayakan agar tidak terjadi dalam proses pemungutan suara.

“Termasuk kampanye di masa tenang, kita lakukan pencegahan terlebih dahulu. Karena kalau sudah dicegah, masih saja terjadi, maka ini akan ditetapkan sebagai pelanggaran pemilu,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Melawi, Johani mengungkapkan, jajarannya menertibkan 765 APK serta 1.537 non-APK selama tahapan Pemilu berlangsung. 

Penertiban ini melibatkan kepolisian serta Satpol PP. Bawaslu juga, kata Johani, sudah melakukan patroli masa tenang, hingga pengawasan pendistribusian logistik Pemilu melalui pengawasan melekat.

“Dalam patroli masa tenang inilah, Bawaslu Melawi mengamankan orang yang membawa sejumlah uang yang diduga akan digunakan untuk politik uang. Namun, kami meluruskan, bahwa kami tidak melakukan OTT atau menangkap. Tapi hanya mengamankan saja sebagai upaya pencegahan,” terangnya.

Johani juga mengungkap, ada delapan laporan pelanggaran pemilu mulai dari tahapan pencalonan hingga rekapitulasi suara. Dari delapan laporan, ada dua pelanggaran administrasi yang diproses melalui sidang cepat, yakni pada tahapan rekapitulasi suara. Satu kasus pidana dilanjutkan dan sisanya dihentikan karena berbagai alasan.

“Delapan laporan ini yang masuk ke Bawaslu Kabupaten. Tidak termasuk yang ditangani oleh Panwascam. Banyak laporan dihentikan, karena tak memenuhi unsur formil dan materiil,” katanya.

Satu kasus termasuk dugaan politik uang yang ditemukan dari hasil patroli masa tenang di Simpang Tahlud, termasuk yang tidak dilanjutkan karena dalam proses penanganan lebih lanjut di Bawaslu dianggap tak memenuhi unsur.

“Di antaranya yang membawa uang ini, tidak termasuk tim pelaksana atau tim kampanye seperti yang diatur dalam UU Nomor 7 tentang Pemilu, serta belum adanya bukti bahwa uang tersebut dijanjikan kepada siapa pun. Uang ini juga sudah kita kembalikan kepada yang punya,” ujar Johani.

Sedangkan satu kasus di Nyangai, berujung pelanggaran administrasi, yakni pelanggaran kode etik penyelenggara sehingga direkomendasikan ke KPU untuk tidak lagi personal tersebut menjabat sebagai KPPS dan kasus pidana diproses di Sentra Gakkumdu untuk dilanjutkan ke Polres Melawi.

“Informasinya sudah P21 di Kejaksaan Negeri Sintang. Tinggal menunggu proses persidangan,” katanya. (eko/lha)
 
Prioritas Pencegahan
Ketua Bawaslu Provinsi Kalbar, Ruhermansyah, yang hadir dalam Publikasi dan Sosialisasi Hasil Pengawasan Pemilu di Melawi mengungkapkan, penanganan pelanggaran pemilu diatur melalui undang-undang pemilu yang bersifat lex specialis.

Pelaporan dan penanganan di Sentra Gakkumdu pun dibatasi dalam waktu tertentu.

“Penanganan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu kebanyakan adalah pelanggaran administrasi. Proses penanganan pelanggaran Pemilu setelah diregister Bawaslu maksimal 14 hari kerja,” katanya.

Ruhermansyah pun mengakui, banyak informasi pelanggaran pemilu di masyarakat, seperti kasus politik uang. Ia pun mengungkapkan mengapa politik uang sulit ditemukan oleh jajaran pengawas pemilu.

“Karena kebanyakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Misalnya, ada caleg atau tim membagikan uang di rumah-rumah, ada tidak pengawas pemilu. Kan tidak ada. Kecuali kalau ini dilaporkan, baru bisa kita ketahui,” ujarnya.

Karena inilah, terang Ruhermansyah, pengawas pemilu mengedepankan langkah pencegahan. Salah satunya dengan merespons cepat laporan masyarakat terkait dugaan rencana politik uang.

“Kalau belum terlaksana, tentu bawaslu belum bisa proses. Tapi paling tidak kita bisa mencegah agar hal ini tidak terjadi,” jelasnya. (eko/lha)