126 ASN Melawi Tak Masuk Kerja

Melawi

Editor elgiants Dibaca : 71

126 ASN Melawi Tak Masuk Kerja
MEMANTAU - Bupati Melawi, Panji melakukan pemantauan ke sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Melawi untuk mengecek langsung tingkat kehadiran pegawai pascalibur Lebaran.
NANGA PINOH, SP – Bupati Melawi, Panji, langsung memantau kehadiran seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Melawi, di hari pertama masuk kerja pascalibur Idulfitri 1440 H, Senin (10/6). 

Pantauan ini memastikan pegawai disiplin menjalankan tugasnya dan tak lagi menambah waktu libur yang telah ditetapkan pemerintah.

Pemantuan ini dilakukan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan mendatangi langsung kantor maupun dinas terkait. Tim pemantau dibagi dalam dua rombongan, satu dipimpin langsung oleh Panji dan satu lagi dipimpin Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono.

“Sekarang ini tidak lagi disebut Sidak, tapi pemantauan saja. Jadi, kegiatan ini untuk memastikan kedisiplinan seluruh ASN di lingkup Pemkab Melawi. Harapannya pegawai jangan lagi bolos, tak usah nambah-nambah,” ujar Panji.

Ia menyebutkan, libur cuti bersama Lebaran sudah berakhir pada Minggu. Karena itu, sejak Senin (10/6), seluruh pegawai wajib masuk kantor. Bagi yang tidak masuk akan diberi sanksi tegas. Karena ketentuannya wajib masuk kantor, maka akan ada sanksi bagi ASN yang masih bolos kerja di hari pertama.

Panji memaparkan,  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) telah mengirimkan surat edaran tahun 2019 tentang disiplin ASN menghadapi libur bersama Idulfitri, yang mengingatkan agar para ASN untuk tidak ada yang bolos usai menjalani libur hari raya Idulfitri 1440 H.

Ia menjelaskan, ketentuan wajib berkantor per Senin (10/6) tersebut sesuai dengan surat edaran Menteri PAN RB. Untuk itu, akan ada sanksi tegas diberikan kepada oknum PNS yang masih saja bolos pada hari pertama kerja.

“Kita memastikan pemantauan kehadiran ASN ini sesuai dengan kehadiran absen saat apel sebanyak 455 orang. Bila tidak sesuai dengan tingkat kehadiran saat apel, lalu tidak ada di kantor berarti ada sesuatu yang dibuat-buat,” kata Panji.

Pengecekan keberadaan pegawai dilakukan langsung di kantor masing-masing. Ketika tidak ada di kantor usai mengikuti apel atau memang tidak masuk kantor dengan alasan tidak jelas diketahui pimpinan, maka akan ada sanksi displin tegas sesuai dengan tingkat pelanggaran. 

Karena itu pula, pengecekan kehadiran pegawai dilakukan dua kali, setelah apel serta langsung di tiap OPD.
“Hasil pemantauan dari masing-masing instansi akan dikirim laporannya ke Kemenpan RB paling lambat pada pukul 15.00 WIB hari ini juga. Jika terdapat pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan akan menerima sanksi sesuai dengan aturan,” tegasnya.

Jenis-jenis sanksi yang diberikan, kata Panji, mulai dari teguran, kemudian ada pemberian sanksi ringan, sedang hingga berat. Karena itu, nantinya akan dilihat tak masuk kerja akan masuk dalam kategori pelanggaran apa.

Panji menilai, pemantauan ini penting dilakukan agar tidak ada lagi pegawai yang menambah masa liburnya sesuai dengan surat edaran Kemenpan RB dan semua ASN harus aktif kembali.

Ia pun mengimbau agar para ASN dapat kembali bekerja seperti biasa agar tugas-tugas rutinitas di pemerintahan tetap berjalan normal.

“Bekerjalah sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab, serta memanfaatkan waktu kerja dengan baik, terutama bagi instansi yang memberikan pelayanan pada masyarakat,” pesannya. (eko/lha)

Laporan Langsung ke Kemenpan RB

Dari rekapitulasi absen kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Melawi, diketahui ada 126 ASN tak masuk kerja dari total 1.103 ASN yang terdaftar. 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Melawi, Paulus memaparkan, jumlah pegawai hadir sebanyak 971 orang dan 126 orang tak masuk kantor dengan berbagai alasan.

“Ada 31 orang pegawai izin, 10 orang sakit, sembilan orang dinas luar, delapan orang cuti bersalin, enam orang cuti sakit, dan 68 orang tak masuk tanpa keterangan. Total kehadiran mencapai 88,8 persen,” jelasnya.

Paulus menerangkan, laporan kehadiran pegawai di hari pertama masuk kerja pascalibur Idulfitri disampaikan langsung ke Kemenpan RB melalui aplikasi online. ASN yang diketahui tak masuk tanpa keterangan akan diberikan surat teguran.

“Jika tahun lalu juga pasca Idulfitri tidak masuk juga, maka akan dijatuhi hukuman disiplin. Data kita lengkap di BKPSDM karena setiap tahun ada sidak,” katanya.

Bentuk hukuman disiplin tersebut, lanjut Paulus bervariasi. Mulai dari teguran tertulis, pernyataan tidak puas, sampai penundaan berkala. (eko/lha)