Program PTSL Diduga Alami Pungli

Melawi

Editor elgiants Dibaca : 285

Program PTSL Diduga Alami Pungli
PROGRAM PTSL - pembagian sertifikat tanah gratis melalui program PTSL oleh Presiden Jokowo Widodo beberapa waktu lalu. Program tersebut untuk menyisir seluruh wilayah terdata melalui mekanisme sertifikasi secara keseluruhan. Ist
NANGA PINOH, SP – Ketua Komisi III DPRD Melawi, Malin, menilai perlunya kejelasan terkait biaya dalam pengurusan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

Sehingga, tak ada oknum tertentu yang masih tetap memungut biaya sertifikasi lahan melalui program PTSL tersebut.

“Saya dengar, sekarang ini kan ada program sertifikat tanah gratis yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi. Program ini juga tentunya sangat membantu masyarakat kita, terutama bagi mereka yang tak mampu untuk mendapatkan legalitas atas tanah mereka,” katanya.

Kini yang jadi persoalan, lanjut Malin, ia mendapatkan informasi bahwasanya di lapangan, justru tetap masih ada pungutan terhadap program PTSL tersebut. Diketahui masyarakat ternyata masih membayar sejumlah biaya kepada oknum kepala desa.

“Nah ini, coba dicek di lapangan. Saya minta BPN periksa juga soal ini, mengingat usulan PTSL kan berawal dari desa. Besarannya ada yang sebesar Rp300 ribu bahkan ada yang sampai Rp700 ribu,” ungkapnya.

Dari informasi yang Malin dapatkan, uang itu digunakan untuk mengurus berbagai hal, termasuk materai dan surat menyurat terkait keterangan tanah. 

Malin menilai, bila tak ada legalitas soal pungutan tersebut, maka uang tersebut justru bisa dianggap sebagai pungutan liar (pungli).

“Karena setahu saya, program sertifikat ini gratis. Mengapa masih saja ada pungutan. BPN kita minta juga saat sosialisasi di desa harus jelaskan bahwa program ini gratis,” ujarnya. (eko/lha)

Sertifikasi Lahan Gratis

Kepala BPN Melawi, Leo Latumena menjelaskan, program PTSL oleh instansinya memang sejatinya tak dipungut biaya alias gratis. Hal ini sudah berkali-kali ia sampaikan, baik melalui media massa maupun dalam sosialisasi ke masyarakat.

“Nah, kalaupun ada biaya, itu biasanya di desa. Namun, sudah ada SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri yang menyatakan, untuk pengurusan di tingkat desa, biaya maksimalnya Rp250 ribu per bidang,” ujarnya.

Biaya itu pun, kata Leo, bukan untuk BPN, melainkan untuk kepentingan melengkapi persyaratan PTSL, termasuk materai serta patok. 

Leo menegaskan, tak cuma PTSL, untuk sertifikasi lahan melalui program redistribusi lahan juga sama sekali tak dikenakan biaya di BPN.

“Sehingga, kalau ada yang pungut lebih dari Rp250 ribu, itu bisa dianggap pungli. Silakan masyarakat melapor,” ucapnya. (eko/lha)