Kontraktor Lokal Keluhkan Syarat Lelang Proyek

Melawi

Editor elgiants Dibaca : 103

Kontraktor Lokal Keluhkan Syarat Lelang Proyek
JEMBATAN MELAWI II - Potret peninjauan jembatan oleh Dinas PU beberapa tahun lalu. Jembatan Melawi II ini merupakan salah satu proyek yang dilelang.
NANGA PINOH, SP – Sejumlah paket proyek fisik pembangunan infrastruktur Melawi saat ini dalam proses pelelangan atau tender. Namun, muncul keluhan, terutama dari para kontraktor lokal terkait sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa memenangkan paket proyek tersebut. 

Para kontraktor ini menuding, ada syarat yang terkesan sengaja diperberat untuk memenangkan perusahaan tertentu.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Melawi, Indra Fahrudi, kepada Suara Pemred, Minggu (16/6). Ia mengungkapkan, keluhan ini muncul dari sejumlah kontraktor lokal di Melawi.

“Beberapa paket proyek yang sudah dilelang ini, dinilai sejumlah rekan-rekan kontraktor sulit untuk didapat. Alasannya, syarat yang harus dipenuhi perusahaan peserta lelang terkesan dipersulit. Banyak syarat seperti kebutuhan personil serta sertifikat keahlian yang sepertinya mengada-ada dan sulit didapat,” katanya.

Indra bahkan menyebut, dari sejumlah informasi yang disampaikan sejumlah kontraktor, ada indikasi bahwa paket tersebut merupakan titipan kepada perusahaan tertentu untuk memenangkan lelang secara elektronik. 

Bila dugaan ini benar, ia menilai, sebaiknya tak perlu lagi dilakukan pelelangan, tapi langsung saja ditunjuk langsung perusahaan yang bersangkutan.

“Karena beberapa kontraktor yang sudah membuat penawaran merasa dirugikan dengan ulah segelintir oknum yang ingin ikut bersaing mendapatkan paket tersebut,” keluhnya.

Ia menilai, sejumlah paket yang sama di tingkat provinsi saja tidak dibebani syarat yang begitu rumit seperti di Melawi. 

Indra berharap, pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Melawi dapat menindaklanjuti informasi tersebut. 

Karena, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang KPPU, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah serta PermenPURP Nomor 7 Tahun 2019 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi diatur Pogja, tidak diperbolehkan mensyaratkan peserta lelang dengan syarat yang berat.

“Hanya di Melawi, kita lihat sendiri, seperti ini. Ada kecurigaan dari teman-teman kontraktor lokal, kalau proyek ini sebenarnya sudah diatur,” ujar Indra. (eko/lha)

Hanya Berikan Data

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Melawi, Makarius Horong, saat dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan instansinya tak mengintervensi soal proses pelelangan. Karena siapa yang menentukan pemenang lelang dilakukan oleh panitia lelang di ULP.

“Kita hanya memberikan data, bahwa ini lho paket yang akan dilelang. Kemudian ULP membuat jadwal, persyaratan peserta lelang, pengumuman, sampai penentuan pemenang. Penetapan syarat bagi peserta lelang juga mengacu sesuai dengan aturan jasa konstruksi. Tentunya disesuaikan dengan paket yang akan dikerjakan,” ungkapnya.

Saat ini, kata Horong, ada sejumlah paket yang masih dalam proses pengerjaan, termasuk tiga jembatan rangka baja yang masih dalam masa sanggah, pascapengumuman pemenang lelang. Beberapa paket seperti jalan dan irigasi masih dalam masa pendaftaran.

“Persyaratan ini, mengacu pada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Yang namanya syarat tentu tak bisa dikarang-karang. Begitu juga soal dukungan personel serta peralatan. Semuanya sudah disesuaikan dengan aturan,” pungkasnya. (eko/lha)