Kamis, 19 September 2019


DPRD Minta Bupati Tindak Lanjuti Rekomendasi KASN

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 234
DPRD Minta Bupati Tindak Lanjuti Rekomendasi KASN

PELANTIKAN - Proses pelantikan 208 pejabat eselon di lingkungan Pemkab Melawi oleh Bupati Panji, beberapa waktu lalu. Jabatan Sekretaris DPRD Melawi ternyata tak masuk dalam proses pelantikan ini. BupatiMelawi memilih tetap menempatkan Pelaksana Tugas (Pl

NANGA PINOH, SP – Posisi lowong jabatan Sekretaris DPRD Melawi memicu polemik. Hal ini dampak dari belum juga dilantiknya Sekretaris DPRD, walaupun proses pengisian jabatan tinggi pratama atau lelang jabatan sudah dilakukan Pemkab Melawi.

DPRD Melawi pun kembali mendesak Bupati Melawi, Panji untuk segera melantik Sekretaris DPRD yang telah mendapat rekomendasi dari lembaga legislatif tersebut. Apalagi sudah ada rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Wakil Ketua DPRD Melawi, Iif Usfayadi mengungkapkan, surat dari KASN ini sebenarnya memberikan penegasan agar bupati menjalankan hasil rekomendasi persetujuan DPRD Melawi atas pejabat yang akan ditetapkan sebagai Sekretaris DPRD.

“Surat dari KASN yang ditujukan pada Bupati Melawi per 30 Juli 2019, sudah merekomendasikan agar Bupati Melawi segera melakukan pelantikan pada salah satu calon pejabat tinggi pratama yang telah mendapat persetujuan DPRD Melawi untuk menduduki jabatan Sekretaris DPRD,” ujarnya, Selasa (20/8).

Dikatakan Iif, posisi DPRD dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya pada pasal 205 ayat 2 disebutkan bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 204 ayat 1 dipimpin oleh Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati/Wali Kota atas persetujuan Pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Dalam surat KASN ini juga turut mengutip ketentuan pasal 31 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, di mana disebutkan Sekretaris DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati/Wali Kota atas persetujuan Pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

“Dan DPRD Melawi sudah melalui seluruh tahapan ini dalam menetapkan persetujuan Sekretaris DPRD, di mana Syaiful Khair disepakati seluruh fraksi untuk ditetapkan menjadi Sekretaris DPRD,” katanya.

Dengan adanya rekomendasi KASN, Iif menilai bupati seharusnya tidak lagi menunda untuk melantik Sekretaris DPRD definitif. Apalagi mengingat tugas kedewanan yang semakin menumpuk.

“Rekomendasi dari KASN ini juga harus dilaksanakan dan dilaporkan tindak lanjutnya ke KASN dalam waktu 14 hari kerja setelah surat tersebut diterima,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Melawi, Panji, mengakui sudah menerima surat KASN. Ia pun menyatakan sah-sah saja terkait rekomendasi ini. Hanya ia tetap masih menunda pelantikan Sekretaris DPRD karena melihat berbagai dasar peraturan yang ada.
“Artinya, hak prerogatif untuk melantik Sekwan ini tetap ada di bupati. Tetapi dengan berkonsultasi ke pimpinan DPRD dengan mengajukan permintaan rekomendasi. Tiga nama kita naikkan,” katanya.

Memang, kata Panji, DPRD sudah memilih langsung pejabat yang akan ditetapkan sebagai Sekretaris DPRD. Atas hal ini, Pemda meminta BKPSDM untuk berkonsultasi ke pusat. Sampai saat ini, proses konsultasi tersebut masih berjalan.

“Hasil konsultasi itu mengatakan, cobalah antara bupati dan DPRD mengkoordinasikan kembali. Ketika diminta mengkoordinasikan kembali, kita lihat waktunya sudah tanggung. Karena yang akan menjadi “user”  ini adalah anggota DPRD periode yang akan datang nanti,” ucapnya.

Dikatakan Panji, bila diajukan sekarang, maka yang memberikan rekomendasi tentu dewan yang saat ini berjalan. Sementara pimpinan DPRD saat ini kedepan tak lagi menjabat sebagai pimpinan.

“Nah, coba nanti dikoordinasikan dulu, antara (dewan) yang lama dan baru ini. Saya juga sudah kirim lagi BKPSDM untuk berkoordinasi soal surat KASN. Saya juga sudah jawab surat itu, saya minta BKPSDM menghadap ke sana,” katanya.

Panji pun menegaskan bahwa tak ada masalah antara DPRD dan Bupati. Hanya dirinya ingin agar semua dikoordinasikan dengan baik, sehingga harapan ke depan Sekretaris DPRD betul-betul bisa menjembatani bupati dengan pimpinan serta anggota DPRD.

“Sehingga terjadi sinkronisasi yang baik, kerja sama yang baik, komunikasi jalan. Itu yang kita harapkan. Tak mau serampangan,” tuturnya.

Ditambahkan Panji, ia juga melihat tiga pejabat yang diusulkan sebagai Sekretaris DPRD setelah melalui tahapan lelang jabatan memiliki peluang yang sama untuk dilantik olehnya. Termasuk satu nama yang direkomendasikan DPRD.

“Karena DPRD memilih yang ketiga. Tapi yang peringkat satu dan dua juga punya peluang. Bisa saja yang sekarang mendapat rekomendasi yang nantinya dilantik. Tidak ada masalah antara saya dengan pimpinan dewan. Mengapa jadi persoalan, karena merasa ini seakan-akan bukan saya yang menetapkan, tapi dari sana (DPRD),” tutupnya. (eko/lha)
 
Sebatas Mengingatkan

Legislator PDI Perjuangan, Kluisen mengingatkan, 14 hari kerja pascasurat KASN diterima harus segera ditindaklanjuti bupati. Sebagai mitra kerja, DPRD justru akan terus mempertanyakan hal ini, mengingat seluruh tahapan sudah dilalui sesuai mekanisme.

“Surat KASN ini jelas meminta untuk melantik Sekretaris DPRD sesuai dengan persetujuan DPRD,” katanya.
Kluisen mengatakan, bila ini tak dijalankan, berarti yang dilanggar justru adalah rekomendasi KASN. DPRD hanya sebatas mengingatkan. Karena yang tak diindahkan oleh bupati adalah lembaga KASN itu sendiri.

“Ini kan perintah KASN. Kalau tak dijalankan berarti yang dilanggarkan perintah KASN,” pungkasnya. (eko/lha)