Senin, 14 Oktober 2019


Panji Minta ASN Harus Paham Hukum

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 72
Panji Minta ASN Harus Paham Hukum

MEMBUKA - Bupati Panji membuka Penyuluhan Hukum Terpadu bagi ASN Pemkab Melawi.

NANGA PINOH, SP - Bupati Melawi, Panji, menegaskan Aparatus Sipil Negara (ASN) harus memahami hukum dan perundang-undangan. Hal ini berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pekerjaan yang menuntut ASN terus memperbaharui berbagai aturan dalam melaksanakan tugas.

 

"Karena itu, kegiatan penyuluhan hukum bagi ASN ini sangat penting karena sebelum kita menyampaikan pada orang lain, kita sendiri wajib menguasai aturan hukum tersebut," ujar Panji, saat membuka Penyuluhan Hukum Terpadu bagi ASN Melawi di Pendopo Rumah Jabatan Bupati, Rabu (25/9).

 

Dikatakannya, dengan begitu dinamisnya regulasi, pemahaman aturan sangat penting untuk mengimbangi tuntutan perubahan. Karena, aturan bisa saja berubah dalam waktu yang cepat.  

 

"Kalau kita tidak update betul, maka kita akan menjadi orang yang salah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita," papar Panji.

 

ASN sendiri, ujar Bupati, sebagai aparat pelaksana aturan konstitusi. Di mana ia juga harus bisa memberikan catatan evaluasi perjalanan aturan. Evaluasi aturan ini juga menjadi salah satu tugas DPRD. Evaluasi yang dimaksud dengan memonitor dan mencatat perubahan regulasi yang ada di daerah. 

 

"Apakah sudah akomodatif, implementatif. Apakah sudah memberikan kemudahan dan kenyamanan pada masyarakat sebagai objek layanan kita," katanya.

 

Karena inilah, Panji menilai kegiatan penyuluhan hukum ke depannya, DPRD juga harus diundang sehingga ada kesepahaman soal pelaksanaan aturan perundang-undangan. 

 

"Jangan dikira ASN ini selalu berhadap-hadapan dengan DPRD. Kita ini satu bagian pemerintah daerah," tuturnya.

 

Panji pun berharap, segala sesuatu dalam perjalanan pemerintahan harus ada aturan main, serendah-rendahnya Standar Operasional Prosedur (SOP). Misalnya, aturan untuk penyaluran hibah bansos pada lembaga etnis besar di Melawi, baik bentuknya ulang tahun, pekan gawai yang sifatnya agenda budaya daerah.

 

"Termasuk bantuan untuk agama, saya ingin diterapkan dengan Perbup. Asal dirumuskan dan dituangkan dengan baik. Supaya tidak ada lagi pertanyaan boleh tidak ini dibantu setiap tahun," ungkapnya.

 

Sementara itu, ketua panitia kegiatan, Imansyah menerangkan, penyuluhan hukum terpadu dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan hukum bagi ASN di lingkungan Pemkab Melawi terhadap peraturan undang-undang dan kesadaran hukum. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 50 ASN.

 

"Kegiatan ini bertujuan agar ASN dapat melaksanakan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Panitia menghadirkan narasumber dari Polres Melawi dan Inspektorat Melawi," ujarnya. (eko susilo/shella)