Selasa, 15 Oktober 2019


Bapenda Ingin Optimalkan Pemungutan PAD

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 43
Bapenda Ingin Optimalkan Pemungutan PAD

MERESMIKAN - Bupati Melawi, Panji, meresmikan kantor Posyandu PAD di Bapenda Melawi. IST

Untuk mengoptimalkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Sintang dalam hal pemungutan pajak daerah.

 

Kepala Bapenda Melawi, Margitus Bemban mengatakan, kegiatan penandatanganan kerja sama ini dalam rangka optimalisasi PAD Melawi. 

 

"Selama ini, kontribusi PAD Melawi hanya 3,5 persen dari total APBD Melawi. Selebihnya, Melawi masih tergantung dengan dana transfer pusat dan Provinsi Kalbar," katanya, baru-baru ini.

 

Karena itu, kata Bemban, perlu kolaborasi dan sinergisitas bersama untuk menggali sumber-sumber PAD Melawi.

 

Salah satu inovasi yang dilakukan Bapenda, yakni kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Sintang dan Polres Melawi serta Kodim 1205 Sintang untuk pemungutan pajak daerah, mulai November mendatang hingga 2020.

 

"Untuk awal, 90 persen kita akan mengedepankan sosialisasi secara persuasif. Sisanya, kami akan mengambil tindakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

 

Dasar kerja sama yang dilakukan Pemda dengan instansi lainnya, menurut Bemban, telah diperkuat dengan adanya SK Bupati Melawi tentang pembentukan tim optimalisasi PAD.

 

Kemudian, nota kesepakatan Bupati Melawi dan Kejaksaan Negeri Sintang serta instansi lainnya. Bemban juga mengungkapkan, sejak Mei 2019 banyak inovasi yang telah dibuat instansinya seperti kerja sama dengan BPN Melawi. 

 

"Ada juga kerja sama dengan PT Bank Kalbar untuk penyediaan alat perekaman transaksi elektronik yang diletakkan di sejumlah hotel," terangnya.

 

Bapenda, lanjut Bemban, juga membentuk Pos Pelayanan Terpadu yang mengadopsi istilah dari Kementerian Kesehatan.

 

Manfaat posyandu, kata dia, ingin agar inovasi tak hanya formalitas semata. Pihaknya berkeinginan tim ini dapat bekerja, memiliki wadah sehingga dapat berkumpul para pemungut PAD untuk mengevaluasi aturan PAD.

 

"Kalau tidak sesuai lagi, kita akan perbaiki dan revisi bersama DPRD Melawi," ujarnya. 

 

Menurut Bemban, pada 2020, sesuai saran BPK semua kabupaten/kota diwajibkan membangun sistem IT yang terkoneksi dengan notaris, BPN, PT Bank Kalbar, dan lembaga keuangan lainnya. Sentuhan teknologi ini akan digunakan semaksimal mungkin. Mengingat wajib pajak juga sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih dari Bapenda.

 

"Seperti para perusahaan air minum kemasan, kita akan pasang meteran pada mesin pengolahan. Sehingga kita tak lagi mengira-ngira berapa yang harus dibayarkan pajaknya. Demikian juga di seluruh hotel dan rumah makan yang besar di Nanga Pinoh nantinya," tutupnya.

 

Sementara itu, Bupati Melawi, Panji dalam sambutannya mengatakan, nota kesepakatan yang dibuat menjadi inovasi yang dibangun pemerintah dan tentunya mengacu pada aturan yang berlaku, bukan diterapkan pemerintah semaunya. 

 

"Sosialisasi menjadi sangat penting dan saya sangat yakin kalau masyarakat memahami akan terjadi kesamaan pemikiran, akan terjadi kesamaan tujuan, cita-cita pertama membangun dan mewujudkan kesejahteraan," ujarnya. (eko susilo/shella)