Selasa, 15 Oktober 2019


KPU dan Bawaslu Tandatangani NPHD

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 61
KPU dan Bawaslu Tandatangani NPHD

MENANDATANGANI - Ketua KPU Melawi menandatanganani NPHD disaksikan oleh Bupati Melawi, Panji, di Bapenda Melawi, Senin(7/10). Dana sebesar kurang lebih Rp32 miliar ini bakal digelontorkan untuk KPU dan Bawaslu. IST

NANGA PINOH, SP - Pemkab Melawi akhirnya menyepakati anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Melawi yang digelar pada 2020 mendatang. Dana sebesar kurang lebih Rp32 miliar ini bakal digelontorkan untuk KPU dan Bawaslu.

 

Bupati Melawi, Panji, saat penandatanganan Nota Kesepakatan Hibah Daerah (NPHD) bersama Ketua KPU dan Bawaslu Melawi di Bapenda Melawi, Senin(7/10) mengatakan, pembahasan anggaran Pilkada memang diketahui cukup alot karena setiap lembaga dan instansi menyampaikan standar usulan anggaran masing-masing.

 

"Sebelumnya, kita juga memakai perbandingan dan studi ke beberapa kabupaten yang juga menggelar Pilkada. Termasuk juga berapa yang dialokasikan ke tiap TPS. Hingga akhirnya, terjadilah sebuah keputusan yang saya anggap diperjuangkan bersama-sama dan semoga mampu kita melaksanakannya," ujarnya. 

 

Panji berharap dengan tercapainya kesepakatan ini, terbangun keberadaan dan kesepahaman bersama. Pada KPU dan Bawaslu serta jajaran masing-masing, ia berharap dukungan dari semua pihak, yang terpenting ada keterbukaan.

 

"Dalam proses asistensi, setelah didapatkan angka, kita kembalikan ke KPU dan Bawaslu karena mereka yang paling mengerti mana yang bisa digeser mana yang bisa berkurang," jelasnya.

 

Sementara itu, Ketua KPU Melawi, Dedi Suparjo mengungkapkan, angka final anggaran untuk Pilkada 2020 mencapai Rp22,465 miliar. Jumlah tersebut turun sekitar Rp9 miliar dari usulan awal sebesar Rp31,4 miliar.

 

Dedi menerangkan, angka tersebut merupakan hasil asistensi review terakhir bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Melawi. 

 

"Setelah kita lakukan pencermatan dan rasionalisasi berulang-ulang kali secara internal, akhirnya dari akhir pembahasan bersama diperoleh angka Rp22,4 miliar sesuai dengan yang tercantum dalam NPHD hari ini," ujarnya.

 

Dedi mengungkapkan, alokasi anggaran yang berkurang dari usulan awal membuat KPU harus memangkas sejumlah pos anggaran Pilkada. Sejumlah item terpangkas mulai tahapan sosialisasi, fasilitas kampanye, jumlah pasangan calon hingga pemangkasan jumlah TPS.

 

"Karena dana yang disepakati ini memang sangat ngepres. Padahal kita juga sudah banyak mengurangi beberapa item dan volume kegiatan tahapan. Tapi kita juga harus menyesuaikan, mengingat keterbatasan ketersediaan anggaran Pemkab Melawi," tuturnya.

 

Dedi melanjutkan, salah satu item yang dikurangi, yakni jumlah TPS yang awalnya diusulkan sebanyak 550 TPS, terpaksa harus dikurangi hingga 520 TPS sesuai dengan nilai NPHD yang diteken KPU. Ia berharap dengan pengurangan TPS, tak ada pembengkakan jumlah pemilih maupun akses yang bisa berpengaruh pada penambahan TPS baru.

 

"Karena, jumlah TPS berdampak pada rekrutmen petugas badan adhoc nantinya," katanya.

 

Begitu juga dengan Paslon, kata Dedi, dikurangi dari asumsi awal sebanyak enam Paslon, akhirnya dikurangi menjadi empat Paslon saja. Pengurangan lainnya, lanjut dia, juga dikurangi volume kegiatan sesuai dengan dukungan anggaran yang ada.

 

"Walaupun anggaran yang ada sangat minim, namun kami tetap berharap seluruh tahapan bisa terlaksana dengan baik hingga selesai," ucapnya.

 

Dedi pun menyampaikan apresiasinya atas anggaran yang telah dberikan Pemkab kepada KPU. Anggaran tersebut akan dipertanggungjawabkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya.

 

Ia juga menegaskan akan melaksanakan tahapan Pilkada 2020 dengan baik, berintegritas, amanah, jujur, dan ikhlas tanpa ada orientasi lain sebagai penyelenggara.

 

"Bagaimana agar semua kegiatan tahapan bisa dilaksanakan dan berjalan dengan lancar dan sukses. Semua itu bisa terwujud jika ada dukungan dari semua pihak, terutama dari segi anggaran yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan," ujarnya. (eko/lha)

 

Terima Dana Sesuai Kesepakatan

Ketua Bawaslu Melawi, Johani mengungkapkan, lembaganya menerima dana sesuai kesepakatan akhir dengan TAPD sebesar Rp9,5 miliar. Dana ini pun akan diterima bertahap sejak 2019 karena tahapan Pilkada sudah dimulai sejak tahun ini. 

 

Soal cukup tidaknya alokasi anggaran tersebut, Johani mengatakan, sebenarnya dana ini masih dirasakan kurang. Mengingat dalam usulan sebelumnya, Bawaslu juga sudah menekan sejumlah biaya dan pos anggaran seminimal mungkin .

 

"Tapi karena Pemda hanya bisa menyediakan dengan angka tersebut, kita harus optimis bisa. Walaupun dengan meminimalkan anggaran sosialisasi," katanya. (eko/lha)