Selasa, 19 November 2019


Pengawasan Partisipatif Wujudkan Pemilu Berkualitas

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 95
Pengawasan Partisipatif Wujudkan Pemilu Berkualitas

SOSIALISASI - Bawaslu Melawi menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif melalui sarana kebudayaan yang mengedepankan kearifan lokal, Kamis (17/10).

NANGA PINOH, SP - Banyaknya kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu, sebenarnya dapat diminimalkan dengan menjaga integritas penyelenggara serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Karena pemilu yang berkualitas dapat dihasilkan dengan menjaga integritas hasil pemilu sendiri.

Hal ini disampaikan Komisioner Bawaslu Provinsi Kalbar, Faisal Riza, dalam sosialisasi pengawasan partisipatif melalui sarana kebudayaan yang mengedepankan kearifan lokal di Nanga Pinoh, Kamis (17/10).

"Pemilu tanpa pengawasan akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat akan hasil pemilu. Penyelenggara yang tidak berintegritas juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan pelaksanaan pemilu," ujarnya.

Faisal mengatakan, semua pihak tentunya tak ingin tak terjadinya perselisihan sesama warga negara akibat perbedaan pilihan atau bahkan ketidakpercayaan terhadap lembaga penyelenggara. Salah satu upaya mencegah hal tersebut terjadi dengan menghasilkan pemilu yang berintegritas dan legitimasi.

"Karena itu pentingnya pengawasan pemilu, untuk memastikan pemilu berkualitas. Begitu hasil pilkada selesai, mari kita terima. Untuk berkualitas mari kita awasi," ajaknya.

Ia melanjutkan, penerapan sebuah negara berdemokrasi, yakni adanya kontrol serta kanal menyampaikan aspirasi rakyat. Karenanya, semua warga punya hak politik yang tak bisa dipaksakan oleh siapa pun. 

"Begitu pula dalam pilkada. Kita memilih atas dasar apa yang sudah dan akan dikerjakan nantinya oleh para kontestan," katanya. 

Di tempat yang sama, Komisioner Bawaslu Melawi, Hamka mengatakan, upaya peningkatan pengawasan partisipatif sudah dilakukan melalui berbagai sosialisasi yang digelar di berbagai desa dan tempat. Walau memang tentunya tak seluruh warga bisa dijangkau karena keterbatasan Bawaslu.

Ia juga mengungkap tentang potensi kerawanan tahapan pemilu. Salah satunya dari kemungkinan jajaran penyelenggara dan pengawas ikut bermain. Mestinya, harus ada pengecekan, apakah yang bersangkutan punya afiliasi politik tertentu serta mungkin punya keluarga yang merupakan caleg atau tim sukses. Sehingga netralitas penyelenggara benar-benar 100 persen.

"Itu sampai sekarang masih kami selidiki. Ke depan, pembentukan badan adhoc, seperti panwaslucam, PPL, PPD termasuk  PPK, PPS dan KPPS, seharusnya diumumkan sehingga mendapat tanggapan dari masyarakat," ujarnya.  

Potensi kerawanan kedua, lanjut Hamka, saat pemutakhiran data pemilih. Persoalan ini kerap tak tuntas. Bawaslu sudah melakukan penyisiran DPT KPU pada pemilih ganda identik, dibawah umur, sampai pemilih sudah tiada. Hamka juga mengungkapkan potensi kerawanan ketiga pada masa kampanye. 

"Munculnya potensi konflik hingga soal cara mempengaruhi pemilih di luar aturan perundang-undangan, seperti politik uang. Untuk hal ini, kami tak mungkin mampu mengawasi seluruhnya," tuturnya

Hamka mengharapkan adanya partisipasi dalam rangka menguatkan hasil pemilu serta menjaga integritas penyelenggara.

"Partisipasi masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta memastikan pemilu bersih dan integrasi dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraan. Serta memastikan hak pilih warga," katanya. (eko/lha)

Bahaya Isu SARA danHoaks

Dalam kegiatan Bawaslu, Kapolres Melawi, AKBP Ahmad Fadlin mengungkapkan, menjual isu SARA kerap digunakan dalam ajang pemilu karena dianggap murah, cepat dan efektif di segmen-segmen pemilih tertentu. 

Tingkat strata pendidikan masyarakat sangat berpengaruh pada tingkat efektifitas politisasi SARA. Ditambah lagi dengan adanya kaum sumbu pendek yang mudah terpancing tanpa melakukan klarifikasi atau kajian.

"Strata pendidikan rendah dan sumbu pendek ini mudah mengambil sikap tanpa melihat kajian. Kasus konflik berbau SARA ini harusnya menjadi perhatian terkait bahayanya menggunakan dan mempolitisasi SARA, apalagi untuk kepentingan praktis jangka pendek," katanya.

Fadlin juga mengungkap banyaknya informasi hoaks serta ujaran kebencian yang beredar di media sosial. Ada 30 ribu konten negatif di medsos dan banyak di antaranya bermuatan isu SARA. 

"Banyak peradaban hancur karena hoaks. Perang antarbangsa karena hoaks. Beda hoaks di masa lalu dan sekarang, saat ini medianya terbantu dengan perkembangan teknologi, sehingga informasi masif dan sangat mematikan. Kalau dulu, nggak bisa hitungan menit atau hari. Kalau sekarang dalam hitungan detik mudah saja," paparnya. 

Ia berpesan, bila menerima informasi dari mana pun, jangan langsung dibagikan atau dilanjutkan ke berbagai grup medsos. Apalagi terkait dengan berita tendensius. 

"Lihat dulu tanggal, narasi, judul berita, dan tanggal terbit. Termasuk meme atau hoaks. Nyangkut saja di hape kita. Jangan di-forward lagi," pesannya. (eko/lha)