Minggu, 19 Januari 2020


Bangun Komitmen Pengelolaan Hutan Adat

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 109
Bangun Komitmen Pengelolaan Hutan Adat

NANGA PINOH, SP - Pasca terbitnya SK Bupati Melawi terkait pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Komunitas Dusun Sebaju, Desa Kebebu beberapa bulan lalu, masyarakat Sebaju pun didorong untuk membangun komitmen pengelolaan hutan Rasau Sebaju yang lestari. 

Komitmen ini menjadi langkah penting bila nantinya hutan adat Sebaju ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Banyak pihak khawatir dengan pengelolaan hutan adat, justru berdampak buruk pada ekosistem hutan dan malah tidak memberikan kesejahteraan bagi pemangku hak," ujar 

Sekretaris Wilayah JARI Indonesia Borneo Barat, Yudith Evametha Vitranilla dalam Workshop Hak dan Kewajiban MHA yang digelar di kantor Suar Institute, Kamis (5/12).

JARI Indonesia Borneo Barat sendiri sudah mendampingi MHA Dusun Sebaju, Desa Kebebu kurang lebih setahun terakhir bersama Suar Institute. 

Karenanya, Yudith menilai pemahaman hak dan kewajiban MHA seperti yang tercantum dalam Permen LHK Nomor 21 Tahun 2019 diperlukan, sehingga tujuan  perhutanan sosial dengan skema hutan adat mendorong masyarakat sejahtera dan hutan lestari bisa terwujud.

"Tujuan workshop MHA ini juga untuk mendapat kesepakatan para pihak mengawal dan menjalankan hak dan kewajiban hutan adat dalam pengelolaan wilayah serta hutan adat Rasau Sebaju," jelasnya.

Direktur SuaR Institute, Sukartaji mengatakan, ke depan pihaknya bersama lembaga MHA Dusun Sebaju serta masyarakat, akan ikut mendorong  tata kelola Dusun Sebaju. 

Saat ini, yang sudah dilakukan seperti pengelolaan sirup asam maram, menjaga hutan dengan reboisasi, serta pembagian zona lindung dan pemanfaatan dalam Rasau Sebaju.

"Sampai membangun aturan pemanfaatan hasil hutan berdasarkan kearifan lokal," katanya.

Dalam workshop ini pula, kata Sukartaji, dibangun komitmen bersama para pihak dengan sejumlah poin, seperti menekan investasi yang tidak lestari di wilayah adat sebaju, pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan ekowisata secara lestari di wilayah adat sebaju, pengelolaan kebun jengkol dan karet, harus dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Dan Pemdes dapat mengalokasikan dana desa dalam pengembangan lembaga pasak Sebaju yang berkontribusi terhadap pengelolaan hutan adat Sebaju. Serta MHA dan dinas terkait bersama Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Pemdes Kebebu menjalin komunikasi untuk mengelola wilayah dan hutan adat," ujarnya. 

Dari unsur pemeirntah, Kabid Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan B3 dan limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup, Laila Fitri Andayani mengatakan, untuk mendukung program kelestarian hutan di Sebaju, pihaknya sudah melaksanakan kegiatan penanaman bibit karet dan jengkol seluas 20 hektare pada di Dusun Sebaju.

"Penanaman dilakukan di area yang telah terbakar pada 2018 lalu. Program ini untuk men-support agar hutan lestari," katanya. 

Laila pun mengungkapkan, pengakuan MHA Dusun Sebaju bersamaan dengan lima MHA lainnya di Melawi. Proses usulan untuk penetapan hutan adat juga sudah disampaikan ke Kementerian LHK.

"Hanya proses verifikasi hutan adat dari Kementerian baru dapat dilakukan pada 2020 mendatang karena alasan keterbatasan anggaran," jelasnya. (eko/lha)

Pendampingan Pemangku Hak

Kepala KPH wilayah Melawi, Antoni Malik mengatakan, hal yang penting dalam pengelolaan hutan adat, yakni pendampingan pada masyarakat pemangku hak sehingga hutan tetap lestari terus berjalan. 

Sehingga apa yang menjadi kegiatan selanjutnya, akan terus didampingi dari KPH di mana ada tiga program yang akan dilaksanakan, yaitu pengelolaan ekonomis, ekologis, dan pengelolaan sosial. 

"Potensi yang utamakan tentunya adalah HHBK, hasil hutan bukan kayu seperti asam maram bisa dikembangkan. Yang belum tergali bisa juga, seperti pariwisata bisa dikembangkan lagi," ujarnya.

Antoni menegaskan pengelolaan hutan adat tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan. Bila nantinya setelah SK hutan adat sudah diberikan, namun dalam pengelolaan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan latar belakang masyarakat adat mengusulkan, maka tak menutup kemungkinan hak itu dicabut.

"Karena hak ini bukan menjadi dasar bahwa hasil hutan seperti kayu bisa dikomersialkan," pungkasnya. (eko/lha)