Rabu, 19 Februari 2020


Sengkarut Posisi Sekwan Melawi

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 150
Sengkarut Posisi Sekwan Melawi

Ilustrasi

NANGA PINOH, SP – Posisi Sekretaris DPRD atau Sekwan Melawi hingga kini lowong. Bupati Melawi, Panji hingga pelantikan pejabat eselon II, 3 Januari lalu tak juga melantik Sekretaris DPRD Melawi.

 Polemik pengangkatan Sekretaris DPRD Melawi yang tak kunjung tuntas disesalkan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Melawi, Iif Usfayadi. Dampaknya, posisi Sekwan hingga kini hanya dijabat pelaksana tugas (Plt).

 Iif usfayadi pun menyayangkan sikap Bupati yang telah mengabaikan dua keputusan persetujuan pimpinan DPRD yang diminta oleh Bupati sendiri, serta surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) hingga perintah lisan dari Gubernur Kalbar.

"Dua kali bupati telah melakukan pelantikan pejabat eselon II hasil open bidding, tapi tidak mau melantik Sekwan. Kami berkesimpulan bahwa bupati secara implisit dan ekplisit telah menolak melantik,” katanya, Selasa (14/1).

Iif menilai belum dilantiknya Sekwan oleh bupati, gubernur sudah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengambil alih pelantikan. Karena berdasarkan Pasal 235 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jika kepala daerah menolak melantik kepala perangkat daerah hasil seleksi yang diatur pada pasal 234 UU 23 tahun 2014, maka gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah akan mengangkat/melantik kepala perangkat daerah di kabupaten/kota.

“Kami sedang mendorong pimpinan DPRD untuk segera bersikap dengan mengirim surat kepada gubernur terkait persoalan ini. Karena hingga batas akhir pelantikan sebelum 7 Januari tidak juga melantik Sekwan, sehingga Pasal 205 Ayat 2 dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak bisa dipakai,” katanya.

Polemik pengangkatan Sekwan sudah berjalan cukup panjang. Dimulai dengan Pemkab Melawi melakukan lelang jabatan untuk mengisi posisi enam jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong pada April 2019 yang lalu. Tiga kepala SKPD hasil lelang jabatan telah dilantik pada 11 Juli 2019, dan dua kepala SKPD berikutnya dilantik pada 3 Januari lalu.

“Tersisa satu Kepala OPD yang tertunda pelantikannya, yaitu Sekwan. Menurut UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bahwa kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada dibatasi enam bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon, yaitu sampai maksimal 7 Januari 2020 tidak boleh melantik kecuali mendapat izin dari Mendagri,” ujar Iif. (eko/jee)