Selasa, 24 September 2019


Inilah Alasan Kades Kuala Secapa, Kabupaten Mempawah Tidak Keluarkan Surat Rekomendasi Nikah untuk Warganya

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 1322
Inilah Alasan Kades Kuala Secapa, Kabupaten Mempawah  Tidak Keluarkan Surat Rekomendasi Nikah untuk Warganya

Kades Kuala Secapa, Mawardi menunjukkan surat rekomendasi nikah yang diajukan orangtua Rita, Toni, Rabu (16/3). (FOTO: Suara Pemred/ Ruben Permana)


MEMPAWAH, SP – Kepala Desa Kuala Secapa, Mawardi akhirnya angkat bicara terkait keengganannya mengeluarkan surat rekomendasi nikah yang diminta oleh salah satu warganya. Seperti diberitakan sebelumnya pada Rabu (15/3) di Harian Suara Pemred,

Mawardi dianggap menyalahgunakan jabatannya sebagai kepala desa dengan tidak mau mengeluarkan surat permohonan nikah yang diminta oleh salah seorang warganya, Toni Ajis (38) yang hendak menikahkan anaknya, Rita Rahmadanti (17).

“Saya hendak membuat surat N1, N2 serta N4 di Kantor Desa Kuala Secapa sekitar 13 Januari dan 19 Febuari 2015 silam. Namun hingga anak saya (Rita) menikah, surat rekomendasi nikah itu belum juga dikeluarkan oleh Kades Kuala Secapa, Mawardi," ungkap Toni, Selasa (15/3).

Toni merasa dirugikan atas sikap Mawardi dan terpaksa menikahkan anaknya secara siri atau di bawah tangan. Padahal, surat permohonan nikah dari kades itu sebagai syarat untuk menikahkan anaknya secara resmi atau tercatat di dokumen resmi negara.

Menjawab tudingan itu, Mawardi mengungkapkan bahwa pihaknya tak mengeluarkan surat rekomendasi N1, N2 dan N4 terhadap Rita karena Rita masih di bawah umur atau belum genap berusia 18 tahun.

"Bagaimana saya mau mengeluarkan surat rekomendasi (nikah) terhadap anaknya jika anaknya masih di bawah umur? Anaknya lahir pada tanggal 6 Januari 1999 (masih berumur 17,red),” ungkap Mawardi kepada Suara Pemred, Rabu (16/3).

Mawardi menilai dirinya tak sembarangan mengeluarkan surat rekomendasi. Bahkan, dirinya mengaku telah berkonsultasi dengan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Mempawah Hilir. "Kata Ketua KUA setempat,  keputusan yang saya keluarkan (dengan tidak mengeluarkan surat rekomendasi nikah) sudah tepat,” kata Mawardi.

Karena Haram menurut hukum Islam menikahkan orang yang sedang hamil serta yang belum diketahui siapa anak yang dikandungnya,"jelasnya.

Mawardi mengungkapkan bahwa dirinya tak akan pandang bulu dalam menjalankan aturan. Baik itu keluarga ataupun orang lain, semuanya sama di mata aturan.

"Saya selaku kades tak mau dipersalahkan oleh masyarakat saya karena dianggapnya pilih kasih," ungkap Mawardi yang diketahui masih bersaudara atau memiliki ikatan darah keluarga dengan Toni.

Mawardi menambahkan, menurut UU No 6 Tahun 2014 Pasal 26 No 3 Huruf D, kebijakan pemerintah desa dilindungi hukum. 

Menurut laman resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, seputar ketentuan pernikahan di KUA Kecamatan, sebaiknya  anda menikah,   untuk calon suami : 25 Tahun, untuk calon istri : 21 Tahun.
Sedangkan anak 
di bawah umur,  tetap bisa menikah jika:
1. Mendapat ijin orang tua/ wali sebelum usia 21 tahun. (UU No. 1 tahun 1974 pasal 6 ayat: 2)
2. Mendapat ijin/ dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang belum berusia 19 tahun dan di bawah usia 16 tahun bagi calon istri. ((UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat: 2).

(ben/bah)