LPAC Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalbar Meneliti Jejak Gafatar

Mempawah

Editor sutan Dibaca : 1003

LPAC Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalbar Meneliti Jejak Gafatar
Yayasan Al Qadrie saat melakukan ekpedisi di kawasan Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir. (FOTO SUARA PEMRED/ RUBEN)
MEMPAWAH, SP- Mahasiswa Lembaga Pendidikan Alqadrie Center (LPAC) Universitas Tanjungpura, Pontianak, melakukan tapak tilas, meneliti jejak organisasi massa Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Mempawah, Sabtu (26/3).  

Ini adalah respons kalangan mahasiswa cinta damai yang sebagian besar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia.

Maklum, Prof Syarif Ibrahim Alqadrie merupakan Guru Besar Sosiologi FISIP Universitas Tanjungpura, pemilik LPAC.   Holi Hamidin, Sekretaris Prof Syarif Ibrahim Alqadrie menjelaskan, salah satu lokasi penelitian di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir.  

Dalam penelitian mahasiswa bertanya pada sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, yang terlibat langsung dan mengetahui banyak hal dalam peristiwa insiden Gafatar.   Hasil penelitian dijadikan karya tulisan bahkan berupa karya buku.

Karena itu, Prof. Dr. Syarif Ibrahim Alqafrie telah membekali mahasiswa binaannya dari Universitas Tanjungpura dan Universitas Panca Bhakti, untuk bisa mengambil data di lapangan secara maksimal.   Gafatar di Kalimantan Barat, sempat menimbulkan ketegangan di masyarakat, karena terjadi pengusiran di Kabupaten Mempawah, Rabu, 20 Januari 2016.

Tidak ingin muncul konflik terbuka, seluruh bupati di Kalimantan Barat mengevakuasi anggota Gafatar ke Pontianak dan mulai dipulang ke daerah asal sejak Jumat, 22 Januari 2016.

Tiga KRI dikerahkan memulangkan pengungsi Gafatar dari Pontianak ke daerah asal, yakni KRI Teluk Gili Manuk yang dapat memuat 350 penumpang, KRI Teluk Banten yang memuat 590 penumpang, dan KRI Teluk Bone yang mampu memuat 589 penumpang.
 

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat, Wajidi Sayadi menilai, Gafatar aliran sesat dan menyesatkan. Gafatar telah menodai dan mencemari agama Islam. Karena ajarannya menyesat dengan mengatasnamakan Islam.  

"Bagi mereka yang telanjur mengikuti ajaran Gafatar. Agar segera bertobat dan segera kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya," ujar Wajidi Sayadi, Senin, 25 Januari 2016.    

Dewan Adat Dayak se-Kalimantan menolak pengembalian anggota Gafatar dalam bentuk transmigrasi. Hal tersebut tertuang dalam pernyataan sikap bersama yang ditandatangani perwakilan dari lima provinsi di Banjarmasin, Sabtu, 20 Januari 2016, dan diketahui Presiden Dewan Adat Dayak Nasional (MADN), Cornelis, yang juga Gubernur Kalbar.  
Dalam pernyataan bersama, komunitas Dayak se-Kalimantan, siap mengawal Presiden MADN apabila menghadapi gugatan hukum, setelah dilakukan pemulangan 4.776 anggota Gafatar dari Kalimantan.  
 

Muhammad Hatta, perwakilan mahasiswa Suku Madura di Kalimantan Barat, menegaskan, Gafatar, apapun alasannya, mesti ditolak, karena  paham yang dianut mereka sudah sangat meresahkan masyarakat.  
"Sehingga perlu diantisipasi dan diwaspadai sehingga tidak menimbulkan satu keresahan bagi masyarakat,” ujar Hatta.  

Muhammad Hatta menambahkan, jika alasan warga eks Gafatar transmigrasi untuk mengembangkan bidang pertanian, Kalbar tidaklah cocok. Sebab lahan di Kalimantan Barat adalah lahan gambut yang cukup dalam.  

“Jadi alangkah lebih baik mereka mengembangkan pertanian di daerah Jawa dan Sumatera maupun di daerah lain di Indonesia. Jadi asalan untuk mengembangkan pertanian adalah alasan yang tidak masuk akal,” kata Hatta.  

Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid, menilai keberadaan Gafatar sempat mengganggu Program Pemerintah di bidang Pendidikan, karena anak-anak mereka tidak sekolah.  

“Datang tidak melapor. Keberadaan Gafatar di Kabupaten Kayong Utara sebelumnya sangat misterius. Syukurlah sekarang sudah keluar larangan, sehingga ada payung hukum untuk menindaknya,” ungkap Hildi.  

Hildi menyatakan, SKB Jaksa Agung, Menag dan Mendagri, memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan.   “Kalau nantinya terbukti masih tetap saja tidak bisa dibina, langsung diproses hukum. Pemerintah Daerah harus tegas terhadap sebuah organisasi kemasyarakatan yang bisa mengundang potensi keresahan meluas,” kata Hildi. (aju/lis)