PPLS 2011 Tak Akurat, KIP di Mempawah Tidak Tepat Sasaran

Mempawah

Editor sutan Dibaca : 1097

PPLS 2011 Tak Akurat, KIP di Mempawah Tidak Tepat Sasaran
Kepala Seksi Kemasyarakat Desa Malikian, Akhmad, menunjukkan Kartu Indonesia Pintar, Senin (22/8). (Suara Pemred/ruben permana)
 
MEMPAWAH,SP – Sedikitnya tiga persen dari 400 penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Desa Malikian, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, belum tepat sasaran.

Kepala Seksi (Kasi) Kemasyarakatan Desa Malikian, Akhmad mengatakan bahwa penerima KIP untuk tahap pertama sekitar 366 penerima di desanya. Untuk tahap kedua,  banyak yang ganda. "Jika diperkirakan, total penerima KIP sekitar 400 lebih di Desa Malikian," kata Akhmad, Senin (22/8).

Akhmad mengungkapkan karena penerimanya banyak yang sudah tak bersekolah dan sudah menikah. "Jadi, diperkirakan sekitar 3 (tiga) persen dari 400-an jumlah penerima kartu yang tak tepat sasaran," jelas Akhmad.


Akhmad menilai, penerima KIP tak tepat sasaran karena pemerintah pusat tidak melibatkan aparatur desa dalam melakukan pendataan warga. "Seharusnya pihak desa dilibatkan dalam melakukan pendataan terhadap warganya. Sebab, yang mengetahui warga yang laik dan tak laik menerima KIP adalah aparatur perangkat desa," jelasnya.

Dikatakan, jumlah warga yang berada di Desa Malikian sekitar 3.200 lebih dengan jumlah delapan dusun. "Sementara jumlah RT sebanyak 27," tambah Akhmad.

Akhmad berharap ke depan pemerintah pusat melibatkan aparatur desa agar data yang dihasilkan lebih akurat dan sesuai dengan fakta. "Karena tentunya kami ingin yang pantas menerima ya menerima, sementara yang tak pantas, ya jangan menerima,” kata Akhmad.

Sementara Plt Kepala Dinas Sosnakertrans Kabupaten Mempawah, Burhan mengatakan, pembagian KIP di Kabupaten Mempawah tak melalui dinasnya. "Jadi, pembagian itu langsung melalui camat dan langsung didistribusikan," kata Burhan.

Burhan mengatakan bahwa penerima KIP saat ini masih menggunakan data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. Pihaknya mengakui bahwa data PPLS 2011 banyak tak tepat sasaran alias bias.

   "Memang kalau menggunakan data PPLS 2011, masih banyak yang belum tepat sasaran dan data yang ganda, kartunya akan dikembalikan ke pemerintah pusat," jelas Burhan.

Meski data PPLS 2011 tak akurat, Burhan tak serta-merta dapat memperbaikinya. Sebab, pendataan ulang penerima KIP di Mempawah harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat. "Jadi, saat ini hanya Kartu Indonesia Sehat saja (datanya baik), namun untuk Kartu Indonesia Pintar (perbaikan pendataan) masih menunggu dari pemeritah pusat," jelas Burhan.

Burhan berharap ke depan dapat dilakukan pendataan secara tepat. Bagi masyarakat yang belum memenuhi syarat, maka akan mendapatkan KIP. "Sementara bagi mereka yang memenuhi syarat, akan kita keluarkan," pungkasnya.

Melalui Verifikasi Data


Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mempawah, Firman membenarkan bahwa KIP tak tepat sasaran. Meski demikian, untuk pencairan dana kartu tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu. "Jadi, pemilik kartu belum tentu bisa mencairkan dana KIP karena harus diseleksi kembali," jelas Firman.

Menurut Firman, pencairan dana KIP harus melalui tahapan penerima kartu menyerahkan ke pihak sekolah. Kemudian pihak sekolah melaporkan ke Disdikpora Kabupaten Mempawah. Nantinya dilaporkan kembali ke data pokok pendidikan (dapodik).
"Tahapan-tahapan itu untuk mencegah pemegang kartu ganda sehingga yang menerima dana memnag laik menerimnya,” pungkas Firman. (ben/bah/sut)