Ratusan Nelayan Trawl 'Kepung' Pelabuhan Kuala Mempawah

Mempawah

Editor sutan Dibaca : 1360

Ratusan Nelayan Trawl 'Kepung' Pelabuhan Kuala Mempawah
GRAFIS SUARA PEMRED/ KOKO
MEMPAWAH, SP -  Ratusan nelayan pukat trawl, asal Kecamatan Sui Pinyuh, Kabupaten Mempawah, mendatangi Pelabuhan Kuala Mempawah, Kelurahan Pasir Wan Salim, Mempawah Timur, Senin (3/10). Mereka yang mendatangi lokasi ini berasal dari Kelurahan Sungai Pinyuh, Desa Bakau Besar, dan Desa Bakau Kecil.

Semuanya diangkut menggunakan truk, pick up dan sebagian mengendarai motor. Kehadiran mereka di pelabuhan ini, buntut dari insiden, Minggu (2/10).
Pada saat itu, dua kapal nelayan trawl kedapatan menangkap ikan di perairan Desa Kuala Secapah dan Kuala, Kabupaten Mempawah.

Di perairan ini, diklaim menjadi areal nelayan tradisional setempat mencari ikan.
Bisa jadi, karena kawasan nelayan tradisional dimasuki kapal trawl, sejumlah nelayan tradisonal menangkap dua kapal yang kedapatan menangkap ikan di perairan mereka.

 Permasalahannya, pada saat sejumlah orang menaiki dua kapal trawl, kapal seorang nelayan trawl asal Sui Pinyuh, Suryadi (40), diduga hilang di laut. Suryandi diduga menceburkan diri ke laut, lantaran menghindari penangkapan dari para nelayan tradisional.

Di sinilah pangkal mula, nelayan trawl protes dan secara massa mendatangi Pelabuhan Kuala Mempawah. Selain ingin mencari keberadaan warganya, mereka juga menuntut mencari para nelayan yang menangkap dua kapal trawl tersebut. Konflik terbuka nyaris saja terjadi, bila saja aparat tidak sigap mengamankan massa. di Pelabuhan Kuala Mempawah,

Ratusan personil kepolisian diterjunkan untuk menenangkan massa dua kubu. Di kawasan pelabuhan, massa dari Sui Pinyuh ini merebut paksa satu kapal nelayan, saat itu sedang bersandar di bawah jembatan putus, Pelabuhan Kuala Mempawah.

Massa menduga, pemilik kapal nelayan tradisional tersebut, adalah orang yang menangkap dua kapal pukat trawl milik Suryadi. Kapal milik warga itu, kemudian dijadikan massa untuk mencari kerabatnya, Suryadi yang hilang di perairan. "Kami di sini bukan untuk bikin anarkis. Tapi kami ingin mencari kerabat kami Suryadi yang sampai sekarang belum ketemu," kata Jamhari (56), kerabat korban.

Sejak kemarin, para nelayan dari Sungai Bakau Besar Laut dan Bakau Kecil, terus melakukan pencarian terhadap korban. "Kami sudah kerahkan belasan motor air mencari Suryadi semalam. Makanya, kita mengambil motor yang diduga menangkap pengguna pukat trawl, untuk meminjam sebentar guna melakukan pencarian Suryadi," kata Jamhari.

Sebaliknya, bila Suryadi tidak berhasil ditemukan, aparat hukum diminta untuk tegas memberikan sanksi hukum, kepada nelayan tradisional yang menangkap dua kapal trawl. "Kami, semua minta ketegasan dari aparat," katanya.

Kasus Terulang

Permasalahan konflik nelayan trawl dan tradisional di Mempawah, sebenarnya sudah sering terjadi. Misalnya pada dua tahun silam, di mana sebuah kapal milik nelayan trawl berukuran 5 Gross Tonnage (GT) hangus dibakar oleh orang tak dikenal. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun, peristiwa itu sempat membuat heboh warga.

Diduga, kapal asal Sungai Pinyuh itu menangkap ikan di wilayah nelayan Togo Kuala Mempawah, menggunakan pukat trawl (pukat harimau). Kemudian kapal dicegat menggunakan dua kapal kecil ke pinggiran di sekitar Kuala Mempawah.


Pasca kejadian itu, kedua nelayan, antara pukat trawl dan tradisional menjalin kesepakatan, dengan menentukan batas zonasi areal menangkap ikan antar keduanya. Sayangnya, perjanjian tersebut hanya di atas kertas. Dua tahun setelah itu, sekarang ini, konflik itu kembali terulang.

Bupati Mempawah, Ria Norsan turun tangan. Ia meminta dua kubu nelayan dapat mentaati butir-butir perjanjian yang telah disepakati secara bersama-sama. “Beberapa waktu lalu, mereka (nelayan tradisional dan trawl) telah membuat kesepakatan atau perjanjian, terkait zona tangkapan ikan,” kata Norsan, Selasa (4/10).

Menurutnya, perjanjian tersebut sudah jelas menegaskan zona maupun sanksi, bila telah melanggar kesepakatan bersama itu. “Bila nelayan trawl memasuki zona tangkapan ikan nelayan tradisional, maka nelayan tradisional bertindak secara hukum, yakni melaporkan persoalan ini ke pihak yang berwajib,” katanya.

Alangkah baiknya, kedua kubu saling mentaati perjanjian tersebut. “Mereka ini sama-sama ingin mencari rejeki, seharusnya tidak perlu sampai seperti ini, apalagi sampai adanya bentrok fisik,” imbaunya.

Pemkab Mempawah sebelumnya telah memberikan solusi, satu di antaranya mengusulkan alat tangkap ikan yang memadai untuk kedua kelompok nelayan ini ke pusat, namun sayang belum terealisasi. “Usulan kita belum dijawab oleh pemerintah pusat,” terangnya.

Guna meminimalisir terjadinya konflik yang lebih besar, sebagai kepala daerah, Norsan menyerahkan dan mempercayai persoalan ini kepada pihak kepolisian. “Kita harap tidak ada tindakam anarkis maupun perusakan,” tuturnya.

Trawl Dilarang


Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memastikan penggunaan alat penangkapan ikan (API) jenis trawl atau pukat atau cantrang tak lagi diperbolehkan. Aturan tersebut diatur dalam Permen KP No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan API Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Kalau pemerintah daerah ingin memberikan izin kepada nelayan di atas 30 GT,  kapal tersebut hanya bisa beroperasi di bawah 12 mil, wilayah yang menjadi otoritas provinsi.
Pasalnya, Susi memastikan nelayan di daerah lain, pasti juga tidak ingin wilayah perairannya dirusak oleh cantrang.

“Di Kalimantan, Arafuru, Papua, mereka semua tidak membolehkan. Karena kalau nelayan yang pakai cantrang masuk, nelayan tradisional Papua yang modernitasnya jauh di bawah nelayan Jawa, pasti susah dapat ikan,” ucap Susi.

Atas dasar itu, pemerintah wajib memberikan proteksi sampai nelayan di Papua, hingga mereka bisa mengelola sendiri hasil lautnya. Sebagai informasi, pelarangan penggunaan cantrang diatur, mulanya, dengan Kepmen Pertanian No.503/Kpts/UM/7/1980. Peraturan itu, pada intinya mengizinkan cantrang hanya diberikan bagi kapal di bawah 5 GT dengan kekuatan mesin di bawah 15 PK.

Dalam perkembangannya, jumlah kapal yang menggunakan cantrang di Jateng bertambah dari 3209 pada 2004 menjadi 5100 pada 2007 dengan ukuran mayoritas di atas 30 GT.
Permasalahan timbul karena banyaknya kapal cantrang di atas 5 GT yang izinnya dikeluarkan oleh pemda dengan API yang lain. Sehingga, terjadi upaya hukum untuk menertibkan dan menimbulan konflik dengan nelayan di daerah lain.

Permasalahan lain adalah terjadinya penurunan produksi sebesar 45 persen dari 281.267 ton pada 2002 menjadi 153.698 ton pada 2007. Situasi tersebut juga berdampak pada penurunan sumber daya ikan demersal sebanyak 50 persen. (ben/bob/viv/pas/loh)