Rabu, 18 September 2019


Kemenhub RI Gelar Diklat di Mempawah

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 461
Kemenhub RI Gelar Diklat di Mempawah

Ilustrasi

MEMPAWAH, SP – Guna meningkatkan kompetensi dalam penyusunan dan pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI, Kementerian Perhubungan RI menggelar pendidikan dan pelatihan penyusunan SKKNI Kementerian Perhubungan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Mempawah. Kegiatan itu digelar selama lima hari, yakni sejak Senin (25/9) hingga Jumat (29/9). 

Bupati Ria Norsan mengatakan, Diklat bertujuan membekali peserta dengan kompetensi untuk menyusun, mengembangkan, dan mengkaji ulang dokumen standar kompetensi yang berbasis dunia kerja/industri yang sesuai dengan kaidah regulasi dan keilmuan. 

Para alumni Diklat ini akan diproyeksikan sebagai garda terdepan dalam upaya percepatan penyusunan SKKNI di lingkungan Kementerian Perhubungan, khususnya yang menjadi core of business dari Pusat pengembangan SDM Perhubungan Darat, yakni matra darat dan perkeretaapian.

Norsan mengatakan, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi, setiap orang yang bekerja di sektor transportasi harus kompeten. Kompetensi tersebut didapat melalui proses Diklat dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. 

Sejalan hal itu, maka orang-orang yang akan menyusun dan mengembangkan SKKNI sektor transportasi haruslah juga berkompeten yang didapat melalui Diklat bersertifikat. 

“Diklat penyusunan SKKNI ini pertama kali dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat setelah sempat tertunda selama dua tahun karena terdampak penyesuaian anggaran,” kata Norsan.

Menurut Norsan, pengembangan standar kompetensi kerja adalah keniscayaan, khususnya pada sektor transportasi darat dan perkeretaapian. Karena itu, dirinya mengapresiasi keterlibatan Direktorat Standar Kompetensi dan Pelatihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan sebagai leading sector pengembangan standar kompetensi kerja di Indonesia dalam kegiatan Diklat SDM di BPPTD Mempawah. 

Ia menyebut kompetensi telah menjadi isu yang esensial. Hampir setiap lini mensyaratkan kompetensi terhadap para pegawai. 

“Kompetensi telah menjelma menjadi suatu kebutuhan yang mutlak dipenuhi. Kompetensi telah menjadi salah satu jaminan bahwa suatu sistem dapat terselenggara dengan tepat, efektif, dan efisien,” tuturnya menerangkan.

Norsan mengungkapkan, SKKNI yang ada di sektor transportasi darat baru ada dua. Yakni SKKNI pengemudi dan SKKNI pengurusan pengangkutan multimoda. Sedangkan SKKNI sektor transportasi perkeretaapian belum ada sama sekali. Hal ini, menurut dia, mengindikasikan masih sangat banyak SKKNI yang menunggu untuk digali.

“Tanpa adanya peran aktif pihak terkait, maka SKKNI transportasi darat akan tetap ‘tiarap’ di perut bumi. SKKNI itu laksana mata air ponggok yang semakin digali semakin banyak yang bisa ditemukan. SKKNI akan selalu mengikuti kebutuhan dan perkembangan dunia kerja,” katanya menjelaskan.

Lebih jauh Norsan menjelaskan SKKNI menjadi jembatan di antara dunia pelatihan dan dunia sertifikasi. Ia menilai seringkali materi pelatihan tidak sinkron dengan materi sertifikasi. Karena itu, dengan hadirnya SKKNI, maka sinkronisasi pun tercipta. SKKNI merupakan standar kompetensi. 

“Jika diibaratkan tubuh manusia, maka kaki kiri SKKNI berperan sebagai materi pelatihan, sedangkan kaki kanan SKKNI adalah uji kompetensi,” ucapnya.

Sementara panitia Diklat, Tito Gesit Utiarto mengatakan, penyusunan SKKNI dilaksanakan dengan 60 jam pelajaran. Pihaknya menghadirkan fasilitator dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. “Teori dan praktek merupakan metode pengajaran dalam pelaksanaan diklat ini,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Diklat ini diikuit sebanyak 20 orang peserta dari Aparatur Sipil Negara Kementerian Perhubungan

RI, yakni Sekretariat Jenderal Perhubungan Darat, Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat, Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal, Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun, BPPTD Palembang, BPPTD Bali, dan BPPTD Mempawah.

Mereka akan menerima 60 jam pelajaran dari fasilitator Kementerian Tenaga Kerja RI. Diklat penyusunan SKKNI menjadi kegiatan ketiga yang digelar BPPTD Mempawah usai tuntasnya pembangunan lembaga pendidikan kedinasan berskala nasional. (ben/ang)


  •