Dewan Nilai Pemkab Mempawah Belum Serius Perhatikan Infrastruktur Jalan

Mempawah

Editor K Balasa Dibaca : 437

Dewan Nilai Pemkab Mempawah Belum Serius Perhatikan Infrastruktur Jalan
Peningkatan jalan di Sadaniang. (ist)
MEMPAWAH, SP - Anggota DPRD Kabupaten Mempawah, Amon Amed secara blak-blakan mengungkapkan minimnya perhatian Pemkab Mempawah untuk pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman khususnya di Kecamatan Sadaniang.

"Untuk Kecamatan Toho, rata-rata Rp3 miliar untuk delapan desa dan memang sangat tidak masuk akal. Terkadang kita sedih juga, kecamatan kita mendapat pembangunan Rp3 miliar-Rp4 miliar. Sementara struktur jalan di kecamatan kita sangat parah," tutur Amon saat meninjau peningkatan jalan Sadaniang, Senin (26/2).

Legislator daerah pemilihan Sungai Kunyit, Sadaniang dan Toho itu berharap Pemkab Mempawah memberikan perhatian serius terhadap keberlangsungan pembangunan di wilayah kecamatan yang dinilai sangat parah infrastrukturnya.

"Harapan Pemerintah Daerah harus serius. Bupati jangan setengah hati menganggarkannya, antara mau atau tidak, kalau kita melihat dalam APBD itu, untuk Kecamatan Toho dan Sadaniang itu kecil sekali anggarannya," kata Amon.

Dirinya mengaku beruntung, perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat besar bagi wilayah yang diwakilkannya tersebut.

Sejak tahun 2011, Pemrov Kalbar telah memberikan bantuan alokasi dana milyaran rupiah untuk pembangunan infrastruktur jalan di Wilayah Kecamatan Toho dan Sadaniang.

Untuk tahun 2018 saja, Pemprov Kalbar telah mengalokasikan dana hingga 9 milyar untuk pembangunan jalan di Kecamatan Sadaniang.

"Tahun 2018 ini saja pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melanjutkan pembangunan infrastruktur di kecamatan sadaniang dengan besaran anggaran berkisar 9 milyar, untuk pembangunan infrastruktur jalan yakni jalan Amawang ke Suak barangan, Amawang ke lubuk ubah dan Amawang ke pendeng," ungkapnya.

Hal itu diungkapkannya kepada awak media agar Pemerintah Daerah dapat memberikan prioritas bagi wilayah dengan kondisi infrastruktur sangat parah. Serta menghindari claim pihak lain atas pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah memiliki andil besar bagi kemajuan pembangunan di daerah pemilihannya.

"Yang besar itu ada bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tapi kalau Pemerintah Kabupaten itu sangat minim. 100, 200, 300 (juta rupiah) itu apalah jadinya. Kenapa tidak difokuskan saja sekali jalan selesai," pungkas Amon. (ril/umr)