Penyaluran Rastra di Sengkubang Berpolemik, Penjabat Kades Akui Ada Kesalahan Data

Mempawah

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 466

Penyaluran Rastra di Sengkubang Berpolemik, Penjabat Kades Akui Ada Kesalahan Data
RASTRA – Puluhan warga Desa Sengkubang mendatangi Kantor Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Pemerintahan Desa Mempawah, Selasa (27/3). Mereka mempertanyakan berapa sebenarnya jatah bantuan sosial (Bansos) untuk beras sejahtera (Rastra) di desa terseb
Pj Desa sengkubang, Ahmad Zemakhsyarie
"Ini murni kesalahan data. Karena jika mengetahui data 385 kepala keluarga itu data cadangan. Mungkin kita tak akan mengundang warga tersebut . Karena data penerima yang diketahui untuk desa Sengkubang hanya sekitar 152 kepala keluarga,"

MEMPAWAH, SP -  Sebanyak kurang lebih 20 warga Desa Sengkubang, Mempawah Hilir, menggeruduk Kantor Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Pemerintahan Desa Mempawah, Selasa (27/3). Kedatangan mereka ingin mempertanyakan berapa sebenarnya jatah bantuan sosial (Bansos) untuk beras sejahtera (Rastra) di desa tersebut.

Perwakilan warga, Suryati menyampaikan, beras Rastra yang datang di desanya sebanyak 4,5 ton. Beras itu adalah alokasi Rastra selama tiga bulan pertama di tahun 2018, yakni untuk bulan Januari, Februari hingga Maret. Namun di data kependudukan, ada sebanyak 385 kepala keluarga yang tercatat membutuhkan Rastra.   

Padahal sesuai ketentuannya, per bulan, satu kepala keluarga berhak mendapat 10 kilogram beras. Dan jika diakumulasikan, artinya dalam tiga bulan ini satu kepala keluarga dapat 30 kilogram Rastra.  

“Tapi kenyataanya tidak demikian. Ternyata setelah dibagikan berasnya tidak cukup. Setelah dihitung, dengan pembagian seperti itu hanya akan cukup untuk 152 kepala keluarga,” kata Suryati.

Menurut Ketua RT 8 ini, sebenarnya bisa saja beras tersebut dibagi rata kepada 385 kepala keluarga yang ada. Masing-masing kepala keluarga itu akan mendapat 11,8 kilogram. Namun dia mengaku tidak berani mengambil risiko seperti itu.

Selain itu, ada juga muncul penolakan sejumlah warga. Dan kemudian ada pertanyaan dari warga terkait berapa sebenarnya jatah Rastra untuk Desa Sengkubang dari pemerintah daerah tersebut.

“Makanya kita ke sini untuk meminta data kepada dinas terkait berapa sebenarnya alokasi Rastra di Desa Sengkubang ini,” ucapnya.

Penjabat Kepala Desa sengkubang, Ahmad Zemakhsyarie mengakui adannya kesalahan data dalam memberikan undangan atau kupon terdap warganya yang berhak mendapatkan Bansos Rastra di Desa Sengkubang, Mempawah Hilir.

"Ini murni kesalahan data. Karena jika mengetahui data 385 kepala keluarga itu data cadangan. Mungkin kita tak akan mengundang warga tersebut . Karena data penerima yang diketahui untuk desa Sengkubang hanya sekitar 152 kepala keluarga," jelasnya.

Menurut dia, desa awalnnya sudah melakukan sosialisasi dan sepakat dimana RT dan dusun membagikan Rastra dengan cara mengundang masyarakat. "Namun adannya kejadian ini, Bansos Rastra tersebut belum kita bagikan dan masih kita simpan,” tutupnya. 

Sementara itu, Program Beras Sejahtera atau Rastra awalnya adalah Program Beras Miskin atau Raskin. Namun oleh Menteri Sosial waktu itu, Khofifah Indar Parawansa, diubah namanya ketika dia mengunjungi Gudang Bulog Divre Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Dia lalu mengumumkannya ketika melakukan peninjauan pembagian dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Pos Alor. 

"Hari ini saya ingin sampaikan pergantian nama dari Raskin menjadi Rastra, beras sejahtera," kata khofifah.

Menurut Khofifah, penggantian nama ini untuk mengubah pemikiran yang sebelumnya beras ini untuk menbantu masyarakat miskin, agar kini beras yang disubsidi pemerintah untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera. 

Raskin atau sekarang disebut Rastra adalah beras yang disubsidi pemerintah untuk masyarakat berekonomi lemah.

Tidak Boleh Dibagi Rata


Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Pemerintah Desa Mempawah, Burhan menyebut, jatah alokasi Rastra untuk Desa Sengkubang memang sebanyak 4,5 ton untuk 152 kepala keluarga. Dia menjelaskan, Program Beras Sejahtera adalah program pemerintah pusat. 

Sementara 385 kepala keluarga yang dimasukkan ke dalam program Rastra sebenarnya adalah data untuk Program Penanganan Fakir Miskin. “Data sebenarnya telah kita sampaikan kepada warga,” kata Burhan. 

Terkait hal itu, dia menduga ada kekeliruan penggunaan data warga oleh Penjabat Kepala Desa. “Beras ini tidak boleh dibagi rata. Dan tidak boleh dipungut biaya. Program untuk beras ini gratis,” ucapnya. (ben/ang)