Minggu, 22 September 2019


Surat Pembayaran THR Segera Diedarkan

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 1554
Surat Pembayaran THR Segera Diedarkan

ilustrasi THR

MEMPAWAH, SP -  Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah akan segera menyebar surat edaran Bupati Mempawah kepada perusahaan-perusahaan di Mempawah, terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerja, Senin (20/5).

“Dalam waktu dekat ini, kita akan segera menyebar Surat Edaran sekitar 100 lebih perusahaan di Mempawah, terkait pembayaran THR terhadap para karyawannya,” kata Kepala Bidang Tenaga Kerja di Disperindagnaker Mempawah, Ya Helmizar.

Dalam isi surat yang diedarkan terkait Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 mengenai Tunjangan Hari Raya, setiap karyawan berhak menerima Tunjangan Hari Raya seminggu sebelum Idulfitri.

“Untuk karyawan yang bekerja kurang dari 12 bulan, maka akan diberikan THR secara proporsional. Sedangkan karyawan yang telah bekerja selama setahun maka akan diberikan pembayaran THR sebulan gaji,” katanya.

Helmizar mengatakan, terhadap perusahaan-perusahaan yang mengabaikan pembayaran THR terhadap para karyawannya akan dikenakan sanksi administrasi.

“Jika ada laporan dari karyawan ke kita, maka akan kita tangani,” tegasnya.

Ia meminta perusahaan di Mempawah menaati peraturan dalam melakukan pembayaran THR terhadap karyawannya. Sebab, THR merupakan hak karyawan. 

Sejarah THR 

Berdasarkan informasi dari Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), THR pertama kali diadakan pada era Kabinet Soekiman Wirjosandjojo dari Partai Masyumi sekitar tahun 1950-an. THR diberikan sebagai salah satu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan pada aparatur sipil negara atau yang waktu itu disebut sebagai pamong pradja. 

Menurut salah satu peneliti muda LIPI Saiful Hakam, besaran THR yang diberikan oleh Kabinet Soekiman saat itu sebesar Rp 125 - Rp 200 atau setara Rp 1,1 juta – 1,75 juta saat ini. Uang tunjangan ini diberikan kepada semua pegawai pada akhir bulan Ramadhan. 

Namun, karena THR hanya diperuntukkan bagi kalangan pegawai negeri, maka masyarakat pekerja dan buruh melakukan protes. 

Pada 13 Februari 1952, para buruh mogok bekerja dan menuntut pemerintah menurunkan uang THR juga untuk kelompoknya. Akan tetapi, upaya mereka dibungkam oleh tentara yang diturunkan pemerintah. Hakam menjelaskan, sebagian besar pamong pradja itu terdiri dari para priyayi, menak, kaum ningrat  dan turunan raden-raden zaman kompeni yang kebanyakan berafiliasi ke Partai Nasional Indonesia (PNI). 

Karena itu, Soekiman ingin mengambil hati pegawai dengan memberikan mereka tunjangan di akhir bulan puasa sehingga memberikan dukungan pada kabinet yang dipimpinnya. Sejak saat itulah THR menjadi program rutin pemerintah Indonesia, bahkan hari ini jika ada perusahaan tidak membayarkan pajak karyawannya, mereka bisa ditegur pemerintah dan mendapat penalti. (ben/pas/bah)