Makam Tionghoa Diusir

Mempawah

Editor elgiants Dibaca : 19781

Makam Tionghoa Diusir
Ilustrasi
MEMPAWAH, SP – Pembebasan lahan pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah diwarnai banyak masalah. Tak hanya urusan biaya ganti rugi yang tak sesuai, perkara sosial budaya masyarakat pun terganggu. 

Ng Kueng Ueng (82) alias Kong Ti merupakan pendiri Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) di Desa Tg Sanggau, Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah. Bersama lima rekannya, tahun 1975 dia mendirikan yayasan tersebut. Sayangnya, ketika meninggal 6 Mei 2019, jenazahnya tak bisa dilayani di lokasi pemakaman yang dia dirikan.

Keluarga besar Kong Ti harus merelakan almarhum dikubur di Desa Wajok, Kecamatan Siantan, Mempawah. Mereka harus kembali beli lahan, dan jauh terpisah dari mendiang keluarga besar. Padahal, jika urusan pembebasan lahan YPKOT lancar sejak awal, tempat terhormat itu bisa didapat.

Kong Ti bukan satu-satunya warga Tionghoa Sungai Kunyit yang tidak bisa dimakamkan di YPKOT. Semenjak penilaian lahan yayasan oleh appraisal untuk proyek strategis nasional pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing dilakukan, praktis lahan tak boleh dipakai. Namun, hingga kini, biaya ganti rugi tak kunjung dibayar PT Pelindo II. Urusan administrasi seakan dipersulit.

“Akibatnya, ada dua orang yang meninggal tetap dimakamkan di sana, keluarganya tidak punya biaya untuk cari tempat lain. Padahal, kalau ganti rugi lahan sudah dibayar sejak lama, kita sudah bisa alihkan lokasi pemakaman ke tempat yang sudah ditentukan bersama,” cerita ahli waris makam dan YPKOT, Suyanto (35), Kamis (23/5).

Ahli waris makam dan pengurus yayasan dilema. Padahal, sudah ada putusan inkrah yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah bernomor A1.02/61.02V/2019 perihal Revisi Validasi VI terhadap Danom 79, 165 dan 166 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (persero). Isinya, tindak lanjut penyelesaian pembayaran makam Tionghoa dalam pertemuan di Kejaksaan Tinggi Kalbar tanggal 14 Maret 2019 dan surat tanggal 8 April 2019 tentang penyampaian alas hak asli tiga bidang tanah.

Keputusan itu berisi tiga hal. Pertama, terhadap daftar nominatif nomor 79, 165 dan 166 akan dilakukan revisi daftar nominatif dan validasi. Daftar nominatif nomor 79 dan 166 merupakan milik YPKOT atau almarhum Ng Kueng Ueng sebagai pendiri dan ketua dewan pembina yayasan. Kedua, terhadap validasi VI besarannya direvisi. Terakhir, BPN meminta PT. Pelindo II (persero) segera melakukan pembayaran.

Surat putusan ini ditandatangani langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Abdul Wajah Ganjar. Surat itu turut ditembuskan kepada Direktur Komersil dan Pengembangan Usaha PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) di Jakarta dan Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia Tbk (persero), Kantor Cabang Tanjung Periok, Jakarta. Surat itu diterbitkan tanggal 7 Mei 2019.

“Penggantian itu belum juga dibayarkan padahal saat ini sudah masuk tahap dua gelombang ketiga. Harusnya kami mendapatkan penggantian rugi itu pada tahap satu,” ungkapnya.

Suyanto merasa Pelindo tidak memiliki iktikad baik dan cenderung mempersulit ahli waris makam dan YPKOT.

“Mereka tidak serius ingin mengganti rugi lahan kami, bahkan seperti bermain-main. Saya sudah pernah ketemu pihak Pelindo dibawa oleh kuasa hukum kami. Yang saya rasa selama ini memang pihak Pelindo tidak serius untuk membayar dan tidak konsisten,” katanya.

Dari konsultasi dengan tim pengadaan tanah Pelindo, informasi yang diberi inkonsisten. Tim itu terdiri dari beberapa orang. Ada yang menyebut ganti rugi keluar setelah administrasi menyangkut validasi selesai. Namun yang lain berkata ganti rugi keluar jika validasi, penentuan lokasi relokasi makam, dan droping data ke pusat telah dilakukan. Padahal, urusan dari pihak ahli waris sudah dikhatamkan.

Bukan hanya masalah ganti rugi, sebenarnya. Dalam perhitungan luasan ganti rugi lahan oleh tim apprisial, luasan lahan tidak sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) milik YPKOT. Semestinya luas lahan 26,880 m2, namun yang diukur dan diganti rugi hanya seluas 22,547 m2. Ada selisih kurang lebih 4,333 m2 yang tidak masuk dalam hitungan.

Tim beralasan lahan berbentuk bukit. Sementara pengukuran dilakukan horizontal. Yayasan akan menerima alasan itu, sepanjang pembayaran segera dilakukan. Penguluran waktu pembayaran malah mempersulit proses pemakaman selanjutnya. 

Namun jika masih juga ditunda, mereka berencana menarik kembali alas hak yang telah ditetapkan.

“Kami tidak meminta banyak, cuma kalau dalam waktu dekat ini tidak ada pencairan saya pastikan kami akan tarik alas hak dulu dan mungkin kami tidak akan jual lagi. Jadi kalau Pelindo mau lagi nanti, harga nego, harga dihitung ulang. Dan lahan kami yang sebetulnya 2,6 hektar lebih namun dihitung hanya 2,2 itu dihitung ulang,” tegasnya.

Permasalahan ini pun sudah sempat dibahas pihak terkait di Mempawah, seperti DPRD dan Pemerintah Kabupaten. Lokasi makan yang baru berada di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir. Penentuannya berdasarkan kajian teknis, gambaran umum, dan penyesuaian perda tata ruang Mempawah oleh dinas terkait. Termasuk kesepakatan bersama warga setempat, yayasan dan pemerintah. 

Anggota DPRD Mempawah, Subandio menjelaskan lahan pemakaman ada sejak 1975 silam, bertepatan setelah keluarnya akta jual beli lahan bernomor 36/1975 antara M. Ali bin Haji Abdullah sebagai penjual, kepada Lo Liat Djung sebagai pembeli. Lo Liat Djung merupakan Ketua Perkumpuan Persatuan Kematian Orang-Orang Tionghoa Sungai Kunyit, Mempawah.

Almarhum Ng Kueng Ueng sudah memberikan kuasa pada Subandio, untuk mengurus semua persoalan pembebasan lahan sejak 2017.

Tepat 27 November 1976, dikeluarkanlah akte yayasan bernomor 11/1976 yang disahkan oleh panitera Pengadilan Negeri Mempawah, Zawawi A. Muin. Ng Kueng Ueng alias Kong Ti saat itu menjabat sekretaris.

“Ini sudah disahkan oleh bupati juga dan makam di situ usianya lebih dari 100 tahun, artinya sudah banyak generasi yang dimakamkan di yayasan ini,” terang pengurus YPKOT ini yang diberi kuasa pengurusan pembebasan lahan sejak 2017 ini.

Saat ini, setidaknya tercatat kurang lebih 280 makam di lokasi. Mayoritas masyarakat Tionghoa Kecamatan Sungai Kunyit. Andai Pelindo segera melunasi pembayaran ganti rugi lahan, pihak yayasan sudah memiliki lahan pemindahan makam, di Desa Pasir, Mempawah Hilir, tepat berbatasan dengan makam Tionghoa Yayasan Kauyang dan sejumlah pemakaman umum lain.

Lahan pemindahan memiliki luas kurang lebih 2,55 hektar. Kajian berupa gambaran umum, analisa lapangan, dan tinjauan yuridis serta tinjauan lapangannya sudah lengkap. 

“Semuanya berdasarkan hukum dan sudah positif dan paling layak makam-makam tersebut dipindahkan ke Desa Pasir dan tinggal penandatangan SK dari Bupati Mempawah,” katanya.

Menurutnya, belakangan seakan-akan ada adu domba dan upaya mengobrak-abrik internal yayasan. Tujuannya, agar surat kuasa pada dirinya dicabut. 

“Ini kan menjadi pertanyaan, kenapa saya tidak boleh ikut campur masalah ini,” ujarnya. 

Analisanya, ketika dia menerima kuasa dari yayasan, pihak tersebut berusaha melobi pemberi kuasanya. Ketika hal ini berhasil, maka akan menjadi kesempatan berlaku curang.

“Ini menjadi kesempatan mereka karena melihat dalam yayasan tersebut, terutama yang memberikan kuasa kepada saya rata-rata buta hukum. Motifnya ketika hak kuasa saya dicabut, maka akan ada kuasa yang lain, yang bisa dikendalikan mereka,” katanya.

Dia merasa ada ketidakberesan Pelindo dalam menyelesaikan masalah ini. Seakan ada diskriminasi, padahal lahan-lahan lain sudah diganti rugi.

“Mungkin mereka pikir pengurus yayasan itu lemah dan tidak akan menempuh jalur-jalur hukum lainnya. Hal ini tidak akan terjadi selama ada saya di dalam (kepengurusan yayasan),” ungkapnya.

Deputi GM Hukum dan Pengendalian Internal IPC Pelindo, Mustafa Muhammad As’ad mengatakan ada aspek legal yang belum dipenuhi pihak yayasan. Dia beralasan, di kawasan tersebut terdapat dua yayasan yang saling klaim. 

“Jadi informasi yang kami dapatkan di sana itu ada dua yayasan makam, ada dua pengelola makam. Jadi yang menjadi pertanyaannya sekarang dari dua itu siapa yang diakui?” tanya tanpa menyebutkan dua nama yayasan tersebut.

Berangkat dari pertanyaan inilah, hingga sekarang Pelindo belum juga membayar ganti rugi. Padahal, ketika wawancara, Suara Pemred turut menunjukkan surat putusan inkrah yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah bernomor A1.02/61.02V/2019 perihal Revisi Validasi VI terhadap Danom 79, 165 dan 166 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (persero).

“Ada aspek legal yang belum terpenuhi, belum fix dan belum inkrah. Karena, kami (Pelindo) tidak ingin salah memberikan cost, walaupun itu adalah hak mereka,” katanya.

“Bisa jadi hanya salah satunya yang diakui terigristrasi di BPN dan lembaga hukum lainnya. Itu yang menuntut minta dibayar, tapi afiliasinya pada yang tidak diakui, atau bisa jadi sepakat dulu dan diberesin dulu, siapa yang punya alas hak,” tambahnya.
Mengenai putusan BPN Mempawah tersebut, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan salinan, sehingga tidak bisa mempelajari lebih lanjut. Sebelumnya, dia menjelaskan selalu berkomunikasi dengan BPN. 

“Inikan kita serahkan kepada BPN yang mengurusnya, ya jelas kita mau ada kepastian proses pemindahan. Selama ini komunikasinya hanya melalui pihak BPN,” ungkapnya.

Perihal biaya ganti rugi, Pelindo khawatir ketika ganti rugi dibayar, uang tersebut tidak digunakan untuk pemindahan makam. Harus ada komitmen yang dibuat oleh pihak yayasan mengenai masalah ini dan dijamin oleh BPN dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D).

“Kira-kira BPN bisa menggaransi tidak akan ada masalah lebih lanjut, kita bayar. Jadi bagaimana komitmennya terhadap makam. Jadi ketika pembayaran itu sudah dilakukan bagaimana komitmen terhadap makam-makam ini,” ujarnya.
Padahal, di sisi lain, lokasi relokasi makam sudah ditetapkan.

“Ini pasti dibayar cuma masalahnya itu komitmen ketika ini sudah dibayar, kapan akan dipindahkan?” tanyanya lagi.
Menurutnya, pertanggunjawaban hal ini bukan di PT Pelindo, melainkan PT. Pelabuhan Pembangunan Indonesia (PPI). Perusahaan tersebut merupakan kepala perusahaan yang bertanggung jawab atas masalah ini. 

Selain itu, dia malah mempertanyakan legalitas kepemilikan tanah yayasan. Surat Kepemilikan Tanah tersebut belum bisa jadi pegangan hukum. Namun dalam putusan BPN, surat itu diterima.

“Itu belum sah (SKT) dan berbahaya itu belum bisa menjadi pegangan hukum itu,” tutupnya.(sms/bls)