Kamis, 19 September 2019


YPKOT Ancam Cabut Alas Hak Lahan Terdampak Pelabuhan Kijing

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 152
YPKOT Ancam Cabut Alas Hak Lahan Terdampak Pelabuhan Kijing

Pengurus Yayasan, Subandio.

MEMPAWAH, SP –  Pengurus Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Subandio mengancam akan mencabut alas hak lahan YPKOT yang terdampak pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing. Pasalnya, dia melihat tidak ada keseriusan Pelindo mengurus masalah ini. 

“Kita, hari ini, menarik alas hak ke BPN Mempawah. Melihat mereka (Pelindo) diduga main-main melakukan pembayaran,” katanya, Senin (27/5).

Pihak yayasan pasti berkomitmen memindah makam. Hal tersebut sudah jadi kewajiban dan dukungan ahli waris makam. Mereka pun sudah mengumpulkan segala keperluan administrasi, seperti fotokopi KTP. Namun, jika pembayaran hanya dilakukan setengah, tentu akan jadi masalah.

“Memangnya kita mau beli lahan pemakaman Tionghoa pakai uang apa? Jika pihak Pelindo hanya membayar setengah saja?” katanya.

“Kita menduga ada oknum pihak Pelindo yang mencoba mencari keuntungan dalam pembangunan pelabuhan strategis ini, sehingga pembangunan pelabuhan ini menjadi terhambat yang targetnya 2019,” katanya.

Satgas B Pengumpul Data Yuridis Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mempawah, Solihin menegaskan status pembebasan lahan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Kecamatan Sungai Kunyit yang terimbas pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing, sedang diproses pihak Pelindo.

“Jadi, status pembebasan lahan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah sedang diproses pihak Pelindo,” katanya.

Pembayaran belum dilakukan lantaran sebelumnya, ada dua pihak yang mengklaim memiliki lahan yang sama. Pelindo pun menarik uang yang akan diberikan. Namun, permasalahan ini sudah diselesaikan di Kejaksaan Tinggi Kalbar.  BPN pun sudah memvalidasi dan mendata ulang, tiga bidang tanah yang disepakati bersama.

“Pelindo ini, inginnya ada komitmen bersama. Karena Pelindo tak mau mengambil risiko. Jika sudah dibayar tetapi makam tidak dilakukan pemindahan. Makanya pihak Pelindo berusaha untuk membayar separuh dulu, setelah pemindahan dan relokasi makam selesai, baru dilakukan pembayaran semuanya,” katanya.

Sebenarnya ahli waris makam dan pengurus yayasan dilema. Padahal, sudah ada putusan inkrah yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah bernomor A1.02/61.02V/2019 perihal Revisi Validasi VI terhadap Danom 79, 165 dan 166 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (persero). Isinya, tindak lanjut penyelesaian pembayaran makam Tionghoa dalam pertemuan di Kejaksaan Tinggi Kalbar tanggal 14 Maret 2019 dan surat tanggal 8 April 2019 tentang penyampaian alas hak asli tiga bidang tanah.

Keputusan itu berisi tiga hal. Pertama, terhadap daftar nominatif nomor 79, 165 dan 166 akan dilakukan revisi daftar nominatif dan validasi. Daftar nominatif nomor 79 dan 166 merupakan milik YPKOT atau almarhum Ng Kueng Ueng sebagai pendiri dan ketua dewan pembina yayasan. Kedua, terhadap validasi VI besarannya direvisi. Terakhir, BPN meminta PT. Pelindo II (persero) segera melakukan pembayaran.

Surat putusan ini ditandatangani langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Abdul Wajah Ganjar. Surat itu turut ditembuskan kepada Direktur Komersil dan Pengembangan Usaha PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) di Jakarta dan Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia Tbk (persero), Kantor Cabang Tanjung Periok, Jakarta. Surat itu diterbitkan tanggal 7 Mei 2019. Namun hingga kini, pembayaran belum juga dilakukan. (ben/bls)