Kajari Mempawah: BPK Hitung Kerugian Negara

Mempawah

Editor elgiants Dibaca : 141

Kajari Mempawah: BPK Hitung Kerugian Negara
Kantor DPRD Kabupaten Mempawah
Ketua Ikatan Mempawah Bersatu (IMBAS) Kabupaten Mempawah, Ibnu Algazaba pertanyakan kasus uang perjalanan dinas fiktif anggota DPRD Kabupaten Mempawah tahun 2012-2014 yang hingga saat ini belum ada titik terang.

“Rasanya  tidak ada di indonesia ini yang kebal dengan hukum terkait kasus uang perjalanan fiktif dinas DPRD,” tegasnya, kemarin.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang beredar bahwa Kejari Mempawah sebelumnya akan menetapkan tersangka kasus perjalanan dinas itu di awal tahun 2019. Namun hingga saat ini belum progress kasusnya.

Menurutnya, banyak elemen masyarakat yang ingin mempertanyakan sampai di mana hukum itu ditegakkan di Kabupaten Mempawah. Karena setidaknya Kejari sudah menetapkan siapa-siapa yang terseret sebagai tersangka di balik dana fiktif perjalanan dinas DPRD Mempawah tahun 2012-2014.

“Karena kita berharap agar Kejari saat ini bisa segera menetapkan siapa siapa yang terlibat dalam proses kasus perjalanan dinas DPRD Mempawah tahun 2012-2014,” tegasnya.

Kajari Mempawah, Antoni setiawan menegaskan bahwa kasus perjalanan dinas DPRD Mempawah  tahun 2012 -2014 tidak berjalan di tempat. Karena kasus ini masih menunggu perhitungan dari pihak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

“Tidak berjalan di tempat, karena saat ini kasus itu sudah masuk dalam perhitungan kerugian negara oleh BPK,” jelasnya.

Menurutnya, pihaknya sudah beberapa kali mengirim surat kepada pihak BPKP untuk mempertanyakan kembali mengenai nilai kerugian negara yang belum diketahui hingga saat ini.

“Target kita secepatnya karena kita tinggal menunggu perhitungan kerugian negara oleh BPK berapa. Karena kita belum mendapatkan perhitungan real-nya,” katanya.

Ia mengaku dalam menangani proses ini, pihaknnya tak ingin membuat gaduh situasi daerah karena bisa membuat kontraproduktif dengan upaya penegakan hukum itu sendiri.

“Kita berusaha tidak membuat gaduh. Namun jika belum ada nilai kerugiannya, akan kita pertanyakan kembali pasca Idul Fitri,” katanya.

Terkait yang terlibat, tentunya sudah bisa dikantongi oleh penyidik pihaknya di mana hal itu harus didukung bukti-bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, meskipun diakuinya ada yang sudah melakukan pengembalian.

“Mereka yang sudah mengembalikan akan dilihat dulu apakah ada niat jahat atau tidak apakah ada unsur kesengajaan atau tidak,” katanya. (ben/bah)