Minggu, 22 September 2019


Berebut 'Duit Cine Mati'

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 608
Berebut 'Duit Cine Mati'

Grafis Makam Cina Kantong Uang

PONTIANAK, SP – Perebutan uang ganti rugi kompleks pemakaman Tionghoa di DesaTg Sanggau, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, memanas. Seorang pengurus Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) mengaku diintimidasi oknum dari Yayasan Bhakti Baru (YBB). Kedua yayasan ini berseteru dalam hak penerima ganti rugi areal makam oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. 

Padahal, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah memformulasikan solusi ganti rugi yang harus dibayarkan PT. Pelindo II. Di mana kedua yayasan menerima ganti rugi dengan luas lahan yang dimiliki masing-masing. Solusi itu ditolak YBB.  

Kompleks lahan makam Tionghoa tersebut terkena proyek pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing. Upaya pemerintah memberikan ganti rugi, dalam perjalanannya timbul sengketa antara YPKOT denganYBB.

Sun Foh (Apoh) yang mewakili YBB, menegaskan, menolak solusi ganti rugi pemerintah. Ia mengakui mengetahui nilai ganti rugi itu dari PT. Pelindo II.

“Didapat dari PT. Pelindo II, kita menolak,” ujar Apoh sembari menunjukkan surat kuasa dari Ketua YBB, Lim Tji Kong, melalui aplikasi pesan whatsapp kepada Suara Pemred, Rabu (3/7). 

Apoh yang bertandang ke Redaksi Suara Pemred, menyatakan, tidak ada dua yayasan. “YPKOT dan YBB itu sama,” tegasnya. 

Penjelasan Apoh disanggah pengacara YPKOT, Ridho Fathant SH. Dijelaskannya, YPKOT berdiri berdasarkan akta pendirian tahun 1975, yang didirikan oleh 5 (lima) orang yakni, Lo Liat Djung (almarhum), Ng Kueng Ueng alias Kong Ti (almarhum), Lin Tjhin Tong, Tju Sun Hie (almarhum), dan Tju Sun On (almarhum). 

Akta YPKOT telah diperbarui pada Desember 2018. 
“Lin Tjhin Tong menyerahkan yayasan kepada Ng Kueng Ueng (sebagai Ketua Pembina/saat itu masih hidup),” ujar Ridho. 
Sedangkan YBB berdiri dengan alas hukum akta Yayasan tahun 2014.

Menurut Ridho, permasalahan ganti rugi telah dibahas bersama Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan diserahkan sepenuhnya sesuai aturan hukum.

“Dipimpin oleh Bapak Kajati Kalbar,” sebut Ridho.

Menindaklanjuti itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan surat pada 7 Mei 2019, bernomor A1.02/61.02V/2019, perihal Revisi Validasi VI terhadap daftar nominatif 79, 165 dan 166 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (persero).

Dalam surat bersifat segera, itu BPN mengelompokan penerima ganti rugi dan besaran ganti rugi dengan sebutan daftar nominatif nomor. 

Untuk Ng Kueng Ueng alias Kong Ti/YPKOT dengan daftar nominatif nomor 79 dan luas lahan 22.547 meter persegi, nilai ganti rugi dalam bentuk uang Rp23.110.545.228. Lim Tji Kong/YBB daftar nominatif nomor 165 luas lahan 1.856 meter persegi, nilai ganti rugi dalam bentuk uang Rp585.811.958. Ng Kueng Ueng alias Kong Ti/YPKOT daftar nominatif nomor 166, luas lahan 1.334 meter persegi, nilai ganti rugi dalam bentuk uang Rp429.620.185.

Di butir terakhir (butir ketiga) surat BPN itu, menyatakan; Bahwa terhadap perbaikan validasi tersebut, kami harapkan PT Pelindo II (Persero) agar segera segera dilaksanakan pembayaran.

Ridho mengakui dalam penyelesaian lahan pengganti ini dengan saran PT Pelindo II (Persero) dilakukan melalui pemerintah yaitu Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan tata ruang, dan telah dikeluarkannya SK Bupati Mempawah untuk menunujuk lokasi pemindahan kompleks makam ke Desa Pasir, Mempawah.
“Uang ganti rugi untuk membeli lahan,” imbuh Ridho.

Belum dibayarkannya uang ganti rugi oleh Pelindo II, menurut Deputy General Manager Hukum dan Pengendalian Internal PT. Pelindo II, Mustafa Muhammad As’ad, karena terdapat dua yayasan yang saling klaim. 

“Jadi informasi yang kami dapatkan di sana itu ada dua yayasan. Ada dua pengelola makam. Jadi yang menjadi pertanyaannya sekarang dari dua itu siapa yang diakui,” ujar Mustafa kepada Suara Pemred, beberapa waktu lalu. 

Pengacara YPKOT, Ridho Fathat Khan membantah ada dualisme kepengurusan. Dijelaskannya, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Yayasan, legalitas yang dimiliki masing-masing yayasan, maksud tujuan dan objek, berbeda. 

Ridho menegaskan, masalah “dualisme” ini diperjelas dalam pertemuan dengan TP4D di Kejaksaan Tinggi Kalbar, 14 Maret 2019. Dalam pertemuan itu, terungkap, kedua yayasan, YPKOT-YBB, memiliki akta pendirian dan objek yayasan masing-masing. 

BPN Mempawah pun sudah memvalidasi daftar nominal (danom) masing-masing yayasan menjadi tiga bidang tanah.
Setop Pemakaman

Senin 6 Mei 2019, Ng Kueng Ueng alias Kong Ti menghembuskan napas terakhir di usia 82 tahun. Rencana keluarga memakamkan Kong Ti di rumah peristirahatan terakhir di kompleks pemakaman Tionghoa, Desa Tg Sanggau, tak dapat dilakukan. 

Hal ini disebabkan, pasca-appraisal (penilaian) lahan yayasan, untuk diganti rugi oleh  PT. Pelindo II. Penghentian pemakaian lahan yayasan untuk pemakaman guna mempercepat proses pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing. 

Pihak keluarga akhirnya memakamkan Kong Ti (pendiri) di Desa Wajok, Kecamatan Siantan, Mempawah. Mereka harus beli lahan, dan jauh terpisah dari mendiang keluarga besar. Kong Ti bukan satu-satunya warga Tionghoa, Sungai Kunyit, yang tidak bisa dimakamkan di lahan kompleks pemakaman YPKOT. 

Meski penghentian pemakaian lahan makam di kompleks itu dipatuhi, faktanya hingga kini, Pelindo II tak kunjung menyelesaikan pembayaran ganti rugi. 

Intimidasi

Ketua YPKOT, Hadiyanto di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, mengaku diintimidasi oknum YBB. Hadiyanto mengaku sejak beberapa hari lalu didatangi orang YBB. Kejadian terbaru, , Kamis (4/7), pukul 08.00 WIB, oknum YBB menemui Hadiyanto dan memintanya mundur dari Ketua YPKOT. Selain itu Hadiyanto disuruh untuk menandatangani surat yang berisi pengakuan salah satu pengurus YBB adalah ketua. 

Hadiyanto tak menepis, pemaksaan mundur terkait dengan ganti rugi lahan pemakaman YPKOT oleh Pelindo II. 

 “Jadi, (Apo) dari YBB, mendesak saya untuk mundur sebagai Ketua YPKOT. Dari pukul 08.00 hingga pukul 12.00 WIB, dengan cara menyuruh menandatangani sepucuk surat yang telah disiapkan dan dibuatkan mereka. Namun tetap saya tolak,” tegas Hadiyanto.
Meski menolak permintaan itu, Hadiyanto mengungkapkan, mereka mencoba untuk merekam percakapan, agar bisa menyebutkan kata mundur dari Ketua YPKOT.

“Sempat berkata mundur. Karena desakan yang terus menerus.  Namun, saya katakan jika saya mundur harus ada persetujuan dan memberitahukan pada pengurus YPKOT terlebih dahulu,” katanya. 
Hadiyanto menegaskan, YPKOT dan YBB adalah yayasan berbeda. 

“Saya juga heran, padahal yayasan kita berbeda. Karena isi dari surat yang harus saya tanda tangani itu untuk mengakui satu di antara pengurus YBB menjadi ketua,” ungkap Hadiyanto. 

Disebutkan Hadiyanto, jika dirinya mundur dari Ketua YPKOT, tentunya YPKOT tak memiliki ketua lagi.
“Dan orang mereka (jadi) ketua. Dugaannya menyuruh saya mundur, terkait pencairan dana ganti rugi yang terkena pembangunan Pelabuhan Kijing,” imbuh Hadiyanto. 

Miliki SKT  

Satgas Pengadaan Tanah  BPN Kabupaten Mempawah, Solihin mengatakan, status tanah makam Tionghoa yang akan direlokasi, semuanya SKT (surat keterangan tanah).

“Jadi, dari 2, 6 hektar luas tanah yang akan direlokasi, di mana luas tanah YPKOT 2 hektar lebih, dan YBB sekitar selebihnya. Di mana terdapat 3 surat SKT,” kata Solihin. 

Menurutnya, perihal perseteruan ini dikarenakan YBB merasa mereka mengurusnya, dan YPKOT tak mengurusnya. Sehingga, pembayaran untuk mereka hingga saat oleh pihak Pelindo belum dilakukan.

“YBB ada membawa pengacara, dan YPKOT juga membawa pengacaranya, kemarin. Sehingga kedua pengacara bertemu, dan pihak YBB mereka menyerahkan ke pengacara YPKOT untuk diselesaikan,” ujar Solihin. 
Perseteruan kedua yayasan, sebut Solihin, juga soal relokasi lokasi makam.

“YPKOT maunya di Desa Pasir, dan YBB inginnya di Semudun,” ujar Solihin.
BPN, tegas Solihin, tidak ikut campur soal  pembayaran ganti rugi.

“Karena itu tinggal antara mereka dengan pihak Pelindo, BPN hanya sebagai administrasi. Jadi, tinggal menunggu waktu. Dalam waktu dekat ini saja, pihak Pelindo untuk melakukan pembayaran tanah wakaf tersebut. Uangnya sudah siap, tinggal mengatur cara penyerahannya saja,” katanya.

Pihak Kejaksaan Negeri Mempawah, Antoni Setiawan mengatakan, Kejari Mempawah hanya melakukan pendampingan melalui TP4D baik dari Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri.

“Jadi, pihak Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Mempawah sudah mempertemukan YPKOT dan YBB. Terkait keabsahan legal standing lahan,” kata Antoni.

Dalam pertemuan itu, Antoni menegaskan, dicapai kesepakatan YPKOT akan merelokasi makam ke Desa Pasir dan YBB di Semudun.

“Jadi, Pelindo mengganti lahan dan membantu hingga memindahkannya.Namun, kita hanya melakukan mediasi, dan menjaga agar sesuai koridor hukum yang ada. Jadi, saat ini, tinggal tergantung dari mereka (kedua yayasan),” tegas Antoni.  (ben/sms/bls/hd/has)

Target Akhir Tahun

PELABUHAN Kijing direncanakan memiliki kapasitas awal bongkar muat peti kemas 500.000 TEUs dan curah 10 juta ton. Konstruksi terminal sedang berjalan setelah tiang pancang ditancapkan April 2018. 

Direktur Teknik PT Pelindo II (Persero) atau IPC Dani Rusli mengatakan pembangunan proyek strategis nasional itu akan selesai akhir 2019. Sejalan dengan pengerjaan konstruksi tahap pertama itu, IPC mulai melakukan pengadaan peralatan senilai Rp300 miliar. Dengan demikian, begitu dermaga jadi, peralatan siap dipasang. 

“Kami fokus sebagian terminalnya dioperasikan akhir tahun. Tapi go run-nya pada awal tahun depan,” kata Dani beberapa waktu lalu.
Dalam beberapa kali pembahasan oleh Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Pelabuhan Kijing dicalonkan menjadi salah satu dari tujuh hub utama di Indonesia. Untuk membangkitkan kargo, kawasan industri harus dibangun di sekitar Kijing.

Administrasi pengajuan proposal kawasan ekonomi khusus (KEK) sedang diproses. Dengan ketersediaan lahan 200 hektare, KEK nantinya menjadi daerah asal kargo (hinterland), khususnya bagi produk olahan mineral dan komoditas perkebunan, seperti CPO dan karet.

IPC telah sepakat dengan Antam yang bersama Inalum dan investor asal China mendirikan pabrik smelter alumina di Mempawah. IPC juga sudah sepakat dengan pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit di Kalbar untuk mengapalkan hasil produksinya lewat Kijing. 

“Esensi KEK itu adalah fasilitas, bukan tujuan utama. Yang harus kita dorong adalah bisnisnya. Bisnisnya apa? Jangan sampai kita bikin KEK, bisnisnya enggak ada di sana,” ujar Dani.

Soal seberapa strategis Pelabuhan Kijing, berdasarkan studi kelayakan, lokasi pelabuhan berada di Selat Karimata yang menjadi penghubung Sumatra dan Kalimantan. Posisi Kijing juga berdekatan dengan Singapura, Selat Malaka, dan Laut China Selatan. 

“Ini poros Laut China Selatan. Kalau mau bikin pusat smelter, aspal, distribusi CPO, transshipment bahan bakar, pusatnya di situ,” ujarnya.

Sementara Pelabuhan Pontianak yang selama ini digunakan, akan jadi feeder bagi Kijing. Pasalnya, dengan luas opperasional hanya lima hektare, daya dukung Pelabuhan Pontianak tidak memungkinkan lagi bagi peningkatan kargo pada masa depan. 

“Artinya, untuk lebih besar lagi, harus ke sana [Kijing]. Nanti ini [Pontianak] dibuat sebagai support sehingga Pontianak tidak dibebani truk-truk besar lagi. Berhenti saja di sana, mobil-mobil kecil saja yang perlu.”

IPC telah memperoleh konsesi pembangunan dan pengusahaan jasa kePelabuhanan Kijing selama 69 tahun. Pemerintah memberikan penugasan berdasarkan Peraturan Presiden No 43/2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat. Sebagai salah satu proyek strategis nasional, Terminal Kijing akan menjadi pelabuhan berstandar internasional terbesar di Kalimantan. 

IPC menyiapkan dana Rp5 triliun untuk seluruh tahap pembangunan Kijing. Pada tahap pertama, IPC membangun lapangan penumpukan, gudang, tank farm, jalan, lapangan parkir, kantor pelabuhan, kantor instansi, dan jembatan timbang. Pada tahap II, IPC mengembangkan empat terminal dan KEK. (bis/bls)