Kamis, 12 Desember 2019


KPK Rapat Cegah Korupsi

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 87
KPK Rapat Cegah Korupsi

RAPAT – Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI menggelar rapat monitoring supervisi dan pencegahan korupsi di Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah, Senin (15/7).

MEMPAWAH, SP -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar rapat monitoring supervisi dan pencegahan korupsi di Kabupaten Mempawah di Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah, Senin (15/7).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi yang dihadiri oleh Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, Tri Budi Rachmanto beserta tim. 

Hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Sekda Kabupaten Mempawah dan seluruh Kepala SKPD Kabupaten Mempawah.
Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi mengatakan, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih merupakan tujuan yang harus dapat dicapai oleh penyelenggara negara, khususnya di kabupaten Mempawah.

"Karena salah satu bentuk good and clean governance yang paling nyata adalah dengan pencegahan perilaku korupsi," katanya.
Pagi mengatakan bahwa perilaku korupsi saat ini telah menjalar ke setiap sendi kehidupan masyarakat dan ini telah menjadi musuh bersama. Sebab, korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa.

"Sehingga perilaku tindakan nyata dari kita semua untuk mencegahnya," katanya.
Di tingkat pemerintah pusat, upaya pemberantasan korupsi ini telah dilakukan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai payung hukumnya.

"Salah satu tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah melakukan koordinasi dan supervisi dalam upaya pemberantasan korupsi yang evaluasinya saat ini sedang kita laksanakan," paparnya.

Lebih jauh, upaya pencegahan korupsi di daerah, khususnya di Kalimantan Barat, telah dilakukan melalui penandatanganan komitmen bersama antara kepala daerah se-Kalimantan Barat, Ketua DPRD dengan KPK RI.

“KPK RI akan terus memantau kesungguhan dari pemda dalam upaya pemberantasan korupsi melalui indikator-indikator, seperti integrasi antara E-Planning dan E-Budgeting, Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang independen, masalah perizinan dan indikator lainnya” jelasnya. 

Pagi menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Mempawah telah melakukan upaya memenuhi komitmen tersebut, namun diakuinya masih belum maksimal. 

“Hal ini disebabkan infrastruktur dan administrasi yang ada masih belum dapat memenuhi indikator yang ada” ucapnya.

Dikatakan, kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam pencapaian indikator-indikator dalam MoU yang lalu. Pengelolaan dana desa yang masih belum online dan terintegrasi dengan aplikasi yang terdapat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, sehingga informasi yang diperoleh belum mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. (ben/bah)

Butuh Integrasi Sistem 

Ketua Tim Korsupgah KPK RI, Tri Budi Rachmanto mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Barat bersama KPK RI yang lalu.

Diungkapkan, semua pemerintah daerah melaksanakan rencana aksi di delapan aspek yaitu pertama terkait perencanaan APBD, kedua terkait pengadaan barang dan jasa, ketiga terkait pelayanan terpadu satu pintu, keempat terkait kapabilitas APIP, kelima terkait manajemen ASN, keenam terkait tata kelola Dana Desa, ketujuh terkait optimalisasi pendapatan daerah dan terakhir manajemen aset daerah. 

Tri Budi Rachmanto mengungkapkan, program pencegahan korupsi ini tidak akan bisa dilakukan secara optimal apabila tidak ada komitmen dari pimpinan daerah. Lebih jauh, ia meyakini komitmen tersebut telah terbentuk di Kabupaten Mempawah ini.

“Saya meyakini di tingkat pimpinan di Kabupaten Mempawah komitmen tersebut telah terbentuk, namun tetap dibutuhkan profesionalisme dari ASN dan integritas dari sistem dalam pelaksanaannya itu sendiri” tegasnya.

Ia menambahkan, integritas dari sistem tidak hanya berbentuk aplikasi semata, namun lebih jauh dari itu bagaimana dapat menerapkan seluruh aturan-aturan yang ada secara berintegritas tanpa negosiasi. 

"Partisipasi dari masyarakat juga sangat diperlukan dan harus dipandang positif oleh eksekutif maupun legislatif. Pengawasan yang konstruktif oleh APIP maupun DPRD sehingga tata kelola Pemerintah Kabupaten Mempawah lebih baik kedepannya," paparnya. (ben/bah)