Minggu, 20 Oktober 2019


Ganti Rugi Makam Tionghoa 24 Miliar Bermasalah

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 2369
Ganti Rugi Makam Tionghoa 24 Miliar Bermasalah

Grafis : A. Wesi

MEMPAWAH, SP - Perebutan uang ganti rugi kompleks pemakaman Tionghoa di DesaTanjung Sanggau, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, memanas.

Menurut informasi yang diperoleh Suara Pemred, kedua belah pihak saling melaporkan polisi.
Persoalan saling klaim keabsahan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghua (YPKOT) Sungai Kunyit, berdampak pada proses pencairan ganti rugi pemindahan makam yang terkena proyek nasional pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing senilai kurang lebih Rp24 miliar terhambat selama satu setengah tahun lebih.

Adapun kedua belah pihak yang bersengketa, di antaranya YPKOT Akta Tahun 1979 dengan YPKOT Akta Tahun 2018. Mewakili pihak YPKOT Akta Tahun 1979, Ketua Umum Seknas KPP Justitia, Chandra Kirana mengatakan, kasus ini bermula ketika sejumlah pihak yang mendirikan YPKOT, mengklaim sebagai pihak yang mengakui atas aset dan makam yang dikelola dan dimiliki YPKOT dengan akta tahun 1976. Saat ini kepengurusan dipimpin oleh Lim Tji Kong.

"Pihak pendiri YPKOT hanya ada satu orang yang berasal dari salah satu YPKOT Akta 1976 bernama Eng Kueng Ueng/Kong Ti," kata dia melalui rilis yang diterima Suara Pemred, kemarin.

Sementara, pengurus YPKOT Akta 2018, dikatakannya terdiri dari orang-orang yang bukan pengurus YPKOT lama dan tidak pernah terlibat dalam pengurusan pemakaman kematian di kalangan warga Tionghoa yang bernaung dibawa YPKOT.

"Bahkan sebagian memiliki KTP atau berdomisili di luar Desa Sungai Kunyit Mempawah," ungkapnya. Diketahui, melalui akta notaris Verra Kamelia, No. 30 Tanggal 28 Desember 2018 dengan bagian permis jelas menyatakan pada 3 Februari 2017 telah berdiri YPKOT. 

Sementara Yayasan YPKOT yang diketuai Lim Tji Kong telah eksis sejak 1976 dengan akta pendirian notaris Mochamad Damiri No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976.

Untuk menyelesaikan persoalan agar tidak berlarut-larut, pada Selasa (3/9) lalu, bertempat di Aula Serbaguna Kecamatan Sungai Kunyit diadakan pertemuan dengan seluruh ahli waris, dimana makam orangtuanya yang berada di area pemakaman YPKOT diundang untuk memberikan aspirasi, guna menentukan siapa yang berhak dan yang sah sebagai pengurus YPKOT, serta memiliki kewenangan dalam hal melakukan penerimaan ganti rugi, menyalurkan dan memindahkan makam-makam yang berada di lokasi pembangunan proyek Pelabuhan Kijing tersebut.

Pertemuan anggota/ahli waris dan pengurus dipimpin oleh Ketua BPD Desa Sungai Kunyit, dihadiri juga perwakilan Pelindo II dari Jakarta, Kapolres Mempawah yang diwakili Kasat Intel, Camat Sungai Kunyit, Kapolsek Sungai Kunyit, Danramil Sungai Kunyit dan Kepala Desa Sungai Kunyit serta 76 anggota/ahli waris makam YPKOT.

"Forum rapat anggota dan ahli waris saat ditanya, bilamana besok ada terjadi kematian siapa yang akan mereka cari untuk mengurus anggota keluarganya yang meninggal, dengan serentak mereka menjawab "Tji Kong!"," kata dia.

"Hal ini ditanyakan berulang-ulang oleh Misdi selaku moderator dan juga Ketua BPD Desa Sungai Kunyit dan jawabannya tetap sama, karena tidak puas dengan jawaban tersebut anggota dan ahli waris dibagikan potongan kertas untuk menuliskan siapa yang mereka akui untuk mengurus dan mewakili ahli waris atas nama YPKOT, dan 76 orang yang hadir dan disaksikan oleh semua undangan, secara aklamasi menyatakan mendukung YPKOT yang didirikan melalui akta dan telah ada sejak 1976," lanjutnya.

Untuk itu, demi kepentingan negara dan kepentingan orang banyak, menurut Candra seharusnya polemik dan permasalahan ini tidak perlu terjadi.

"Saya berharap pihak-pihak di luar kepentingan yayasan berhenti untuk bermanuver dan TP4D dapat lebih meningkatkan kewenangannya, agar semua dapat terawasi, dari nanti penyaluran ganti rugi sampai pada pengadaan lahan penggantinya," tuturnya.

Sementara itu, Dadang Suprijatna, kuasa hukum dari Lim Tji Kong dan Wilian mengatakan  ada indikasi dugaan penyalahgunaan dan/atau pengelapan dokumen kepala desa/pemerintah daerah tingkat desa yang berwenang mengeluarkan surat yang digunakan sebagai persyaratan pengesahan yayasan oleh Ditjen AHU KUMHAM RI yaitu surat keterangan berdomisili yang telah dibatalkan masih tetap digunakan.

"Kita sudah berusaha untuk menemui notaris yang mengeluarkan akta pendirian YPKOT No. 30 tahun 2018, justru ia menyatakan akan melaporkan ke pihak berwajib bilamana ada pihak yang merasa dirugikan dengan akta yang dikeluarkannya dengan nada yang sangat tidak bersahababat," katanya.

Dadang yang juga Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Seknas KPP Justitia mengatakan bahwa hal tersebut akan dipikirkan langkah dan upaya hukum yang akan dilakukan pihaknya, namun ada pihak yang lebih berwenang untuk menindak lanjuti masalah tersebut.

"Fokus penyelesaian masalah  ada yang lebih diutamakan ketimbang masalah ini berlarut. Silahkan kepada pihak terkait untuk menindak lanjuti, karena semua itu sudah diatur dalam peraturan secara khusus," tuturnya.

Voting Salahi Aturan


Konflik penggantian lahan antara Pelindo terhadap dua yayasan pemakaman Tionghoa,  YPKOT dan YBB kembali berjolak. Bagaimana tidak, penggantian belum dilaksanakan, saat ini justru timbul gejolak baru di mana terdapat pembentukan dan penunjukan pengurus baru dan kuasa hukum baru yang mengatasnamakan YPKOT dan YBB melalui rapat dan voting.

Bahkan, disebut-sebut rapat pemilihan dan pembentukan ini disebut-sebut difasilitasi oleh Pelindo sendiri dengan dihadiri pihak kepolisian dan tentara.

"Jumlahnya sekitar berapa puluh orang gitulah," kata Kuasa Hukum YPKOT Akta 2018, Ridho Fathant.


Padahal, kata Ridho jika mengacu pada Undang-Undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dalam Pasal 32 Ayat 1 jelas mengatakan bahwa pengurus yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diangkat kembali.

"Untuk menentukan pengurusan yang sah, bukan melalui voting. Tetapi ada prosedurnya. Artinya inikan menyalahi aturan," tegasnya.                                    

Dia menilai dengan adanya pembentukan pengurus baru justru akan menimbulkan gejolak baru terhadap pengantian lahan tersebut.

Semestinya, kata dia Pelindo sebagai pelaksana seharusnya melaksanakan kewajiban hukum yang telah keluar. Sebab, pemerintah mengeluarkan kewajiban hukum itu bukan sebagai bentuk intevensi atau tendensi namun hal ini untuk kepentingan proyek startegi nasional.

Apalagi dalam mengambil keputusan pemerintah tidak asal, putusan itu sudah jelas berdasarkan tinjauan yuridis, gambaran umum, cek lapangan dan aturan-aturan pemakaman.

"Kitakan sudah tahu perjalanan itu sendiri sudah keluar kewajiban hukumnya," ujarnya.

Sebelumnya, Ridho Fathant menjelaskan, YPKOT berdiri berdasarkan akta pendirian tahun 1975, yang didirikan oleh 5 (lima) orang yakni, Lo Liat Djung (almarhum), Ng Kueng Ueng alias Kong Ti (almarhum), Lin Tjhin Tong, Tju Sun Hie (almarhum), dan Tju Sun On (almarhum). 


Akta YPKOT telah diperbarui pada Desember 2018.    “Lin Tjhin Tong menyerahkan yayasan kepada Ng Kueng Ueng (sebagai Ketua Pembina/saat itu masih hidup),” ujar Ridho.   

Menurut Ridho, permasalahan ganti rugi telah dibahas bersama Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan diserahkan sepenuhnya sesuai aturan hukum.

“Dipimpin oleh Bapak Kajati Kalbar,” sebut Ridho.

Menindaklanjuti itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan surat pada 7 Mei 2019, bernomor A1.02/61.02V/2019, perihal Revisi Validasi VI terhadap daftar nominatif 79, 165 dan 166 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Dalam surat bersifat segera, itu BPN mengelompokan penerima ganti rugi dan besaran ganti rugi dengan sebutan daftar nominatif nomor. 

Untuk Ng Kueng Ueng alias Kong Ti/YPKOT dengan daftar nominatif nomor 79 dan luas lahan 22.547 meter persegi, nilai ganti rugi dalam bentuk uang Rp23.110.545.228.

Lim Tji Kong/YBB daftar nominatif nomor 165 luas lahan 1.856 meter persegi, nilai ganti rugi dalam bentuk uang Rp585.811.958.

Ng Kueng Ueng alias Kong Ti/YPKOT daftar nominatif nomor 166, luas lahan 1.334 meter persegi, nilai ganti rugi dalam bentuk uang Rp429.620.185.

Di butir terakhir (butir ketiga) surat BPN itu, menyatakan; Bahwa terhadap perbaikan validasi tersebut, kami harapkan PT Pelindo II (Persero) agar segera segera dilaksanakan pembayaran.

Ridho mengakui dalam penyelesaian lahan pengganti ini dengan saran PT Pelindo II (Persero) dilakukan melalui pemerintah yaitu Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan tata ruang, dan telah dikeluarkannya SK Bupati Mempawah untuk menunujuk lokasi pemindahan kompleks makam ke Desa Pasir, Mempawah.

“Uang ganti rugi untuk membeli lahan,” imbuh Ridho.


Belum dibayarkannya uang ganti rugi oleh Pelindo II, menurut Deputy General Manager Hukum dan Pengendalian Internal PT. Pelindo II, Mustafa Muhammad As’ad, karena terdapat dua yayasan yang saling klaim.

“Jadi informasi yang kami dapatkan di sana itu ada dua yayasan. Ada dua pengelola makam. Jadi yang menjadi pertanyaannya sekarang dari dua itu siapa yang diakui,” ujar Mustafa kepada Suara Pemred, beberapa waktu lalu.

Pengacara YPKOT, Ridho Fathat Khan membantah ada dualisme kepengurusan. Dijelaskannya, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Yayasan, legalitas yang dimiliki masing-masing yayasan, maksud tujuan dan objek, berbeda. 

Ridho menegaskan, masalah “dualisme” ini diperjelas dalam pertemuan dengan TP4D di Kejaksaan Tinggi Kalbar, 14 Maret 2019. Dalam pertemuan itu, terungkap, kedua yayasan, YPKOT-YBB, memiliki akta pendirian dan objek yayasan masing-masing. 

BPN Mempawah pun sudah memvalidasi daftar nominal (danom) masing-masing yayasan menjadi tiga bidang tanah.  

YBS Prihatin
 

Herry Sandra, Sekretaris Jenderal Yayasan Bhakti Suci saat diminta tanggapannya soal kisruh ganti rugi tanah makam ini menyayangkan terjadinya, perebutan hak perpindahan makam. 
 

" Secara organisasi, Yayasan YPKOT - YBB tidak masuk dalam daftar anggota Yayasan Bhakti Suci, jadi kami tidak berhak masuk ke ranah sengketa termasuk untuk menasehati mereka," kata Herry, Sabtu (21/9).  

Menurut Herry, beberapa waktu lalu salah satu pihak yang bersengketa ada datang ke sekretariat YBS di Jalan Gajah Mada Pontianak untuk meminta masukan dan bantuan. 
 

"Tapi kita tolak karena yang datang hanya sepihak, jika yang datang kedua belah pihak mungkin itu lebih baik karena biar tahu secara jelas titik permasalahanya secara seimbang.

Kalau sudah ke ranah hukum nanti akan lebih jelas siapa sebenarnya yang memiliki dokumen yang sah, walau sebenarnya sangat disayangkan karena yayasan itukan untuk sosial, " tambahnya.  

Konflik sengketa lahan perkuburan di Kabupaten Mempawah ini, juga disoroti oleh salah seorang paranormal Tionghua (Loya), Lim Chai Huat. Ia sangat menyayangkan kasus ini terjadi. Bahkan, dirinya meramal akan terjadi musibah besar bagi kedua belah pihak.  

"Ini sudah ada kaitannya dengan orang yang sudah meninggal. Menurut saya ini sangat berbahaya bila tidak diselesaikan dengan baik," kata dia. (ben/sms/bob)

Serahkan ke Masing-Masing Pengacara  

Satgas Pengadaan Tanah  BPN Kabupaten Mempawah, Solihin mengatakan, status tanah makam Tionghoa yang akan direlokasi, semuanya SKT (surat keterangan tanah).

“Jadi, dari 2, 6 hektare luas tanah yang akan direlokasi, di mana luas tanah YPKOT 2 hektare lebih, dan YBB sekitar selebihnya. Di mana terdapat 3 surat SKT,” kata Solihin. 

Menurutnya, perihal perseteruan ini dikarenakan YBB merasa mereka mengurusnya, dan YPKOT tak mengurusnya. Sehingga, pembayaran untuk mereka hingga saat oleh pihak Pelindo belum dilakukan.

“YBB ada membawa pengacara, dan YPKOT juga membawa pengacaranya, kemarin. Sehingga kedua pengacara bertemu, dan pihak YBB mereka menyerahkan ke pengacara YPKOT untuk diselesaikan,” ujar Solihin.   

Perseteruan kedua yayasan, sebut Solihin, juga soal relokasi lokasi makam. “YPKOT maunya di Desa Pasir, dan YBB inginnya di Semudun,” ujar Solihin.  

BPN, tegas Solihin, tidak ikut campur soal  pembayaran ganti rugi.

“Karena itu tinggal antara mereka dengan pihak Pelindo, BPN hanya sebagai administrasi. Jadi, tinggal menunggu waktu. Dalam waktu dekat ini saja, pihak Pelindo untuk melakukan pembayaran tanah wakaf tersebut. Uangnya sudah siap, tinggal mengatur cara penyerahannya saja,” katanya.

Pihak Kejaksaan Negeri Mempawah, Antoni Setiawan mengatakan, Kejari Mempawah hanya melakukan pendampingan melalui TP4D baik dari Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri.

“Jadi, pihak Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Mempawah sudah mempertemukan YPKOT dan YBB. Terkait keabsahan legal standing lahan,” kata Antoni.


Dalam pertemuan itu, Antoni menegaskan, dicapai kesepakatan YPKOT akan merelokasi makam ke Desa Pasir dan YBB di Semudun.

“Jadi, Pelindo mengganti lahan dan membantu hingga memindahkannya.Namun, kita hanya melakukan mediasi, dan menjaga agar sesuai koridor hukum yang ada. Jadi, saat ini, tinggal tergantung dari mereka (kedua yayasan),” tegas Antoni.  (ben)