Selasa, 21 Januari 2020


DPRD Mempawah Tak Dihargai

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 682
DPRD Mempawah Tak Dihargai

RAPAT PARIPURNA – Suasana Rapat paripurna agenda mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terkait Penjelasan Bupati Mempawah atas Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Mempawah Tahun 2020 di Aula DPRD Mempawah, Senin(2/12). Pada rapat itu, tak satu pun pihak

MEMPAWAH, SP - Rapat paripurna agenda mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terkait Penjelasan Bupati Mempawah atas Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Mempawah Tahun 2020 tak dihadiri satu pun pihak eksekutif. 

Rapat yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mempawah di Aula DPRD Mempawah, Senin(2/12) itu semula dijadwalkan pada pukul 09.00 WIB, namun molor ke pukul 16.00 WIB, itu pun tak ada satu pun perwakilan eksekutif Pemkab Mempawah. 

Anggota DPRD Kabupaten Mempawah, Dedi Hariyadi dari Fraksi PDI Perjuangan berang dengan sikap Pemkab Mempawah. Dedi menilai pihak eksekutif tak menghargai rapat paripurna yang diadakan DPRD Kabupaten Mempawah.

"Saya nilai pihak eksekutif tak menghargai rapat paripurna yang sudah dibamuskan (diagendakan dalam Badan Musyawarah DPRD,red)," tegasnya.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Ria Mulyadi dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Darwis Harahap.Dalam pandangan fraksi fraksi yang terdiri dari PDIP Perjuangan, Hanura, Nasdem, Gerinda dan lainnya, sempat menyepakati bahwa rapat paripurna Rancangan APBD Kabupaten Mempawah tahun 2020 tidak perlu dibahas lagi, kecuali dari Fraksi Golkar yang masih menunggu keputusan dari ketua.

Dedi bahkan mengungkapkan bahwa Bupati Mempawah, Erlina tak pernah hadir dalam rapat paripurna. Atas dasar itu, menurutnya semua jadwal paripurna lebih baik dibatalkan, bukan dipending (ditunda).

"Saya bahkan pernah walk out karena yang hadir cuma Sekretaris Daerah (Kabupaten Mempawah). Sebagaimana hasil keputusan rapat, maka menunggu petunjuk dari Gubernur Kalimantan Barat atau Kementerian Dalam Negeri," tegasnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Darwis Harapat mengaku prihatin akan ketidakhadiran pihak eksekutif seorangpun dalam agenda mendengarkan pandangan umum fraksi fraksi terkait penjelasan Bupati Mempawah atas Rancangan APBD Kabupaten Mempawah Tahun 2020.

Diungkapkan bahwa ketidakhadiran pihak eksekutif Mempawah sampai saat ini tidak ada pemberitahuan, baik melalui lisan maupun tulisan, kepada pimpinan eksekutif. 

"Paripurna ini dijadwalkan jam 09.00 WIB. Namun karena itikad baik kita, kita menunggu hingga jam 15.00 WIB. Dan baru dilaksanakan sekitar pukul 16.00 wib, meskipun tak dihadiri pihak eksekutif," katanya.

Menurutnya, dari pandangan fraksi-fraksi di Mempawah agar rapat paripurna ini ditutup, kecuali Partai Golkar yang masih pikir-pikir. Ada beberapa opsi hasil dari rapat paripurna itu. Namun, berdasar kesepakatan, diputuskan tidak ada rapat pembahasan RAPBD Mempawah lagi. 

"Terkait tidak adanya rapat paripurna, kami dalam waktu dekat akan berkonsultasi dan koordinasi ke Gubernur Kalbar dan dilanjutkan ke Mendagri. Pembahasan ini (ditutup) karena ketidakmauan pihak eksekutif melakukan paripurna, bukan dari DPRD,” tegasnya. (ben/bah)

Telan Kekecewaan

Anggota DPRD Kabupaten Mempawah Fraksi Hanura, Tri Margono juga kecewa atas sikap pihak eksekutif Pemkab Mempawah yang tidak menghadiri rapat paripurna. 

"Paripurna ini sudah dibanmuskan dan sudah ditetapkan waktunya. Namun hingga sore harus dilaksanakan fungsi dan tanggung jawab kita meskipun tanpa kehadiran pihak eksekutif," katanya.

Dengan tidak hadirnya pihak eksekutif, katanya, maka tidak ada itikad baik dari eksekutif. Untuk itu, rapat tak perlu dilanjutkan. (ben/bah)