Selasa, 21 Januari 2020


Makam Tionghoa Rp24 Miliar di Pelabuhan Kijing, Sengketa Dua Yayasan

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 5955
Makam Tionghoa Rp24 Miliar di Pelabuhan Kijing, Sengketa Dua Yayasan

Grafis Koko

MEMPAWAH, SP – Kisruh perebutan kuasa atas ganti rugi lahan kompleks pemakaman Tionghoa di Desa Tg Sanggau, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah yang terdampak pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing tampaknya akan berakhir. Hal ini menyusul keluarnya surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah Nomor: AT.02/1796-61.02/XII/2019 perihal proses pemindahan makam kepada Ketua Yayasan Bhakti Baru/Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa di Sungai Kunyit, tertanggal 6 Desember 2019.

Surat yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Mempawah selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Abdul Wajah Ganjar itu memuat tiga hal. Dalam penjelasannya, surat tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan 4 Desember 2019 yang membahas pemindahan makam. 

Tiga hal penting yang dimuat, pertama, pengurus Yayasan Bhakti Baru/Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa dapat memfasilitasi anggotanya yang akan memindahkan makam, dan bagi yang akan memindahkan secara mandiri atau pribadi, juga dipersilakan. 

Kedua, para ahli waris yang ingin mengajukan usulan pencairan dana makam kepada Pelaksana Pengadaan Tanah, dapat dilakukan dengan melengkapi syarat; fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ahli waris, dan surat keterangan dari yayasan mengenai keabsahan ahli waris yang berhak mengurus pemindahan makam, dan Surat Keterangan tersebut diketahui oleh Kepala Desa.

Ketiga, untuk kelancaran proses, dimintakan kepada pihak yayasan untuk menyosialisasikan ketentuan poin a dan b di atas kepada para ahli waris. Surat turut ditembuskan ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalbar, Bupati Mempawah, dan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II.

Akan tetapi pengurus Yayasan Bhakti Baru (YBB), Apo menegaskan pihaknya belum mendapat surat dari Badan Pertanahan Nasional(BPN) Mempawah terkait prosedur penggantian dana makam.

"Saya belum ada menerima surat itu. Karena kemarin bersitegang, sehingga terjadi deadlock. Makanya kami belum menerima surat dari BPN Mempawah," katanya, Minggu (8/12).

Menurutnya, Yayasan Bhakti Baru sendiri menyerahkan semua keputusan perihal relokasi makam di BPN dan Pemda Mempawah. Dengan catatan, relokasi makam tersebut dilakukan secara transparan.

"Ahli waris yang mandiri, maupun tak mandiri, dipindahkan sekarang pun, gak masalah. Yang terpenting data dulu, dan diserahkan ke BPN Mempawah. Ahli waris tak pernah menolak dan menghambat permasalahan itu. Karena yang jadi problem, yaitu lokasinya yang akan dipindahkan saat ini, ahli waris mayoritasnya tidak menyetujuinya di Desa Pasir," jelasnya.

Dia menganalogikan lokasinya seperti harga tanah di suatu tempat. Baik di depan maupun belakang, harganya sama. Tentu orang memilih membeli di depan karena lebih strategis.

"Tentunya, kita memiliki lokasi yang strategis. Makanya, terkait relokasi ini, masih problem, dan angkanya pergantiannya diharapkan bisa transparan," tegasnya.

Dia berharap dalam relokasi ini, tulang belulang nenek moyang—dalam artian sebenarnya, tidak dibisniskan.

"Jangan jadikan tulang nenek moyang, dijadikan bisnis," katanya.

Apo menjelaskan, ada sekitar 60-70 ahli waris yang aktif di yayasan. Mereka yang tak aktif pun dipastikan tetap menerima ganti rugi. Totalnya, diperkirakan Rp23 Miliar.

"Karena kita sih maunya relokasi di kawasan Segedong, Sungai Duri 1, Kecamatan Sungai Kunyit. Yang jelas, harus transparan, dan jangan ada berlindung dan jangan ada penggiringan. Dengan adanya pro dan kontra, harus ada pertemuan kembali terkait ini," jelasnya.

Kuasa Hukum YBB, Henok Iafu pun mengatakan belum ada putusan relokasi makam usai pertemuan terakhir di BPN Mempawah.

"Karena deadlock, jadi belum ada keputusan. Karena, mayoritas ahli waris tidak setuju di Desa Pasir," tegasnya.

Dia menegaskan, dalam pertemuan sebelumnya, ahli waris diberi alternatif. Jika ingin memindahkan makam secara mandiri tanpa lewat yayasan, akan difasilitasi PT Pelindo. 

"Ada dikasih alternatif untuk memindahkan sendiri," tegasnya.

Sementara pengurus Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Mempawah, Subandrio mengatakan keputusan pemindahan relokasi makam Tionghoa di kawasan Sungai Kunyit yang terdampak pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing, sudah diputuskan. Makam akan direlokasi ke Desa Pasir.

"Berdasarkan keputusan, baik SK Bupati Mempawah, akan direlokasi di Desa Pasir," tegasnya.

Senin (9/12) hari ini, pihaknya akan mendatangi BPN Mempawah. Tujuannya, mengurus administrasi pembayaran dan pemindahan makam sesuai SK Bupati Mempawah, di Desa Pasir.

"Senin (hari ini), kami akan mengurus administrasinya," tegasnya.

Perihal jumlah total ahli waris dan besaran ganti rugi, akan didata kembali. Pembayaran akan dilakukan Pelindo langsung ke ahli waris, melalui BPN.

"Jadi, pembayarannya langsung kepada yang punya tanah, dan  bukan melalui yayasan lagi. Dan penggantian ini pun tidak ada yang komplain," tegasnya.

Sebelumnya, Subandio menjelaskan lahan pemakaman ada sejak 1975 silam, bertepatan setelah keluarnya akta jual beli lahan bernomor 36/1975 antara M. Ali bin Haji Abdullah sebagai penjual, kepada Lo Liat Djung sebagai pembeli. Lo Liat Djung merupakan Ketua Perkumpuan Persatuan Kematian Orang-Orang Tionghoa Sungai Kunyit, Mempawah.

Almarhum Ng Kueng Ueng sudah memberikan kuasa pada Subandio, untuk mengurus semua persoalan pembebasan lahan sejak 2017.

Tepat 27 November 1976, dikeluarkanlah akta yayasan bernomor 11/1976 yang disahkan oleh panitera Pengadilan Negeri Mempawah, Zawawi A. Muin. Ng Kueng Ueng alias Kong Ti saat itu menjabat sekretaris.

“Ini sudah disahkan oleh bupati juga dan makam di situ usianya lebih dari 100 tahun, artinya sudah banyak generasi yang dimakamkan di yayasan ini,” terangnya.

Saat ini, setidaknya tercatat kurang lebih 280 makam di lokasi. Mayoritas masyarakat Tionghoa Kecamatan Sungai Kunyit. Andai Pelindo segera melunasi pembayaran ganti rugi lahan, pihak yayasan sudah memiliki lahan pemindahan makam, di Desa Pasir, Mempawah Hilir, tepat berbatasan dengan makam Tionghoa Yayasan Kauyang dan sejumlah pemakaman umum lain.

Lahan pemindahan memiliki luas kurang lebih 2,55 hektar. Kajian berupa gambaran umum, analisa lapangan, dan tinjauan yuridis serta tinjauan lapangannya sudah lengkap. 

“Semuanya berdasarkan hukum dan sudah positif dan paling layak makam-makam tersebut dipindahkan ke Desa Pasir,” katanya.

Pertengahan tahun lalu, sebenarnya sudah ada putusan inkrah yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah bernomor A1.02/61.02V/2019 perihal Revisi Validasi VI terhadap Danom 79, 165 dan 166 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (persero). 

Isinya, tindak lanjut penyelesaian pembayaran makam Tionghoa dalam pertemuan di Kejaksaan Tinggi Kalbar tanggal 14 Maret 2019 dan surat tanggal 8 April 2019 tentang penyampaian alas hak asli tiga bidang tanah.

Keputusan itu berisi tiga hal. Pertama, terhadap daftar nominatif nomor 79, 165 dan 166 akan dilakukan revisi daftar nominatif dan validasi. Daftar nominatif nomor 79 dan 166 merupakan milik YPKOT atau almarhum Ng Kueng Ueng sebagai pendiri dan ketua dewan pembina yayasan. Kedua, terhadap validasi VI besarannya direvisi. Terakhir, BPN meminta PT. Pelindo II (persero) segera melakukan pembayaran.

Surat putusan ini ditandatangani langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Abdul Wajah Ganjar. Surat itu turut ditembuskan kepada Direktur Komersil dan Pengembangan Usaha PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) di Jakarta dan Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia Tbk (persero), Kantor Cabang Tanjung Periok, Jakarta. Surat itu diterbitkan tanggal 7 Mei 2019.

Setop Pemakaman

Senin, 6 Mei 2019, Ng Kueng Ueng alias Kong Ti menghembuskan napas terakhir di usia 82 tahun. Rencana keluarga memakamkan Kong Ti di rumah peristirahatan terakhir di kompleks pemakaman Tionghoa, Desa Tg Sanggau, tak dapat dilakukan. 

Hal ini disebabkan, pasca-appraisal (penilaian) lahan yayasan, untuk diganti rugi oleh  PT. Pelindo II. Penghentian pemakaian lahan yayasan untuk pemakaman guna mempercepat proses pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing. 

Pihak keluarga akhirnya memakamkan Kong Ti di Desa Wajok, Kecamatan Siantan, Mempawah. Mereka harus beli lahan, dan jauh terpisah dari mendiang keluarga besar. Kong Ti bukan satu-satunya warga Tionghoa, Sungai Kunyit, yang tidak bisa dimakamkan di lahan kompleks pemakaman YPKOT.  (ben/bls)