PPP akan Gelar Mukmatar Islah ke VIII

Nasional

Editor sutan Dibaca : 766

PPP akan Gelar Mukmatar Islah ke VIII
Konfrensi pers Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan yang digelar di Jakarta, Kamis (31/3). (SUARA PEMRED/ HENDRA)
JAKARTA, SP – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memastikan akan menggelar Mukatamar untuk Islah ke VIII pada 8 hingga 11 April 2016, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua PPP hasil Muktamar Bandung, Emron Pangkapi bersama sejumlah politikus senior partai berlambang Ka’bah tersebut di Jakarta, Kamis (31/3). 

Diterangkan Emron, semua pihak yang selama ini berkonflik telah menyepakati untuk menyelamatkan partai atau melakukan Islah hanya dengan satu cara, yakni melalui Muktamar, setelah melakukan pertemuan sedikitnya sebanyak 25 kali sejak satu setengah tahun terakhir. 

“Dalam Muktamar itu, akan dihadiri semua pihak yang selama ini berbeda pendapat dan yang bersama-sama berada dalam dalam kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII Bandung,” kata Emron.

Saat ini, Emron mengatakan, bahkan telah dibentuk kepanitiaan Muktamar Islah, yakni Suharso Monoarfa sebagai ketua Steering Commite dan Ermalena sebagai Organizing Commite. Sementara peserta Mukatamar, bakal dihadiri oleh sebanyak 1.641 kader, di antaranya adalah 397 peserta dari perwakilan DPP, 93 peserta dari DPW yang terdiri dari 68 peserta DPW dan 29 peserta dari perimbangan Fraksi PPP di DPRD Provinsi.

Sementara itu, sebanyak 1.012 peserta terdiri dari DPC dan 157 peserta dari perimbangannFraksi PPP DPRD Kabupaten dan Kota di Indonesia. “Dalam semangat Islah, susunan kepanitiaan Muktamar VIII mengacu pada prinsip dasar demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan. Setelah melewati berbagai dinamika politik selama satu setengah tahun terakhir, maka kami sampaikan bahwa inilah kondisi terkini PPP,” tuturnya.

Mengenai adanya gugatan yang dilayangkan Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Farid dan Dimyati Natakusumah ke Pengadilan tidak akan ditanggapi, bahkan Emron mengajak pihak-pihak yang masih tidak menerima putusan Kemenkumham yang mengembalikan kedudukan Muktamar Bandung, untuk duduk bersama dalam mensukseskan Muktamar Islah.

“Muktamar adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi partai, karena itu sampai detik ini pun kami berharap agar mereka berkenan duduk bersama kami, untuk sama-sama mensukseskan Muktamar ke VII sebagai forum Islah,” kata Emron.

Lebih lanjut dia mengatakan, Muktamar ini mengacu kepada konstitusi PPP yang terdaftar di Kemenkumham yaitu berdasarkan hasil Muktamar Bandung dan seluruh proses administrasi seperti surat-menyurat nantinya akan ditanda tangani oleh Ketua Umum Surya Dharma Ali dan Sektretaris Jendral M. Romahurmuziy.

 
“Ikhtiar kita untuk merajut kembali kebersamaan di PPP, dengan adanya keputusan Menkumham tertanggal 17 februari 2016, yang menyatakan bahwa PPP yang sah itu PPP produk muktamar Bandung. Maka kami merajut komunikasi dengan semua pihak yang selama ini berseberangan pandangan. tetapi tetap keluarga besar PPP,” ucapnya.  

Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi PPP, Reni Marlinawati menyatakan pada prinsipnya seluruh kader partai berlambang Ka’bah tersebut telah Islah namun faktanya hal itu belum terjadi.

Dia menuding, gagalnya PPP selama ini untuk Islah lantaran Djan Farid yang merupakan ketua DPP versi Muktamar Jakarta merasa paling benar dan menolak Muktamar Islah. “Pada dasarnya seenarnya kita (PPP) sudah Islah namun dengan adanya sikap Djan Farid yang merasa paling benar, Islah yang benar-benar Islah belum terwujud,” jelas Reni.

Diungkapkannya, dulunya sebut saja ada dua kelompok yang berselisih, yakni kelompok Surya Darma Ali bersama Dzan Farid dan kelompok Emron Pangkapi bersama Romahurmuziy. Namun, sekarang kondisinya berbalik, Dzan Farid seorang diri  berselisih dengan semuanya.

Sehingga, menurut politisi asal Sukabumi itu sebetulnya polemikdi PPP itu sudah usai. Maka dari itu, Reni berharap Dzan Farid untuk datang ke Muktamar Islah PPP.
"Pokonya sampai titik darah penghabisan kami tetap ajak dia (Djan Farid) ke Muktamar, kalaupun dia tidak mau ikut, kita juga tidak bisa memaksa. Sekali lagi kalau dia cinta PPP dan ingin selamatkan partai, maka tidak ada alasan baginya tidak datang ke Muktamar," pungkasnya. (ang/ind)