Selasa, 17 September 2019


Malaysia Ingin Belajar Demokrasi di Indonesia

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 2171
Malaysia Ingin Belajar Demokrasi di Indonesia

Dubes Malaysia untuk Indonesia, Zahrain Mohamed Hashim dan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, di Gedung Nusantara III DPR/MPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (5/4). (FOTO Humas MPR RI))

JAKARTA, SP – Duta Besar Malaysia untuk Indonesia,  Zahrain Mohamed Hashim mengaku banyak belajar mengenai sistem kenegaraan Indonesia yang demokratis. Pasalnya, Indonesia sudah matang dalam penerapannya. Dan  Malaysia berupaya meningkatkan hubungan perdagangan dengan Indonesia di daerah-daerah perbatasan kedua negara.

“Hubungan kedua negara (Indonesia – Malaysia) memiliki hubungan yang spesial dan istimewa. Malaysia bisa belajar pada demokrasi di Indonesia yang sudah matang. Perdagangan kedua negara di daerah perbatasan juga harus ditingkatkan,” kata Hashim  saat bertemu Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, di Gedung Nusantara III DPR/MPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (5/4).

Hashim mengungkapkan hubungan yang semakin baik tersebut, ke depannya  akan terus ditingkatkan, dengan cara mengundang Ketua MPR RI berkunjung ke Malaysia dan akan diagendakan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia beserta Anggota Parlemen dan pihak-pihak lainnya, guna membicarakan kepentingan kedua belah negara lebih jauh.

 Menanggapi hal tersebut, Zulkifli Hasan mengatakan, sebagai bangsa yang serumpun, kedua negara harus saling mendukung. Untuk itu, bila terjadi masalah,  sebaiknya harus dibicarakan seperti laiknya saudara. “Hubungan Indonesia dan Malaysia sudah terjalin sejak lama dan mempunyai sejarah yang panjang, makanya harus saling mendukung dan harus bisa memberi kebaikan bagi semua,” kata Zulkifli yang juga sebagai Ketua Umum PAN ini.

Menyoal kondisi politik di Malaysia yang penuh dengan dinamika, Zulkifli, berharap Malaysia tetap bersatu dan jangan terjadi kekisruhan yang berlebihan dan jangan sampai ego politik, mengorbankan bangsa dan rakyat Malaysia. “Jangan sampai Malaysia politiknya tidak stabil, bila tak stabil akan mengorbankan rakyat dan negara,” tambahnya.

Zulkifli mengakui, bahwa Indonesia pun perlu belajar pada Malaysia, yakni dengan adanya kebijakan Bumi Putera. Menurutnya, kebijakan tersebut mampu mensejajarkan orang Melayu yang sebelumnya tertinggal dengan etnis lainnya menjadi sejajar.

Ketua MPR menginginkan ke depannya kebijakan pada masa Perdana Menteri Najib Tun Razak disebut rekayasa sosial, mampu ditiru Indonesia. Dalam rekayasa sosial tersebut kaum yang lemah, kaum pribumi diberi pendidikan gratis, bila bergerak di bidang usaha kecil,  akan dibantu oleh perbankan, dan mereka dipercaya mengelola pembangunan.
“Kebijakan itu menurut saya mampu menghilangkan kesenjangan sosial di sana,” ungkap Zulkifli.

Selama 18 tahun Indonesia berada dalam era Reformasi, kata Zulkifli,  sikap demokrasi bangsa semakin dewasa. Bila ada perbedaan politik, ungkapnya, itu hanya terjadi di televisi atau media pemberitaan, tidak sampai terjadi bentrok di masyarakat. Misalnya, selama pilkada serentak 2015 lalu, yang diadakan 269 daerah,   semuanya berlangsung relatif aman dan tertib.
“Semoga pada pilkada serentak tahun 2017,  juga akan mengalami situasi yang sama, aman dan tertib,” tukasnya. (ang/sut)