Situmeang, Mantan Kajari Pontianak Korban Kriminalisasi Jaksa Agung dan Mantan Kajati Kalbar

Nasional

Editor sutan Dibaca : 1297

Situmeang, Mantan Kajari Pontianak Korban Kriminalisasi Jaksa Agung dan Mantan Kajati Kalbar
Mantan Kajari Pontianak, Mangasi Situmeang saat di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Jumat (1/4) sore. (Sindonews/Isra Triansyah)
Jakarta, SP - Mangasi Situmeang, mantan Kepala Kejaksaan Negeri menang gugatan atas Jaksa Agung, HM Prasetyo, karena dilengserkan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pontianak. Namun, Wali Kota Pontianak, memiliki sejumlah catatan tentang mantan Kajari Pontianak ini.

“Saya harus melawan karena secara sepihak menjadi korban kriminalisasi Jaksa Agung, H.M. Prasetyo dan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Godang Riyadi Siregar,” kata Mangasi Situmeang kepada Suara Pemred, di rumahnya di bilangan Jakarta Selatan, Sabtu (2/4).

 
Dalam materi gugatannya, Situmeang menjelaskan, saat menjabat sebagai Kajari Pontianak, selama tujuh bulan, dia mengklaim telah melakukan sejumlah terobosan, terutama dalam pengungkapan praktik korupsi di Pontianak maupun Provinsi Kalbar. Misalnya, dugaan penyimpangan penggunaan anggaran belanja perawatan kendaraan bermotor Pemprov Kalbar, tahun 2007-2009.

Sudah ada penetapan tersangka, bahkan perkara tersebut telah siap dilimpahkan ke pengadilan.  Adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan tanah dan bangunan di lapangan sepak bola di Kecamatan Pontianak Utara, tahun anggaran 2008-2012, sudah ada calon tersangka.

Kasus dugaan penyimpangan kegiatan pekerjaan pengadaan jasa pengamanan di kantor dan rumah jabatan di sekretariat DPRD Kota Pontianak. Perkara-perkara tersebut, hingga dia dipindahkan belum ada pihak-pihak yang mengajukan Praperadilan.  
“Setelah saya dimutasikan, penanganan perkara tersebut menjadi stagnant,” ujarnya.

Kepindahannya berpengaruh pada semangat kerja tim penyidik, karena adanya kekuatiran mengalami nasib yang sama seperti dirinya dipindahkan.
"Khusus dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di sektretariat daerah Pemrov Kalbar, yang tengah disidiki Kejari Pontianak saat itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Godang Siregar, tanpa memberikan alasan, menginginkan agar perkara tersebut tidak dilanjutkan,” ujarnya.

Godang menyatakan hal itu, saat Situmeang datang pada ekspose kasus di Kejaksaan Tinggi Kalbar. Namun, permintaan itu ditolak oleh Situmeang. Alasannya, kasus tersebut telah ditingkatkan ke penyidikan.

Selain itu juga, penyidik memiliki bukti-bukti yang memenuhi syarat.     “Sehingga Kajati Godang sepertinya kecewa, marahlah istilahnya. Karena permintaan dia untuk menghentikan penyidikan kasus tersebut ditolak,” ujarnya.

Namun, ia tidak bisa memastikan, tapi ia menduga ada keterkaitan kasus itu, atau kasus yang sedang diperiksa juga di Kejari Pontianak, yakni perkara lapangan sepakbola di Pontianak Utara.  

Namun tidak hanya itu. Ia mengatakan, ada resistensi atau perlawanan secara terbuka yang dilakukan Walikota Pontianak dan Gubernur Kalbar, terhadap penegakkan hukum yang dilakukan Penyidik Polri maupun Kejaksaan, yang tertuang dalam materi gugatan Situmeang di PTUN, menjadi salah satu faktor terhambatnya proses pengungkapan perkara korupsi.

Bahkan diakuinya, Gubernur secara langsung meminta agar perkara di Pemprov tidak dilanjutkan.  “Memang ada saya ketemu sama Gubernur, beliau pada saat itu meminta kalau bisa perkara ini (tindak pidana korupsi di sektretariat daerah Pemrov Kalbar) tidak lanjut,” ujarnya.


Situmeang berkata ke Gubernur Cornelis, bahwa kasus itu sudah di tingkat penyidikan, dan ia melaksanakan perintah Jaksa Agung. Di mana, jika ia tidak bisa mengungkap korupsi dugaan korupsi tersebut, ia akan dievaluasi. Tidak hanya dirinya, tapi juga semua Kajari dan Kajati.

Menang Gugatan
Menanggapi gugatan Situmeang, dalam dupliknya, Jaksa Agung sebagai pihak tergugat mengatakan, bahwa penggugat, yakni Mangasi Situmeang tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat.

Selain itu, Jaksa Agung juga menganggap bahwa, Situmeang mengajukan gugatan yang tidak berdasar fakta dan hukum.

“Perpindahan atau mutasi tersebut merupakan mutasi nasional dengan kriteria perluasan wawasan, yakni kegiatan untuk memindahkan seorang pegawai dari suatu jabatan ke jabatan lain, antar wilayah hukum Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia,” kata Kuasa Hukum Jaksa Agung, Erryl Prima Putera, di dalam Dupliknya.

Kini, berdasarkan surat putusan hakim PTUN tertanggal 15 Februari 2016, gugatan Mangasi Situmeang dimenangkan. Hakim PTUN Jakarta, memerintahkan Jaksa Agung, H.M. Prasetyo untuk mengembalikan jabatan Mangasi Situmeang minimal pada level yang sama sebelum dicopot sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak.


Artinya, surat kepindahan Situmeang dari Kajari Pontianak ke Kabid Pulitbang Kejaksaan Agung, batal demi hukum dan mewajibkan kepada Kejaksaan Agung mencabut surat tersebut.  

“Seharusnya saya berdasarkan putusan tersebut kembali menjadi Kajari Pontianak. Namun karena saat ini masih dilakukan banding oleh Jaksa Agung, maka kita tunggulah putusannya,” kata Situmeang.    

Namun, alih-alih menghormati proses hukum di PTUN, Kejaksaan Agung, kini malah memeriksa Situmeang atas dugaan melakukan perbuatan tercela selama menjabat di Pontianak.

Dijelaskannya, salah satu yang dipersoalkan oleh penyidik internal Kejaksaan Agung adalah, pesan singkat Situmeang kepada Walikota Pontianak, Sutarmidji. Isinya, Situmeang menanyakan kepada Sutarmidji, apakah memiliki tiket menonton bioskop Midnight di Ahmad Yani Mall Pontianak, pada Sabtu malam.

Selain itu, Situmeang juga diperiksa terkait komunikasi antara dirinya dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Pontianak, yang menanyakan soal apakah ada diskon karaoke dan diskon jika membeli lukisan di salah satu hotel di Pontianak, dianggap sebagai perbuatan tercela.   

“Mereka menganggap saya salah melakukan itu. Wali Kota dan Kepala Dinas teman saya juga, kecuali saya minta duit dan dibayarin. Lagi pula soal tiket itu tidak jadi kok, karena Wali Kota bilang tiketnya tidak ada dan menawarkan, menonton besok harinya, tapi saya menolak,” katanya.

Situmeang mengatakan, dengan dilakukan pemeriksaan secara internal itu, dia beranggapan bahwa ada upaya mencari-cari kesalahan dirinya, agar Jaksa Agung mendapat alasan kuat yang akan dibawa dalam banding gugatan di PTUN.

Karenanya, dia mendatangi Komnas HAM meminta perlindungan adanya upaya-upaya penzaliman yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap dirinya. “Ini mencari-cari kesalahan saya. Jika terbukti kan, mereka memiliki alasan kuat untuk menganggap saya melakukan perbuatan tercela, sehingga memang layak dipindahkan,” tuturnya.  

Sosok Situmeang

Aktivis pemuda, Hasan Basri menyayangkan jika benar pemindahan mantan Kajari, Pontianak lantaran terlalu tegas dalam mengungkap kasus korupsi di Pontianak maupun tingkat provinsi.

“Sebagai masyarakat, saya sangat menyayangkan hal itu. Diketahui, sejumlah kasus dugaan korupsi coba diangkat. Tentu ini tindakan berani dari Mangasi. Jarang di Kalbar ada sosok aparat penegak hukum seberani dia,” ujarnya kepada Suara Pemred.


Hasan mengatakan, kalau niatan Jaksa Agung memindahkan Mangasi untuk memperbaiki citra Kejaksaan Agung dari anak buahnya yang ‘nakal’, mestinya kalaupun perbuatan itu melanggar hukum, maka pemindahan jabatan itu belum cukup tegas.

“Kalau memang Mangasi terbukti menyalahgunakan wewenangnya saat menjabat sebagai Kajari, sebagaimana dituduhkan dia meminta potongan harga kepada salah satu pemilik karaoke, tidak perlu dimutasi. Langsung pecat saja,” katanya.

Kendati begitu, sepengetahuan Hasan, Mangasi adalah sosok Kajari yang tegas. Sejumlah kasus pernah ditanganinya.
Seperti dugaan penyimpangan pengadaan bangunan lapangan sepak bola di Kecamatan Pontianak Utara, dan pengadaan jasa pengamanan  di kantor dan rumah jabatan di sekretariat DPRD Kota Pontianak.

“Satu kata yang bisa saya katakan untuk menggambarkan Pak Mangasi, berani,” ungkapnya. (ang/bls/umr/aju/lis)