KKP F PDI Perjuangan Dorong RUU Penghapusan Kejahatan Seksual

Nasional

Editor sutan Dibaca : 865

KKP F PDI Perjuangan Dorong RUU Penghapusan Kejahatan Seksual
AktiAktivis yang tergabung dalam Komite Aksi Perempuan menyalakan lilin saat aksi " #SOS (Save Our Sister) : Bunyikan Tanda Bahaya ! menyatakan Indonesia Darurat Kekerasan Seksual" di Jakarta, Rabu (4/5). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
JAKARTA, SP – Maraknya aksi kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi belakangan ini, membuat Anggota Legislatif Perempuan Fraksi PDI Perjuangan yang tergabung di dalam Kaukus Perempuan Parlemen (KKP), berkomitmen akan mensponsori Rancangan Undang-undang Penghapusan Kejahatan Seksual (PKS) yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2016,  untuk dibahas pada masa sidang mendatang.

Sebagaimana diketahui, sejak 29 April 2016 kemarin, DPR RI kembali masuk dalam masa Reses dan baru akan berakhir pada Senin (16/5) pekan depan.

Satu di antara anggota DPR RI, Karolin Margret Natasa mengatakan, semangat untuk mengesahkan Undang-undang itu karena didorong oleh kebutuhan dan situasi yang mendesak. Hal itu sebagai akibat naiknya frekuensi dan semakin parahnya bentuk kejahatan yang menimpa anak di bawah umur, remaja dan perempuan Indonesia.

Pada saat yang sama pula, usulan juga diteruskan kepada Presiden dengan harapan akan mendapat dukungan atas insiatif DPR tersebut. “Anggota perempuan di Fraksi PDI Perjuangan telah menyepakati untuk mengorganisasi, serta memobilisasi tanda tangan seluruh anggota legislatif perempuan lintas Fraksi, untuk secara bersama-sama memasukkan usulan itu ke Pimpinan dan Ketua Baleg DPR, ketika masa sidang dibuka pada pertengahan Mei 2016 ini,” kata Karolin di Jakarta, Senin(9/5).  

Dikatakannya, semua pihak terutama kaum perempuan merasa prihatin yang teramat besar atas kejadian yang menimpa YY, seorang pelajar sekolah menengah pertama asal Bengkulu yang diperkosa belasan pemuda hingga tewas.

Diungkapkan Karolin, peluang untuk menjadikan RUU PKS menjadi sundulan amat dimungkinkan, sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 18 dan 23. Di samping itu, secara teknis naskah akademik dan draft RUU juga telah disiapkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Perempuan.

“KPP FPDIP akan mengajak seluruh anggota Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan, aktivis perempuan dan lembaga-lembaga perempuan lainnya, untuk menyempurnakan naskah tersebut,” ungkapnya.

Karolin berharap, gagasan yang akan diusung KPP FPDI Perjuangan ini, dapat segera diwujudkan dalam bentuk Undang-undang sebagai langkah kongkrit atas pelbagai pernyataan keprihatinan, terhadap kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur yang meningkat dalam dua tahun terakhir.  

“Tapi kami juga berharap ada langkah lebih cepat dan kongkrit dari Kementerian PPA dan penegak hukum, baik di dalam pencegahan maupun penindakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan dan pembunuhan, tanpa menunggu selesainya Undang-undang ini,” kata anggota DPR asal Kalimantan Barat ini.  

Sebelumnya, hal senada juga diungkapkan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan saat berada di Cirebon, Jawa Barat, akhir pekan kemarin. Ketua Umum PAN tersebut menyerukan agar pembahasan RUU PKS perlu dipercepat, mengingat sekarang ini kasus tersebut sangat tinggi dan membahayakan.

"Diharapkan DPR RI untuk mempercepat pembahasan Undang-undang tentang kekerasan seksual, dimana sekarang sudah membahayakan," kata Zulkifli.


Menurutnya, hukuman berat untuk para pelaku kekerasan seksual sangat wajar dan untuk itu diharapkan, segera DPR RI untuk memutuskan RUU tersebut. Menanggapi banyaknya masyarakat yang meminta untuk diberlakukannya hukuman kebiri untuk para pelaku, ia meminta hal tersebut dipertimbangkan lagi.

"Boleh saja hukuman kebiri itu ada dan kita juga boleh marah, tapi tetap harus rasional dan jika memang begitu, kita bisa saja menghukum lebih berat dari itu," tuturnya.

Dia juga menegaskan, bahwa Fraksi PAN di DPR juga akan mendorong dan menjadi pelopor percepatan RUU itu. Zulkifli menambahkan, RUU PKS tersebut sekarang memang harus diselesaikan, karena kekerasan seksual sudah sangat memprihatinkan.

"Kami juga mendorong untuk para aggota DPR-RI dari fraksi PAN, agar terus mempercepat RUU itu," tambahnya. (ang/ant/lis
/sut)