Paripurna DPR RI Resmi Berhentikan Ivan Haz

Nasional

Editor sutan Dibaca : 912

Paripurna DPR RI Resmi Berhentikan Ivan Haz
Anggota MKD DPR RI (foto: Okezone)
Jakarta, SP - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi memberhentikan atau memecat anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fanny Safrianysah alias Ivan Haz, Kamis (2/6).

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan yang memimpin rapat paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis mengetukkan palu tanda disetujuinya Ivan Haz diberhentikan dari keanggotaan di DPR RI setelah sebelumnya meminta persetujuan anggota DPR RI yang hadir.


Pemberhentian itu merupakan hasil keputusan pleno dari Mahkamah Kehormatan Dewan. ?"Apakah putusan MKD tentang pemberhentian anggota DPR bisa disetujui?" kata Taufik yang langsung kompak dijawab setuju oleh seluruh anggota rapat paripurna di Gedung DPR RI.

Pimpinan rapat paripurna menyetujui pemberhentian Ivan Haz dari keanggotaan DPR RI berdasarkan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan MKD, memutuskan putra mantan Wakil Presiden Hamzah Haz ini, telah melakukan pelanggaran kode etik berat terkait kasus kekerasan terhadap pembantu rumah tangganya danj kasus narkoba.

Meski demikian, dalam membaca putusan itu, Taufik tidak menyebut nama Ivan Haz sebagai anggota yang dipecat. Bagaimanapun, MKD diketahui telah memutus Ivan melakukan pelanggaran etik berat karena diduga telah menganiaya T di Apartemen Ascot, Jakarta Pusat.

Sementara itu, pemberhentian Ivan Haz ini juga sempat dikatakan Ketua DPR RI, Ade Komaruddin. Menurutnya berdasarkan Undang-undang dan tata tertib, pemberhentian seorang anggota DPR RI harus melalui paripurna.
"Ya kalau nggak salah (udah diberhentikan) cek aja nanti. Tapi mekanismenya kan harus begitu, keputusan yang dilakukan MKD harus diputuskan di Paripurna, nggak bisa putuskan aja begitu, harus dilakukan sesuai Undang-undang dan tata tertib," kata Ade.

Sementara itu, Ketua Fraksi PPP di DPR RI, Reni Marliana mengatakan, dari sejak pertama kali kasus yang menimpa Fanny Safriansyah alias Igan Haz mencuat ke publik, pihaknya telah menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). "Ya Saya , Saya ingin menyampaikan dari sejak awal kasus ini bergulir, kami telah melakukan Tabayun dengan Ivan Has, dan kami sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan," kata Reni.

MKD memiliki tata cara tersendiri dalam mengambil keputusan dan kalau hari Ini kemudian keputusannya sudah keluar, kata dia, tentu Partai harus menghormati keputusan itu, sebagaimana komitmen sejak awal terhadap kasus ini. "Kami menghormati mekanisme yang ada di MKD. Jadi tentulah kami akan menghormati keputusan itu," terangnya.

Dijelaskannya, dalam proses pergantian antar waktu, sudah diatur di dalam Undang-undang. Maka dari itu, setelah diberhentikan secara sah oleh paripurna DPR, PPP akan menjalani langkah-langkah yang telah ditentukan tersebut.

 "Sejak kebutuhan ini keluar tentu langkah berikutnya adalah kami lakukan langkah-langkah sesuai dengan peraturan Perundang-ndangan di antaranya adalah menetapkan pemilik suara di bawahnya (Ivan Haz)," ungkapnya.

Dalam PAW yang bakal dilakukan nantinya, ujar dia, PPP akan mengganti setidaknya terhadap tiga anggota DPR, yakni Usman Jafar, Andi Ghalib dan Fanny Safriansyah. "Setelah ini kami harus berkirim surat kepada pimpinan DPR, yang selanjutnya DPR akan mengirim surat jepada KPU dan selanjutnya diteruskan kepada Presiden," ucapnya.

Berdasarkan Pasal 63 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD, anggota yang dinyatakan melanggar etika berat akan diberhentikan sementara, minimal tiga bulan atau pemberhentian sebagai anggota.

Putusan panel akan disampaikan MKD kepada pimpinan DPR agar dilaporkan dalam rapat paripurna. Pasal 56 ayat 6 mengatur, putusan MKD mengenai pemberhentian tetap anggota berlaku sejak mendapat persetujuan rapat paripurna.

Ditemui terpisah, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan terkait Ivan, fraksi akan menyampaikan kepada pengurus Dewan Pimpinan Pusat setelah mendapat surat pemecatan resmi dari parlemen.

Anggota Komisi III DPR RI itu menjelaskan, sesuai aturan maka penggantinya adalah calon anggota legislatif dari PPP yang mendapat suara terbanyak setelah Ivan.

"Penggantinya Muhammad Badawi (Awi). Mantan wartawan itu, wakil sekretaris jenderal," ucap Arsul. (ang/ant/cnn/lis)