Senin, 16 Desember 2019


Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Kecam Kartel Daging Sapi

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 886
Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta  Kecam Kartel Daging Sapi

Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta Odang dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Muladi menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk ‘Dialektika Demokrasi, Presiden Jokowi dan Kartel Daging Sapi’, di Ruang Press Room Parlemen, Gedung Nusantara III DPR RI Ja

JAKARTA, SP - Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta Odang berpendapat, polemik kebijakan pemerintah soal ekspor daging sapi menekan harga di pasaran lokal, adalah permainan dari para kartel. Yang sudah masuk ke hampir semua unsur, bahkan ke lembaga-lembaga yang tidak disangka sekali pun.   

"Kartel ini sangat luar biasa kejam. Presiden Joko Widodo sendiri sudah mencium ini, hingga dengan tegas ia meminta agar harga daging sapi ditetapkan sebesar 80 ribu rupiah," kata pria dengan sapaan akrab OSO ini, dalam diskusi bertajuk ‘Dialektika Demokrasi, Presiden Jokowi dan Kartel Daging Sapi’, di Ruang Press Room Parlemen, Gedung Nusantara III DPR RI Jakarta, Kamis (9/6).  

Permainan para kartel dalam mempermainkan harga, sangat ‘biadab’ dan tidak mau memperhatikan nasib rakyat. “Pertanyaan besarnya adalah, siapakah para kartel ini? Berada di mana mereka begitu tenangnya mempermainkan harga?" terangnya.  

Oesman mengungkapkan, kabarnya ada lima kartel yang sudah diketahui, tapi tidak disebutkan namanya karena dikhawatirkan akan melarikan diri ke luar negeri. Namun, tokoh besar Kalbar ini meragukan, jika di Indonesia hanya ada lima kartel yang terlibat.  

"Apakah hanya lima ini saja yang diketahui. Tidak, masih banyak lagi dan sangat rapi,” katanya.   Menurut OSO, sapaan akrab Oesman Sapta, jika mencermati harga daging sapi di negara asal impor, yakni Australia, 4 Dolar AS per kg dan bea masuk ke Indonesia sekitar 1 Dolar AS, maka harga daging sapi hanya sekitar Rp 66.000.

Di negara Singapura, harga daging sapi hanya sekitar Rp 60 hingga Rp 65 ribu per kilonya. Mengingat jaraknya yang sangat dekat dengan Indonesia, maka sangat lumrah harganya jika jual di Indonesia hanya sekitar Rp 70 ribu.
  "Harga daging sapi di Malaysia Rp 60.000 per kg, kenapa harga daging sapi di Indonesia bisa mencapai Rp120 ribu/kg," katanya.

"Jadi jika Presiden meminta harga 80 ribu itu sangat wajar, menterinya yang mengurus hal itu harus cepat merealisasikan permintaan Presiden. Harus berpihak untuk rakyat, menteri jangan buang badan,” cecarnya.
 

Padahal, dengan harga Rp 80 ribu saja, pedagang penjual daging sapi sudah sangat untung. Tapi dengan harga tembus sampai Rp 120-130 ribu, bisa dibayangkan keuntungan yang didapat para kartel-kartel itu.    "Ini benar-benar biadab, kartel biadab,” ketusnya.  

Oesman mengajak elemen masyarakat terutama kalangan pers, agar memberikan informasi kepada masyarakat dengan benar. Rakyat harus tahu yang sebenarnya, mengapa harga daging sangat tinggi.   “Ini bukan memprovokasi, tapi memberikan kebenaran yang sebenar-benarnya kepada rakyat, biar mereka tahu bahwa, pemain harga atau kartel yang membuat harga melambung seperti ini," jelasnya.  

Pada kesempatan tersebut, Oesman mendesak Pemerintah maupun TNI dan Polri, untuk dapat memberantas para kartel yang memainkan harga daging sapi. Pemerintah harus berani memberantas para kartel, agar permainan harga daging sapi selama Ramadan dan menjelang Lebaran tidak terus berulang.

Pada kesempatan tersebut, Oesman juga memuji langkah Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Badan Urusan Logistik (Bulog), menjual daging sapi impor dalam kondisi beku dengan harga Rp 80.000 per kg.

"Pemerintah harus dapat menekan harga daging sapi agar tidak terlalu tinggi," ujar Oesman.
 

Sementara itu, di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Muladi mengatakan, pihaknya dan pemerintah telah mengeluarkan peraturan dengan membuat Undang–Undang Pangan, hal itu agar para kartel tidak akan mudah mempermainkan harga kebutuhan pokok.  

“Sebenarnya itu di UU Pangan dinyatakan dengan jelas bahwa, jika ada seseorang yang melakukan penimbunan, maka sudah ada tindakannya. Yakni pidana tujuh tahun dan denda 100 miliar,” ujar Viva.

Terlebih lagi setelah terbongkarnya praktik penyelundupan tujuh kontainer ukuran 40 feet yang berisikan daging sapi beku oleh Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tadi pagi, maka sudah seharusnye segera mengambil tindakan untuk mengusut tuntas perkara tersebut.  

Tujuh kontainer itu di dalamnya memang terdapat daging sapi, namun menggunakan surat yang berbeda, dan itu membuktikan adanya permainan para kartel. “Saya rasa tidak akan ada kesulitan apa pun, ketika seseorang melakukan kejahatan sebagai kartel itu langsung ditangkap saja,” ucapnya.

  Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Joko Widodo blusukan bukan hanya ke pasar, melainkan ke pusat-pusat penggemukan dan pengepul sapi untuk mendapatkan fakta. Hal itu untuk memastikan apa yang diharapkan, yaitu harga daging murah bisa terwujud.

''Ya, kalau Presiden hanya meminta, lalu tak dilaksanakan dan diam saja, wibawa beliau ada di mana?'' tanya Hidayat.
  Ia menuturkan, dulu persoalan daging sapi pernah dibongkar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang menyebut ada permainan di antara pebisnis besar.

Mentan Bantah Menteri Pertanian Amran Sulaiman membantah dugaan keberadaan kartel besar. "Kartel dari mana itu? Kapan ada laporan seperti itu? Coba cek saja," katanya menegaskan. Menurut dia, pemerintah kini mendorong swasta dan BUMN berkompetisi menurunkan harga daging.

Baik swasta maupun BUMN, jelas dia, dilibatkan dalam impor daging sapi beku. Pemerintah membuka kuota impor sebanyak 27 ribu ton. Ia juga menampik saat disinggung tentang dugaan keterlibatan salah satu perusahaan pengimpor daging sapi dalam permainan harga.

Ia menyatakan, kuota impor yang terealisasi sudah ada. Bulog dan PT Berdikari yang mendapatkan tugas untuk mengimpor daging sapi beku, telah bergerak. Namun, untuk berapa jumlah pastinya, perlu dicek kembali.
Wakil Ketua Asosiasi Pedagang Daging Sapi Pasar Flamboyan, Munaji mengatakan, pedagang pasar memiliki mata rantai yang saling berkaitan, antara pedagang dan peternak sehingga daging lokal yang masih dalam kawasan wilayah Indonesia, masih cukup memenuhi kebutuhan.

Hanya saja, terkait harga Munaji justru tidak dapat memastikan. Sebab hal tersebut tergantung hukum pasar dari kondisi konsumen.

“Ya, kalau harga per kilonya Rp 130 ribu nanti saat puasa atau Lebaran, kita juga tidak bisa pastikan karena tergantung kondisi. Kadang pagi harga tinggi konsumen kurang akhirnya harga turun, dan sebaliknya,” ucapnya.


Sanksi KPPU

Ketua KPPU, Syarkawi Rauf menjelaskan, panjangnya rantai distribusi dapat memicu timbulnya praktik kartel atau persengkongkolan. Dalam hal ini, KPPU telah menjatuhkan sanksi terhadap 32 feedloter atau perusahaan penggemukan sapi yang terbukti melakukan praktik kartel.

Mereka dijatuhi denda yang totalnya Rp 107 miliar. Sanksi yang diberikan itu terkait gejolak dan fluktuasi harga daging sapi, dalam beberapa waktu terakhir. KPPU akan mengawasi persaingan usaha, terutama dalam bidang pangan menjelang hari-hari besar.

Ia menjelaskan, karakterisik rantai distribusi saat ini sangat panjang, dan di setiap titik ada perusahaan dominan. Perusahaan dominan di pasar ini berpotensi untuk bersekongkol, sehingga harga menjadi tinggi atau bahkan mereka bersepakat menetapkan harga.

"Jika persoalan rantai distribusi ini tidak segera diperbaiki, kemungkinan akan timbul praktik kartel di komoditas pangan lainnya," kata Syarkawi, kemarin. Pada 24 Agustus 2015, KPPU mengungkapkan dugaan praktik kartel oleh pengusaha daging sapi.

Kartel telah membuat lonjakan harga daging sapi di pasar dalam kurun tiga tahun. ''Ada indikasi persekongkolan antarpengusaha dalam menyuplai daging sapi setiap tahun pada Agustus," kata Direktur Penindakan KPPU Goprera Panggabean.

KPPU mengamati, harga daging sapi di pasar mengalami kenaikan setiap Agustus sejak 2013. Goprera mencontohkan, harga daging sapi pada Februari 2014 mencapai Rp 98.975/kg menurun Rp 98.477/kg pada Maret 2014.

Terkait tren kenaikan harga daging sapi itu, Goprera mengungkapkan, pihaknya menyelidiki 35 importir sapi. KPPU juga saat itu berencana menyidangkan pelaku usaha yang diduga memengaruhi harga daging sapi guna mengatur produksi dan pemasaran.

Mereka dianggap telah melanggar Pasal 11 Undang-Undang KPPU Nomor 5 Tahun 1999. Pelaku usaha tersebut terancam denda Rp 1 miliar hingga Rp 25 miliar, jika terbukti melanggar hingga terjadi monopoli yang mengakibatkan bisnis tidak sehat.(ang/ant/rep/det/loh/lis)