KPK: Irman Gusman Pernah Usulkan Koruptor Dihukum Mati

Nasional

Editor sutan Dibaca : 674

KPK: Irman Gusman Pernah Usulkan Koruptor Dihukum Mati
Gedung KPK (antarafoto)
JAKARTA, SP- Penangkapan Irman Gusman sebenarnya membuat banyak pihak tercengang, sebab Ketua DPD RI ini sebelum tertangkap tangan dirinya selalu menyatakan sikap mendukung penuh kinerja KPK untuk memberantas tindakan korupsi ditanah air, bahkan dia juga pernah menegaskan kepada sejumlah media agar para koruptor dihukum mati.

Sumber di KPK   mengakui bahwa Irman Gusman pernah mengusulkan agar para kopruptor dihukum mati. " IG seperti bunuh diri, dengan pernyataannya atau usulannya itu,"kata salah seorang penyidik kepada  awak media di Gedung KPK, Minggu (18/9).

Ditetapkannya  Ketua DPD RI Irman Gusman  sebagai tersangka oleh KPK  karena menerima uang hadiah atas pemberian rekomendasi yang disampaikan lisan kepada Bulog.
  "Rekomendasi disampaikan melalui pembicaraan menggunakan telepon," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif melalui pesan singkat, Minggu (18/9/2016).

  Meski demikian, KPK belum memberi tahu siapa pejabat Bulog yang menjadi lawan bicara Irman saat menyampaikan rekomendasi. Dalam jumpa pers di Gedung KPK, Sabtu (17/9/2016), Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, uang sebesar Rp 100 juta yang diberikan oleh Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto kepada Irman, terkait pemberian rekomendasi kepada Bulog.Tujuannya, agar Bulog memberikan jatah impor gula kepada CV Semesta Berjaya di Sumatera Barat.

Seusai operasi tangkap tangan, KPK menetapkan empat orang tersangka, yakni Irman, Sutanto, Memi (istri Sutanto), dan Farizal, seorang jaksa yang diduga menerima suap dari Sutanto.

 KPK menegaskan informasi yang beredar di media sosial yang mengatasnamakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman adalah bohong. KPK menyebutkan informasi yang dimuat dalam media sosial itu dioperasikan oleh staf Irman Gusman.

"Kami klarifikasi bahwa ada info yang beredar di masyarakat, baik melalui WA, sms, dan media sosial yang tidak berasal dari IG. Beliau tidak memiliki akses handphone pada kesempatan ini," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam jumpa pers di gedung KPK.

Sebelumnya beredar kabar berantai yang mengatasnamakan Irman Gusman. Pesan itu juga muncul di akun Twitter Irman Gusman. “Saya ingin membantah apa yang sekarang berkembang seolah-olah saya ditangkap karena menerima suap,” kata dia dalam akun Twitternya, Sabtu, 17 September 2016.

Dalam cuitannya, Irman mengakui bahwa ia menerima tamu. Dari ribuan tamu itu datang dengan berbagai motif. Ada tamu yang datang dengan motif minta tolong dan membawa sesuatu. Ia pun tak bisa menolak orang yang datang bertamu dan minta tolong. Meski begitu, ia juga tidak bisa melarang orang membawa sesuatu.

Pernyataan Irman tersebut dibuat dalam delapan kali cuitan di akun Twitter-nya. Ia mengatakan ada beberapa tamu yang datang hari ini. Irman Gusman, demikian bunyi cuitannya, menilai mungkin dari sekian tamu yang datang hari ini ada yang membawa uang. “Tapi saya berhak menolak dan telah saya tolak,” kata dia.

Menurut Irman, KPK terlalu dini mengumumkan status uang yang ditolak itu sebagai suap. Ia menilai penetapan dirinya sebagai penerima suap terburu-buru. Justru Irman menuding itu adalah perbuatan jahat dan fitnah bagi dia dan keluarga.

Laode mengatakan informasi di media sosial itu memutarbalikkan fakta operasi tangkap tangan KPK terhadap Irman Gusman, Sabtu dini hari. Selain melalui WhatsApp dan SMS, informasi itu pun beredar melalui akun Twitter Irman, yaitu @IrmanGusman_IG. "Kami ketahui Twitter IG yang mengoperasikannya staf IG," kata Laode.


Berita ditetapkannya  Ketua DPD RI Irman Gusman  sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena menerima uang hadiah atas pemberian rekomendasi yang disampaikan lisan kepada Bulog.
  "Rekomendasi disampaikan melalui pembicaraan menggunakan telepon," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif melalui pesan singkat, Minggu (18/9).

Meski demikian, KPK belum memberi tahu siapa pejabat Bulog yang menjadi lawan bicara Irman saat menyampaikan rekomendasi.    

Sementara itu, praktisi hukum di Pontianak, Carlos Penadur, menilai, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ketua DPD RI, H. Irman Gusman, Sabtu (17/9) dinihari di Jakarta, dalam kasus suap, merupakan pelajaran bagi pejabat publik.
 

“Korupsi sekecil apapun apalagi yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara tidak boleh ditoleransi. Kecilnya nominal hasil operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Irman Gusman yang hanya Rp100 juta tidak boleh dijadikan pembenaran perilaku koruptif," kata Carlos di Pontianak, Minggu (18/9).

Menurut Carlos, Operasi Tangkap Tangan (OTT) cukup mencengangkan publik khususnya etnis Minangkabau baik yang berada di kampung maupun yang di rantau mengingat barang bukti yang didapat amat kecil.

Namun besar atau kecilnya nominal hasil operasi tangkap tangan seharusnya tidak dijadikan ukuran dalam menilai kerja KPK.

Oleh sebab itu, kata Carlos, KPK harus membuktikan tetap bekerja maksimal untuk dan atas nama hukum, bukan untuk memenuhi selera kelompok-kelompok tertentu seperti tudingan sebagian pihak.

Calos menilai kasus Irman Gusman makin membenarkan bahwa korupsi berkenaan dengan perdagangan pengaruh yang merupakan salah satu ancaman serius bagi pihak-pihak yang fokus memberantas korupsi di Indonesia.(aju/lis/ant
/tempo.co dan kompas.com)