Kamis, 19 September 2019


Soal Kenaikan Tarif STNK dan BPKB, Ini Jawaban Presiden Jokowi

Editor:

Soetana Hasby

    |     Pembaca: 838
Soal Kenaikan Tarif STNK dan BPKB, Ini Jawaban Presiden Jokowi

BERSARUNG - Presiden Joko Widodo mengenakan sarung, menerima hormat dari personel TNI AU saat mendarat di Bandara Ahmad Yani, Semarang, Minggu (8/1), saat melakukan kunjungan kerja di Jawa Tengah. (SP/@KSPgoid)

PEKALONGAN, SP -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, kenaikan tarif pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016,  per Jumat 6 Januari 2017, kenaikan biaya administrasi.

“Perlu saya tegaskan yang naik adalah biaya administrasi STNK dan BPKB,” tegas Presiden Jokowi kepada wartawan, saat usai menghadiri Penyerahan Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu (8/1) siang.

Kenaikan ini dilakukan Pemerintah dalam rangka pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik, mengingat sejak 2010 Polri belum pernah melakukan kenaikan tarif.

BERITA TERKAIT:
Kenaikan Biaya STNK dan BPKB Berlaku Hari Ini
Ini Alur Usulan Kenaikan Tarif STNK dan BPKB

“Setiap kenaikan itu akan saya ikuti untuk memastikan bahwa pelayanannya juga lebih baik dan lebih cepat,” ujar Presiden, dilansir dari situs Sekretariat Kabinet.

Kenaikan tarif STNK dan BPKP, merupakan dua jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), semula diatur dalam PP Nomor 50 Tahun 2010, dan Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Polri.

Dalam lampiran PP tersebut disampaikan tarif baru PNBP di Polri, termasuk biaya pengurusan STNK dan BPKB, yang berlaku mulai 6 Januari 2017.

Sebelumnya dalam Sidang Kabinet Paripurna beberapa waktu, Presiden menegaskan dirinya telah mengingatkan para Menteri Kabinet Kerja agar berhati-hati untuk hal-hal yang berhubungan dan yang bisa memberikan pembebanan lebih banyak pada masyarakat.

“Kalkulasinya, perhitungannya, semuanya harus dikalkulasi,” tegas Presiden. (has)

Baca Juga:
Alihfungsi Gedung SDN 01 Dipertanyakan Orang Tua Murid
Harga Cabai Rawit Semakin “Pedas”
Lagi Indehoi, Oknum Polisi RJS Digerebek Rekannya