Perppu Ormas Disahkan Jadi UU

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 349

Perppu Ormas Disahkan Jadi UU
GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)
Syarif, Sekretaris Tanfidziah PCNU Kota Pontianak 
Saya pikir, negara dalam hal ini pemerintah tidak beringas dan tidak akan serampangan dalam bertindak

Boyman Harun, Ketua DPW PAN Kalbar
Disahkannya UU Ormas, telah mengkebiri hak Yudikatif sebagai lembaga hukum. Yang menentukan pandangan secara hukum orang atau organisasi itu bersalah atau tidak

JAKARTA, SP
- DPR melalui mekanisme "voting" terbuka fraksi, akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat (Ormas) menjadi UU, menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. 

Pengambilan keputusan pengesahan Perppu Ormas menjadi UU dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10). Rapat sempat berjalan alot karena sikap fraksi mengenai Perppu ini terbelah.

Ada tiga peta kekuatan terkait sikap fraksi dalam Perppu Ormas. PDIP, Hanura, NasDem, dan Golkar telah menyatakan mendukung perppu itu disahkan menjadi undang-undang pengganti UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Fraksi PKB, Demokrat, dan PPP, juga mengatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi UU, namun dengan catatan. Mereka meminta dilakukan revisi bila UU itu disahkan menjadi UU. Sementara itu, Gerindra, PKS, dan PAN masih tegas konsisten sejak awal menyatakan menolak Perppu Ormas.

“Dari hasil voting terbuka, sebanyak 314 anggota dari tujuh fraksi menyatakan setuju, serta sebanyak 131 anggota dari tiga fraksi menyatakan tidak setuju. Anggota yang hadir seluruhnya sebanyak 445 anggota," kata Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon saat memimpin rapat paripurna lanjutan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (24/10).

Menurut Fadli Zon, pada forum lobi antarpimpinan fraksi-fraksi pada saat rapat paripurna diskors, belum mencapai kata musyawarah mufakat, karena masih ada tiga opsi pandangan terhadap Perppu Ormas.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan, berdasarkan aturan dalam Tata Tertib DPR RI, pengambilan keputusan melalui mekanisme voting dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup.

Fadli memilih mekanisme voting secara terbuka untuk fraksi sehingga menanyakan sikap setiap fraksi. Pada forum lobi antarpimpinan fraksi, tercatat anggota yang hadir dan terdaftar sebanyak 445 anggota. Fadli menanyakan satu persatu fraksi, mulai dari Fraksi PDI Perjuangan, ada sebanyak 108 anggota yang hadir.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Indra Alex Lukman mengatakan, seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan setuju. Berikutnya, Fraksi Partai Golkar seluruhnya menyatakan setuju. Dua fraksi lainnya yang menyatakan setuju, adalah Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Hanura.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Sutriyono mengatakan Fraksi PKS berpandangan, pasal-pasal dalam Perppu Ormas rawan disalahtafsirkan karena ada beberapa pasal karet yang multitafsir.

Pasal karet tersebut, kata dia, rawan dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu. "Karena itu, Fraksi PKS menyampaikan sikapnyan menolak Perppu Ormas, karena menilai tidak sejalan dengan konstitusi dan UU terkait," katanya.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Abdul Malik Haramain mengatakan, UU Ormas dibuat untuk mengelola kebebasan warga negara sesuai dengan iklim demokrasi.

Dalam iklim demokrasi, kata dia, kebebasan adalah bertanggung jawab dan saling menghargai, bukannya malah merugikan kebebasan orang lain.

Malik menambahkan, Fraksi PKB juga menyampaikan catatan, Perppu Ormas agar disetujui dengan perbaikan azas terhadap ormas, agar dalam UU Ormas mengatur secara tegas, bahwa Ormas mencantumkan azas Pancasila. 

Rapat paripurna, sebelumnya diskors mulai pukul 13:45 WIB dan baru dibuka kembali setelah selesai lobi pada pukul 15.48 WIB. Hadir dalam sidang Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly, dan Menkominfo Rudiantara.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan, pihak pemerintah yang penting musyawarah mufakat dulu. Apa pun itu menyangkut ideologi Pancasila, negara punya aturan, dan Pancasila itu komitmen bukan hanya pemerintah, tapi juga anggota DPR. 

“Seluruh fraksi-fraksi seluruh partai politik, saya kira sudah komitmen dengan namanya Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," ujarnya.  
Tanpa Pengadilan

Perppu ini mengatur soal ormas. Salah satu aturan yang mencolok dalam Perppu ini adalah, soal pembubaran ormas yang dianggap radikal atau bertentangan dengan ideologi Pancasila tanpa melalui jalur pengadilan. Sejak bergulir atau diterbitkan pemerintah pada Juli 2017, Perppu Ormas memang telah menuai banyak pertentangan, terutama dari ormas yang berbasis agama Islam.

Satu ormas telah dibubarkan dengan dasar Perppu itu, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Perppu Ormas dibawa ke Mahkamah Konstitusi oleh HTI dalam rangka judicial review. Selain itu, HTI melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas dicabutnya status badan hukum HTI melalui Perppu Ormas.

Dalam upaya pengesahan Perppu Ormas menjadi UU, lobi-lobi telah dilakukan antar-fraksi dan oleh pemerintah kepada DPR. Pemerintah sendiri masih membuka pintu dengan berbagai masukan selama poin soal ideologi Pancasila tidak diganggu gugat, termasuk soal revisi bila perppu disahkan menjadi undang-undang.

Kalbar Bersuara

Ketua DPD Gerindra Kalbar, Suriansyah mengungkapkan partainya memang konsisten menolak Perppu Ormas. Alasannya, dalam aturan itu, pemerintah bisa seenaknya membubarkan ormas.

"Bagi Gerindra, kalau pun ada pembubaran suatu ormas, harus melewati pengadilan. Pengadilan yang memutuskan suatu ormas boleh dibubarkan atau tidak, bukan pemerintah," katanya. 

Jika kebijakan ini dibiarkan, suatu saat bisa saja terjadi pembungkaman terhadap ormas-ormas tertentu yang kurang mendukung pemerintah. Secara jangka panjang, itu tidak benar dan tidak baik untuk demokrasi di Indonesia.

"Kalau pun dibubarkan, ormas harus lewat pengadilan dan punya kesempatan untuk membela diri. Jangan seperti HTI langsung dibubarkan padahal mereka juga merasa benar. Merasa tidak bertentangan dengan Pancasila. Nah pembuktian atau vonis itu harus dilakukan oleh pengadilan," bebernya 

Sementara, Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Barat, Boyman Harun mengatakan, terkait penolakan bahwa negara berdasarkan UUD 1945, menghargai dan menghormati hak asasi untuk berserikat dan berkumpul. Selama berkumpul dan berserikat itu tidak menyalahi aturan yang ada. 

“Disahkannya UU Ormas, telah mengkebiri hak Yudikatif sebagai lembaga hukum. Yang menentukan pandangan secara hukum orang atau organisasi itu bersalah atau tidak,” ujarnya. 

Ia menegaskan, “Itulah letak menurut saya secara mendasar mengapa PAN menolak disahkannya Undang-undang untuk pembubaran ormas ini," ujarnya. 

NU Siap Kawal


Sekretaris Tanfidziah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Pontianak Syarif mengaku, sangat apresiatif jika Perppu tentang Ormas dijadikan undang-undang.

Sebab menurutnya, tujuan inti dari Perppu ini dalam rangka mengawal Pancasila dan UUD 1945 untuk keutuhan NKRI. Jadi, mestinya pihak manapun mendukung aturan ini.

"Jika itu tujuannya, mestinya tidak ada yang menolak. Bahwa ada kekhawatiran untuk disalahgunakan, itu wajar saja," katanya kepada Suara Pemred, Selasa (24/10).

Ia menilai, sebagai ormas keagamaan, NU harus mengawal Perppu yang akan dijadikan undang-undang ini. Sebab, nilai luhurnya tidak lain untuk kepentingan besar, menjaga kedaulatan Pancasila dan UUD 1945.

"Saya pikir NU pun siap mengawal supaya tidak terjadi penyalahgunaannya," ucapnya.

Bagi pihak yang tidak sependapat dengan diundang-undangkannya Perppu, kata dia, apabila ini telah disahkan, maka semua pihak harus patuh.

"Menurut saya, setiap ormas siapkan diri untuk beradaptasi, bereksistensi dan berkegiatan untuk tidak menyerempet asas dan dasar negara tersebut. Jadi jangan terlalu risau juga, jangan lalai," tuturnya.

Jikalau ada yang mengkhawatirkan akan penerapan Perppu/UU nantinya menyasar pada ormas tertentu, Syarif mengatakan, tentunya pemerintah tidak akan mudah berlaku di luar aturan. Apalagi, ini jelas pelaksanan undang-undang.

"Saya pikir, negara dalam hal ini pemerintah tidak beringas dan tidak akan serampangan dalam bertindak,” ujarnya. 

Alasannya, begitu banyak anak bangsa yang masih memiliki kejernihan berpikir, termasuk pemerintah tujuannya baik. Bahwa akan ada bias di beberapa titik, kemungkinan itu manusiawi saja.

Polisi Kerahkan Pasukan Bersorban

Polda Metro Jaya mengerahkan 299 pasukan bersorban dan berpeci saat mengamankan aksi demo penolakan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan di Gedung DPR/MPR RI.

"Ada sekitar 299 personel yang melantunkan lagu (religius) untuk suasana nyaman," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Selasa (24/10). 

Argo mengatakan Polda Metro Jaya menempatkan polisi wanita (polwan) pada barisan depan untuk mengamankan aksi tersebut yang dibantu TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Argo memperkirakan jumlah massa yang berunjuk rasa menolak pengesahan Perppu Ormas di Gedung DPR/MPR RI mencapai 6.000 orang.

Selain di depan Gedung DPR/MPR RI, petugas gabungan juga mengamankan aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Jakarta Pusat.

"Puluhan ribu kami turunkan karena ada aksi juga di depan Istana Negara," tutur Argo.

Terkait pengaturan arus lalu lintas, Argo menyatakan petugas telah menyiapkan skenario rekayasa jalan namun diterapkan situasional.

Massa alumni "Aksi 212" menggelar demo menolak pengesahan Perppu Ormas yang bertepatan dengan Sidang Paripurna DPR/MPR RI pada Selasa.

Sebelumnya, elemen masyarakat keagamaan telah menggelar aksi penolakan Perppu tentang Organisasi Kemasyarakatan di Gedung DPR/MPR RI Jakarta Pusat pada 29 September 2017.

Salah satu tokoh politik yang menjadi orator aksi tersebut adalah mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. (ant/aan/bls/umr/ant/det/lis)