Kamis, 24 Oktober 2019


Menteri Susi Perkenalkan Konsep Susinisasi Penyusunan Anggaran

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 295
Menteri Susi Perkenalkan Konsep Susinisasi Penyusunan Anggaran

BEDAH BUKU - Menteri Susi Pudjiastuti didampingi Guru Besar FE dan Bisnis UI, Rhenald Kasali dan Pengamat ekonomi Faisal Basri menyampaikan pandangannya, di Kementerian Kelautan dan Perikananan, Jakarta, Rabu (28/2). (Antara)

JAKARTA, SP - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memperkenalkan konsep susinisasi yang telah diterapkannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan diharapkan bisa menyebar ke lembaga negara lainnya.

"Susinisasi itu poin yang simpel," kata Menteri Susi dalam acara bedah buku "Laut Masa Depan Bangsa" di kantor KKP, Jakarta, Rabu (28/2).

Menurut Susi, konsep tersebut ditemukan setelah dirinya merasa pusing melihat sejumlah kata seperti penguatan, pemberdayaan, dan harmonisasi dalam berbagai program yang ada di dalam perumusan penganggaran kementerian.

Karena itu, ujar dia, susinisasi merupakan penyederhanaan nomenklatur anggaran sehingga lebih mudah dipahami, sehingga dilarang menggunakan kata bersayap yang tidak jelas dan rancu.

Berdasarkan buku "Laut Masa Depan Bangsa", poin-poin kebijakan anggaran KKP lainnya di bawah Menteri Susi adalah porsi 80 persen anggaran untuk kepentingan pemangku kepentingan seperti nelayan dan pelaku ekonomi perikanan lainnya, sisanya barulah sebanyak 20 persen yang digunakan untuk anggaran rutin KKP.

Poin lainnya adalah memangkas anggaran seperti biaya dinas dan rapat di luar kantor, memperbaiki mekanisme dan memperketat pengawasan belanja barang melalui lelang.

Dengan pengawasan melalui lelang, maka diharapkan tidak terjadi penggelembungan harga akibat harga satuan yang dibeli lebih mahal dari harga di pasaran.

Selanjutnya, KKP dinyatakan hanya ingin menerima utang yang bisa dipakai untuk investasi atau membeli aset.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan jajarannya benar-benar transparan dalam mengelola anggaran guna menyukseskan visi pembangunan kelautan dan perikanan secara nasional.

Susi menegaskan jajarannya jangan sampai melakukan tender-tender secara tertutup yang dapat berakibat program yang ada terganggu dan bermasalah.

Selain itu, ujar dia, untuk kalangan pengusaha diharapkan agar menjadi pihak yang patuh dengan regulasi dan juga transparan terhadap aset yang mereka miliki.

Ia juga menginginkan agar nelayan dapat membuat asosiasi yang dapat betul-betul memastikan ikan di kawasan perairan nasional ditangkap hanya oleh warga negara Indonesia.

"Mari bergerak bersama-sama, karena waktu saya tidak banyak. Menteri itu jabatan politis dan rezim pemerintahan ada batasnya," paparnya.

Tujuan penulisan buku itu, ujar dia, antara lain adalah untuk menuliskan dasar-dasar pemikiran yang melandasi beragam hal untuk mewujudkan konsep Republik Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga menuturkan dirinya menginginkan masyarakat dan berbagai pihak sebagai penjaga utama laut nusantara, dan agar laut sebagai masa depan bangsa bukan hanya sebagai semboyan saja.

Salah satu pembicara dalam acara tersebut, yaitu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD mengatakan bahwa, tiga pilar yang diperkenalkan Menteri Susi yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan merupakan visi yang sangat visioner serta melindungi produksi perikanan.

Pembicara lainnya Ekonom Faisal Basri mengatakan bahwa di tengah kondisi masyarakat di mana banyak lahan yang telah dikuasai korporasi besar, maka banyak rakyat yang berharap kepada sumber daya kelautan.

Faisal Basri yang juga merupakan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu juga memaparkan bahwa hanya subsektor perikanan yang sumbangsihnya terhadap perekonomian nasional mengalami peningkatan signifikan.

"Kedaulatan pangan kita akan sangat realistis bila kita berbicara tentang sumber daya kelautan," katanya.

Sebelumnya, tindakan penenggelaman kapal perikanan yang melakukan aktivitas "illegal fishing" atau penangkapan ikan secara ilegal diatur sesuai UU yang berlaku, kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Menteri Susi dalam akun media sosial Twitter, Selasa (9/10), menginginkan agar informasi bahwa penenggelaman kapal pencuri ikan itu telah diatur dalam UU Perikanan Nomor 45 Tahun 2009.

Pasal 69 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

Sementara itu, pasal 69 ayat (4) berbunyi, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dalam akun media sosialnya, Susi juga menyampaikan bahwa penenggelaman kapal bukanlah kemauan dirinya pribadi sebagai seorang menteri, tapi hal itu dieksekusi setelah ada putusan hukum dari pengadilan negeri. (ant/lis)